Wacana Kepala Daerah Dipilih DPRD, PKS Akan Jawab Saat Munas
- PKS belum menentukan sikap kepala daerah dipilih DPRD
- Prabowo diundang hadiri Munas PKS, membahas isu demokrasi dan ekonomi nasional
- Indonesia diharapkan terus berperan penting di kancah internasional
Jakarta, IDN Times - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) belum mau menentukan sikapnya terkait wacana kepala daerah dipilih DPRD. Presiden PKS Al Muzammil Yusuf mengatakan, sikap PKS terkait wacana tersebut akan ditentukan pada musyawarah nasional (Munas) yang digelar September mendatang.
"Kami akan sampaikan nanti pada saatnya karena kami di Baleg juga ada, di DPP juga ada kajian nanti selengkapnya, tidak mungkin kami sampaikan pada saat ini. Kami juga ada musyawarah Majelis Syuro, Munas yang itu poin-poin itu akan kami sampaikan di publik pada saat Munas, mungkin pada bulan September," ujar Muzammil di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (29/7/2025).
1. Prabowo diundang hadiri Munas PKS
Muzammil mengatakan, PKS juga mengundang Presiden Prabowo Subianto untuk hadir di Munas. Meski demikian, Muzammil tak menjelaskan tanggal pasti Munas PKS digelar.
"Kami juga mengundang Pak Prabowo sebagai pimpinan pemerintahan, pimpinan negara kami undang untuk hadir pada Munas kami, kurang lebih pada akhir September nanti," kata dia.
Undangan itu disampaikan langsung kepada Presiden Prabowo di Istana Kepresidenan Jakarta.
2. PKS dan Prabowo bahas sejumlah isu
Selain menyampaikan undangan, elite PKS dan Prabowo dalam pertemuan tersebut juga membahas penguatan sistem demokrasi yang lebih sehat dan efisien. Al Muzammil menekankan bahwa demokrasi seharusnya tidak memberatkan dari sisi biaya, dan mampu melahirkan pemimpin yang benar-benar dikehendaki rakyat.
“Ikhtiar kita bagaimana meminimkan, mengurangi korupsi money politic yang ada, dan korupsi secara umumnya di negara kita,” ucap dia.
Selain demokrasi, topik ekonomi nasional juga menjadi perhatian khusus. Para pemimpin PKS dan Presiden Prabowo mendiskusikan bagaimana konstitusi, terutama Pasal 33 UUD 1945, dapat dijalankan untuk mengelola kekayaan alam secara optimal demi kesejahteraan rakyat.
“Kita bicarakan sehingga termasuk amanat Pasal 33 itu adalah peraturan perundangan-undangan yang khusus nantinya. Perlu kita pikirkan tentang sistem perekonomian Indonesia yang bisa mengarahkan bagaimana sumber daya alam, segala kekayaan di Indonesia betul-betul bisa untuk kemakmuran masyarakat,” kata dia.
3. Indonesia diharapkan terus berperan penting di kancah internasional
Dalam ranah internasional, PKS menyampaikan aspirasi agar Indonesia dapat terus memainkan peran penting dalam isu-isu dunia Islam, termasuk perjuangan rakyat Palestina. Mereka juga berharap Indonesia lebih aktif di Organisasi Kerja Sama Islam (OKI).
“Pak Prabowo juga memberikan perhatian besar karena memang situasi dunia Islam sangat membutuhkan peran Indonesia yang mayoritas muslim dan kita terkenal muslim yang moderat, yang bisa banyak diterima oleh segenap pihak,” ujar Muzammil.
