Wamen Bima: Pemda Ngaku Berantas Stunting tapi Anggaran untuk Kunker
Jakarta, IDN Times - Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto, menyentil kebiasaan pemerintah daerah (pemda) yang mengelola anggarannya tidak efektif. Hal itu terbukti dari anggaran yang diklaim dibelanjakan untuk pemberantasan stunting, tetapi mayoritas malah dimanfaatkan untuk perjalanan dinas.
"Itu kan gak nyambung. Anggaran disebut untuk pemberantasan kemiskinan, tapi 60 persen malah banyak kegiatan seminar dan perjalanan dinas," ujar Bima di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta Selatan, Kamis malam (23/1/2025).
Sehingga, kata Bima, Presiden Prabowo Subianto mengarahkan agar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBD) dikoreksi dan tepat guna.
"Jadi, kalau misalnya yang gak nyambung (anggaran dan kegiatan) tadi dikoreksi. Maka akan lebih mudah dialokasikan untuk ke hal-hal yang sifatnya fokus langsung ke kebutuhan dasar," kata dia.
Bima memberikan contoh arahan Prabowo yang meminta bangunan sekolah dasar (SD) diperbaiki. "Jangan sampai ada dapur (penyedia) makan gratis tapi kemudian sekolahnya malah gak layak pakai," tutur politikus Partai Amanat Nasional (PAN) itu.
1. KPK bakal dilibatkan mengisi materi di retreat kepala daerah
Lebih lanjut, Bima membenarkan akan ada retreat di Magelang untuk kepala daerah terpilih pada Pilkada 2024 usai dilantik. Ia mengatakan retreat bakal berlangsung cukup lama.
"Retreat ini agak lama lho. Jadi, mungkin (waktu retrat) lebih dari satu minggu. Jadi, sudah pasti nanti materinya salah satunya soal pemberantasan korupsi dari teman-teman KPK," kata dia.
Bima mengatakan tujuan kepala daerah diundang retreat agar kebijakan pemerintah pusat dengan daerah selaras.
2. Retreat di Magelang bakal dibagi menjadi tiga gelombang
Sebelumnya, Bima mengatakan, retreat di Magelang bakal dibagi menjadi tiga gelombang. Pertama, untuk kepala daerah yang tidak ada gugatan di Mahkamah Konstitusi (MK). Kedua, untuk kepala daerah yang gugatannya ditolak MK, dan gelombang tiga untuk kepala daerah yang memang diperintahkan MK untuk Pikada ulang.
"Tapi semuanya pasti ada pembekalan," ujar Bima di Istana Kepresidenan pada 22 Januari 2025.
Ketika ditanyakan soal rencana kepala daerah bakal memakai seragam Komcad dan diterapkan konsep semi militer, Bima mengatakan, hal itu secara teknis sedang dirumuskan Lemhanas. Untuk isi subtansi retreat akan disepakati kementerian terkait.
"Jadi jangan sampai masing-masing kementerian berbeda beda. Karena ada hal hal harus ditinjau, seperti mandatory spending, kemudian isu renumerasi, ini ada waktu untuk menyamakan persepsi kemudian mengevaluasi dulu kebijakan dari pusatnya," katanya.
3. Keselarasan pemda dan pemerintah pusat dibutuhkan untuk capai pertumbuhan 8 persen
Sementara, Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Eddy Soeparno mendukung retreat kepala daerah terpilih. Ia menilai inisiatif itu merupakan langkah penting sebagai momentum untuk konsolidasi memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
"Kebijakan pembangunan di pusat, provinsi hingga kabupaten/kota harus seiring sejalan dan saling sinergis. Kita ingat when politic ends, administration begins. Pilpres dan Pilkada sudah selesai dan retreat adalah memastikan kepentingan nasional di atas kepentingan kelompok dan apalagi kepentingan pribadi,” ujar Eddy di dalam keterangan tertulis, kemarin.
Menurut Doktor Ilmu Politik Universitas Indonesia (UI) ini, untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 8 persen dibutuhkan dukungan dari semua pihak, baik pemerintah daerah dan pusat.
