Stabilitas Harga Bahan Pokok, Kemendagri Minta TPID Turun ke Pasar
- Kemendagri melalui Sekjen Tomsi Tohir meminta TPID turun langsung ke pasar untuk memantau dan menstabilkan harga bahan pokok yang naik pada awal Ramadan 2026.
- Tomsi menyoroti lonjakan harga di tingkat distributor yang melebihi HET, serta menegaskan agar Pemda dan TPID menindak tegas pelanggaran demi menjaga aturan harga eceran tertinggi.
- Bulog diminta segera mengendalikan harga beras dengan menambah pasokan, agar masyarakat bisa menyambut Idulfitri dalam kondisi harga kebutuhan pokok yang lebih stabil.
Jakarta, IDN Times – Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tomsi Tohir meminta Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) turun langsung ke pasar untuk memantau harga bahan pokok. Instruksi ini disampaikan menyusul kenaikan harga sejumlah komoditas pada pekan pertama Ramadan 2026.
Beberapa komoditas yang dilaporkan mengalami kenaikan di sejumlah daerah, antara lain cabai rawit, daging ayam ras, cabai merah, bawang putih, dan daging sapi.
Permintaan tersebut disampaikan Tomsi saat memimpin Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang dirangkaikan dengan Evaluasi Dukungan Pemerintah Daerah dalam Program 3 Juta Rumah dan Sosialisasi Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal di Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP) Kemendagri, Jakarta, Senin (23/2/2026).
“Bapak-Ibu sekalian tolong teman-teman dari dinas, dari TPID turun, turun cek. Kemudian komunikasikan betul dengan para champion-champion itu sehingga harga bisa turun,” ujar Tomsi.
1. Distributor disorot, HET diminta ditegakkan
Tomsi menjelaskan, berdasarkan pantauan di tingkat petani dan peternak, stok serta harga relatif terkendali. Namun, lonjakan harga justru terjadi di tingkat distributor dan bahkan melampaui Harga Eceran Tertinggi (HET). Karena itu, ia meminta pemerintah daerah (Pemda) melalui TPID bersikap tegas terhadap distributor yang menjual di atas HET.
“Kita punya harga eceran tertinggi, HET. Tegakkan hukum itu, ya. Tegakkan hukum itu dan saya minta turun setiap hari,” ujarnya.
Ia menekankan, aturan terkait HET harus dijaga marwahnya dan tidak boleh ditoleransi meski selisih kenaikannya dianggap kecil.
“Di situlah tanggung jawab kita sebagai aparatur pemerintah untuk menjaga marwah peraturan itu. Jangan terus berkata ‘naik sedikit (melebihi HET)’. Tidak bisa,” ungkapnya.
2. Bulog diminta kendalikan harga beras
Selain komoditas hortikultura dan daging, Tomsi juga menyoroti kenaikan harga beras di sejumlah wilayah. Ia meminta Perum Bulog segera melakukan langkah pengendalian, termasuk menambah pasokan di daerah yang mengalami lonjakan harga.
Langkah intervensi dinilai penting, terutama di tengah upaya pemerintah mendorong swasembada beras dan menjaga daya beli masyarakat menjelang lebaran.
3. Diharapkan masyarakat bisa merayakan Idulfitri dengan kondisi harga yang lebih stabil
Tomsi optimistis, jika pengendalian harga dapat dilakukan secara konsisten hingga akhir Ramadan, masyarakat dapat merayakan Idulfitri dengan kondisi harga yang lebih stabil.
“Kalau kita bisa bertahan sampai akhir (dalam mengendalikan harga bahan pokok), maka lebaran tahun ini merupakan lebaran yang terbaik dari sisi harga,” tandasnya.
Rapat tersebut turut dihadiri Direktur Jenderal Perumahan Perdesaan Kementerian PKP Imran, Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Ateng Hartono, serta Pelaksana Tugas Deputi II Kepala Staf Kepresidenan Popy Rufaidah, bersama sejumlah pihak terkait lainnya.
