Baca artikel IDN Times lainnya di IDN App
For
You

Usai Bencana Sumatra, Prabowo: Waspada kekuatan Luar Tak Suka RI Kuat

Presiden Prabowo pimpin sidang paripurna di Istana
Presiden Prabowo memimpin sidang kabinet paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin (15/12/2025. (Youtube.com/Sekretariat Presiden)
Intinya sih...
  • Presiden Prabowo mengingatkan untuk waspada terhadap kekuatan luar yang tidak suka Indonesia kuat.
  • Prabowo membeberkan skala pengerahan masif TNI dan Polri serta rencana pembentukan Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi.
  • Ketersediaan anggaran APBN untuk penanganan bencana ini berkat kebijakan efisiensi yang berhasil menghemat ratusan triliun rupiah.
Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Presiden Prabowo Subianto mengingatkan kepada semua pihak untuk waspada terhadap kekuatan luar yang tidak suka Indonesia kuat. Terlebih, kata Prabowo, ada narasi yang sudah menyebut kalau pemerintah tidak hadir dalam bencana Sumatra.

“Sekali lagi saya minta kita waspada ke depan, karena justru di saat ini ada kecenderungan segelintir masyarakat, terutama yang punya motivasi politik, atau bahkan ada pihak-pihak, kekuatan-kekuatan luar yang dari dulu tidak suka Indonesia kuat, Indonesia mantap,” ujar Prabowo di Sidang Kabinet Paripurna, di Istana Negara, Jakarta, Senin (15/12/2025).

"Dalam rangka ini, di tengah bencana, di tengah musibah, mereka yang ditonjolkan adalah kebohongan, ketidakbenaran. Dikatakan pemerintah tidak hadir," sambungnya.

Sebagai bukti kehadiran negara, Prabowo membeberkan skala pengerahan masif, lebih dari 50 ribu personel TNI dan Polri, serta lebih dari 60 helikopter dan belasan pesawat yang beroperasi setiap hari untuk pengiriman logistik. Ke depan, pemerintah akan segera membentuk Badan atau Satgas Rehabilitasi dan Rekonstruksi.

Prabowo juga menargetkan pembangunan 2 ribu hunian sementara atau permanen sudah bisa dimulai pekan ini, menggunakan lahan milik negara, PTPN, atau konsesi hutan. Prabowo juga telah memerintahkan transfer dana operasional langsung Rp20 miliar untuk semua gubernur terdampak dan Rp4 miliar untuk 52 bupati/wali kota terdampak.

Presiden juga menjelaskan, ketersediaan anggaran APBN untuk penanganan bencana ini berkat kebijakan efisiensi yang ia terapkan di awal pemerintahannya. Kebijakan ini, yang sempat menuai kritik dan serangan, terbukti berhasil menghemat ratusan triliun rupiah dan mengurangi kebocoran anggaran.

"Justru karena kita laksanakan efisiensi, kita kurangi semua kemungkinan korupsi, kebocoran, kita punya uang sekarang di akhir minggu-minggu terakhir bulan tahun ini, kita punya uang," imbuhnya.

Share
Editor’s Picks
Topics
Editorial Team
Anata Siregar
EditorAnata Siregar
Follow Us

Latest in News

See More

Panglima TNI: 50 Set Jembatan Bailey Sedang Dipasang untuk Akses Darat

15 Des 2025, 18:50 WIBNews