Wacana War Tiket Haji Dianggap Prematur, Jangan Tergesa-gesa
- Atalia Praratya menilai wacana war tiket haji terlalu prematur dan berpotensi merusak sistem keuangan serta prinsip keadilan sosial dalam penyelenggaraan ibadah haji.
- Ia menegaskan sistem war tiket bertentangan dengan Undang-Undang Haji dan Umrah, serta bisa mendiskriminasi calon jemaah yang kurang mampu secara teknologi maupun finansial.
- Kementerian Haji dan Umrah masih mengkaji opsi tanpa antrean untuk mengatasi lamanya masa tunggu, namun belum ada keputusan resmi terkait penerapan sistem tersebut.
Jakarta, IDN Times - Anggota Komisi VIII DPR RI, Atalia Praratya, turut menyoroti wacana war tiket sebagai opsi pemerintah dalam terhadap antrian panjang masa tunggu haji. Dia menilai, gagasan ini sangat prematur.
Menurut dia, wacana war tiket haji mengabaikan aspek keadilan sosial, dan berpotensi menghancurkan tata kelola keuangan haji yang sudah berjalan baik selama ini. Dia mengakui, menunggu hampir tiga dekade untuk berangkat haji adalah waktu yang terlalu lama. Namun, solusi tidak boleh lahir dari ketergesaan yang justru menimbulkan masalah baru yang lebih besar.
"Mengembalikan sistem haji ke mekanisme war ticket atau balapan cepat seperti sebelum 2017 adalah sebuah kemunduran besar bagi reformasi tata kelola haji di Indonesia," kata Atalia kepada wartawan, Minggu (12/4/2026).
1. Menabrak Undang-undang Haji dan Umrah
Menurutnya, wacana ini secara terang-terangan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah yang menganut prinsip first come first serve berdasarkan nomor porsi (NOPORS) pendaftaran.
Atalia mengatakan, ibadah haji adalah panggilan jiwa, bukan ajang balapan klik. Jika sistem war ticket diterapkan, maka yang menang adalah mereka dengan fasilitas memadai, seperti gawai super cepat, koneksi internet terbaik, dan kemampuan finansial instan.
"Bagaimana dengan ibu-ibu di kampung yang sudah menabung 20 tahun? Bagaimana dengan kakek-nenek kita yang gaptek? Mereka akan tersisihkan," kata Legislator Fraksi Golkar itu.
2. Soroti kemungkinan ongkos haji lebih mahal
Atalia menjelaskan, sistem antrean saat ini memungkinkan dana setoran awal jemaah Rp25 juta yang akan dikelola secara produktif oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). Nilai manfaat dari pengelolaan inilah yang selama ini digunakan untuk mensubsidi biaya haji, sehingga Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) bisa ditekan.
"Jika sistem antrean dihapus dan kembali ke sistem setoran penuh langsung (lumpsum), dana haji yang mencapai ratusan triliun akan kering. Siapa yang akan mensubsidi jemaah? Apakah biaya haji akan naik drastis?" kata dia.
3. Kemenhaj kaji war tiket haji solusi atasi antrean panjang
Kementerian Haji dan Umrah sedang mengkaji skema penyelenggaraan ibadah haji tanpa antrean, dengan tetap memastikan perlindungan bagi jutaan calon jemaah yang telah lama menunggu. Pemerintah menelaah kemungkinan penerapan model yang lebih fleksibel, menyerupai sistem pembelian tiket langsung (war ticket) sesuai kuota dari Arab Saudi.
Wakil Menteri Haji dan Umrah (Wamenhaj), Dahnil Anzar Simanjuntak, mengatakan wacana tersebut saat ini masih dalam tahap pembahasan dan belum menjadi keputusan.
"Sekarang Presiden berkeinginan supaya dipikirkan bagaimana caranya haji tidak ngantre. Jadi, haji yang tidak antre. Nah itu yang sedang kami formulasikan," ujar Dahnil melansir ANTARA, di Jakarta, Jumat (10/4/2026).
Menurut Dahnil, antrean panjang haji di Indonesia tidak terlepas dari pengelolaan keuangan haji yang membuat jumlah pendaftar terus meningkat, sementara kuota terbatas.
"Jadi kita dikasih kuota oleh Arab Saudi 200 ribu. Nah kemudian itu kita tetapkan harganya berapa. Nanti nggak perlu antre. Jadi masing-masing langsung pesan siapa yang dapat, itu yang berangkat," kata dia.
