- Kodam XIX/Tuanku Tambusai - meliputi wilayah Riau dan Kepulauan Riau.
- Kodam XX/Tuanku Imam Bonjol - meliputi wilayah Sumatera Barat dan Jambi
- Kodam XXI/Radin Inten - meliputi wilayah Lampung dan Bengkulu
- Kodam XXII/Tambun Bungai - meliputi wilayah Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan
- Kodam XXIII/Palaka Wira - meliputi wilayah Sulawesi Tengah dan Sulawesi Barat.
- Kodam XXIV/Mandala Trikora - berpusat di Merauke, Papua Selatan.
TNI Akan Segera Bangun Kodam di NTT, Masuk Tahap Tiga
Intinya sih...
- Pembangunan Kodam baru di NTT akan memberikan dampak strategis pada pertahanan, keamanan, infrastruktur, distribusi personel, dan fasilitas kesehatan.
- Presiden Prabowo Subianto telah meresmikan pembentukan enam Kodam baru di berbagai wilayah di Indonesia.
- Pembentukan Kodam baru dipandang terkait dengan dihidupkan kembali dwifungsi TNI, namun dikritik oleh masyarakat sipil karena berpotensi mengganggu demokrasi.
Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)
Jakarta, IDN Times - Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Maruli mengatakan, Komando Daerah Militer (Kodam) di Nusa Tenggara Timur (NTT) segera dibangun. Namun, pembangunan itu ada di gelombang ketiga. Pada 2025 lalu, TNI AD sudah membentuk enam Kodam baru.
"Pertama kan sudah enam (Kodam), lalu tahap kedua ada lima (Kodam) lagi dan nantinya NTT masuk tahap ketiga," ujar Maruli di dalam keterangan, Kamis (15/1/206).
"Jadi untuk NTT itu masuknya di tahap ketiga," imbuhnya.
Selama ini, isu pertahanan di NTT masih menjadi tanggung jawab dari Kodam IX/Udayana. Sementara, dalam pertemuan terakhir antara KSAD Maruli dengan Gubernur NTT Melki Laka Lena bersama Pangdam IX/Udayana, Mayjen TNI Piek Budyakto, disebut pembangunan Kodam NTT akan dimulai pada 2026.
Melki pun menyambut baik rencana TNI untuk penambahan Kodam baru dan mendukung pembangunan di NTT. Selain itu, TNI kata Melki, juga memiliki tugas untuk membantu menyejahterakan masyarakat NTT dan mengamankan wilayah Indonesia.
"Kehadiran Kodam di NTT tentu akan memperkuat sinergi antara pemerintah provinsi dengan TNI AD dalam menjaga stabilitas keamanan, sekaligus mendukung akselerasi pembangunan di seluruh wilayah NTT," tutur dia.
1. Pembangunan Kodam baru disebut akan beri dampak strategis
Lebih lanjut Melki mengatakan, pembangunan Kodam baru akan memberikan dampak strategis tidak hanya pada aspek pertahanan dan keamanan, tetapi juga pada peningkatan infrastruktur, distribusi personel, hingga penyediaan fasilitas kesehatan melalui rencana pembangunan rumah sakit TNI AD di NTT.
"Dengan adanya Kodam baru ini, kami optimistis NTT akan semakin siap menghadapi tantangan pembangunan sekaligus menjaga stabilitas wilayah, sebagai bagian dari kepentingan nasional," tutur dia.
2. Prabowo resmikan pembentukan enam Kodam baru
Sementara, Presiden Prabowo Subianto pada 10 Agustus 2025 sudah meresmikan enam Kodam baru di Batujajar, Bandung, Jawa Barat melalui upacara militer kehormatan. Berikut daftar enam Kodam baru yang sudah diresmikan oleh Prabowo:
3. Pembentukan Kodam baru dipandang terkait dengan dihidupkan kembali dwifungsi TNI
Sementara, Prabowo memiliki rencana agar komando daerah militer (Kodam) ada di tiap provinsi di Indonesia. Namun, rencana pembentukan Kodam baru itu dikritik oleh masyarakat sipil.
Wakil Direktur Imparsial Hussein Ahmad mengatakan, pembentukan komando teritorial itu tidak diperlukan, lantaran amanat reformasi pada dasarnya mendorong adanya restrukturisasi Kodam. Dia menyinggung saat masa Orde Baru Kodam dinilai memiliki kaitan erat dengan fungsi sosial politik tentara atau dwifungsi. Kekuatan militer, dalam hal ini di komando teritorial, dipakai sebagai alat pemerintah untuk mempertahankan kekuasaan dan membungkam suara-suara kritis masyarakat.
Dia khawatir, praktik-praktik semacam itu berpotensi terjadi di masa kini, menyusul bertambahnya kodam baru di berbagai wilayah. "Saya khawatir ke depan bisa mengganggu jalannya demokrasi," ujar Hussein ketika dihubungi pada 9 Agustus 2025 lalu.
Upaya pembungkaman dari tentara ke masyarakat, katanya, bisa dilakukan imbas bertambahnya kodam baru. Sebab, dia mengatakan, komando teritorial ini memiliki fungsi intelijen yang rentan dipakai untuk membungkam demokrasi.
"Komando teritorial itu tidak kompatibel dengan alam demokrasi," tutur dia.
Sebab, dalam pandangannya, Kodam sejak awal dirancang tidak hanya untuk fungsi pertahanan saja, melainkan juga untuk fungsi sosial politik.
