TOP 5: Prabowo Rehab 2 Guru hingga MK Tolak Gugatan Jabatan Kapolri
Jakarta, IDN Times - Presiden Prabowo Subianto memberikan rehabilitasi dua guru di Luwu Utara, lantaran membantu guru honorer. Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, mengungkapkan surat keputusan rehabilitasi tersebut langsung ditandatangani oleh Presiden Prabowo di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta.
Selain artikel di atas, hampir sepanjang Kamis (13/11/2025), pembaca IDN Times menyoroti artikel terkait dugaan korupsi di Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), Mahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatan terkait masa jabatan Kapolri, dan beberapa artikel menarik lainnya yang terangkum dalam #IndonesiaHariIni.
1. 2 Guru di Luwu Utara direhabilitasi Prabowo usai dipecat bantu honorer
Prabowo Subianto, memutuskan untuk memberikan rehabilitasi kepada dua guru asal Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan, Muis dan Rasnal setelah menerima berbagai masukan dan aspirasi. Keputusan itu diambil sesaat setelah Presiden Prabowo tiba di Tanah Air pada Kamis (13/11/2025), usai melaksanakan kunjungan kenegaraan ke Australia. Selengkapnya baca di tautan berikut ini.
2. Tengah diselidiki KPK, BPKH sebut pengelolaan dana haji aman
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah menyelidiki dugaan korupsi di Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). Kepala BPKH Fadlul Imansyah memastikan pihaknya menghormati proses hukum di lembaga antirasuah. Dia menjamin pengelolaan dana haji di BPKH tetap aman. Selengkapnya baca di tautan berikut ini.
3. MK tolak gugatan soal jabatan Kapolri ikuti masa Presiden-Kabinet
Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan perkara nomor 19/PUU-XXIII/2025 mengenai pengujian Pasal 11 ayat 2 dan Penjelasan Pasal 11 ayat 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU Polri). Selengkapnya baca di tautan berikut ini.
4. RUU KUHAP hapus pasal Polri sebagai penyidik utama
DPR dan pemerintah sepakat menghapus ketentuan yang menyebut Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) sebagai penyidik utama, dalam draf Revisi Undang-Undang (RUU) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Kesepakatan itu diambil dalam rapat Panitia Kerja (Panja) RUU KUHAP Komisi III DPR bersama pemerintah di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (13/11/2025). Selengkapnya baca di tautan berikut ini.
5. Prabowo akan kembali berikan amnesti-abolisi di Hari HAM Sedunia
Presiden Prabowo Subianto berencana kembali memberikan amnesti, abolisi, dan rehabilitasi. Hal itu akan diberikan bertepatan dengan Hari Hak Asasi Manusia (HAM) Sedunia pada Desember mendatang. Pemerintah telah menerima banyak permohonan amnesti, abolisi, dan rehabilitasi. Oleh karena itu, pemerintah melakukan rapat koordinasi di tingkat menteri dan lembaga. Selengkapnya baca di tautan berikut ini.
