Warga Diteror Usai Bersuara, Koalisi: Negara Gagal Beri Perlindungan
- Rentetan teror cerminan negara gagal berikan perlindungan
- Koalisi sipil dorong warga saling menjaga
Jakarta, IDN Times - Sebanyak 91 lembaga dan 51 individu merespons teror yang menimpa sejumlah individu dalam waktu berdekatan usai bersuara soal cara pemerintah menangani banjir di Sumatra. Mereka menilai, rangkaian teror dan intimidasi terhadap warga yang kritis menjadi penanda sah untuk menyebut wajah antidemokrasi dan otoritarian benar-benar terjadi dalam bentuk mengenaskan.
"Serangan terhadap Iqbal Damanik (aktivis Greenpeace Indonesia), Ramond Dony Adam (DJ Donny), Sherly Annavita, Virdian Aurelio, dan pemilik akun @pitengz_oposipit, adalah sebuah serangan terhadap nilai demokrasi dan kemerdekaan dalam menyampaikan pikiran yang dijamin oleh konstitusi serta regulasi," ujar koalisi masyarakat sipil di dalam keterangan tertulis yang dikutip pada Senin (5/1/2026).
Mereka mengatakan, serangan yang masif dan sistematis itu bahkan dipelintir oleh para pendengung di media sosial seolah-olah teror yang dialami merupakan kebohongan. Hal tersebut, kata koalisi, semakin menunjukkan muka tebal rezim pada kezaliman.
Serangan serupa pernah dialami warga sipil jelang pengesahan RUU TNI. Ketika dilakukan penggodokan hingga pengesahan, aturan tersebut direspons penolakan publik pada awal 2025. Teror yang didapat mulai dari kantor yang dimonitor, kendaraan diblokade di jalan raya, ancaman melalui telepon dan pesan pendek hingga rumahnya didatangi orang asing.
"Pemerintah terlalu jumawa dan antikritik seakan lupa bahwa warga negara adalah bagian penting dari setiap urusan dan kebijakan publik yang diambil oleh negara," kata mereka.
1. Rentetan teror cerminan negara gagal berikan perlindungan
Koalisi mengatakan, serangan teror yang menimpa sejumlah warga sipil menunjukkan dua kegagalan penyelenggara negara untuk menjaga dan melindungi warga negara.
"Pertama, penyelenggara negara telah membiarkan serangan teror dan intimidasi terjadi tanpa ada respons dan sikap yang tegas untuk menghukum para pelaku teror serta intimidasi," ujar koalisi sipil.
Kegagalan kedua, kata mereka, penyelenggara negara gagal untuk mendengarkan dan mengurai aspirasi kritis warga negara. Mereka menormalisasi bentuk-bentuk tindakan yang mengabaikan suara publik dalam penanganan bencana serta sejumlah isu publik lainnya.
"Kegagalan ini semakin membuktikan bahwa tidak ada yang bisa diharapkan dari pemerintah untuk memenuhi dan melindungi hak asasi warga negara," kata mereka.
2. Koalisi sipil dorong warga saling menjaga
Menurut koalisi, kepedulian dari warga yang kritis termasuk para pemengaruh di media sosial terhadap kondisi masyarakat terdampak bencana di Sumatra merupakan bentuk ekspresi solidaritas dan tanggung jawab. Hal itu juga menunjukkan kecintaan serta keberpihakan terhadap warga yang mengalami luka serta duka.
"Tindakan teror dan intimidasi kepada mereka yang kritis adalah sebuah pelecehan terhadap semangat gotong royong dan usaha untuk memulihkan situasi bencana dan membantu masyarakat yang sampai sekarang masih belum mendapatkan akses terhadap bantuan pascabencana," kata koalisi.
Intimidasi dan teror yang dialamatkan, ujar koalisi, tidak bisa hanya dilihat sebagai serangan atau ancaman yang sifatnya individu. Hal itu juga harus dilihat sebagai upaya serta tindakan untuk membungkam kritik, partisipasi publik, dan melanggengkan ketidakadilan yang terjadi.
"Situasi ini mau tidak mau menjadi penanda bagi kita untuk menjaga satu sama lain. Warga jaga warga. Kami justru mengajak kepada masyarakat luas untuk terus bersama saling menjaga setiap orang yang hari ini meluapkan ekspresi dan pendapatnya atas buruknya kualitas penyelenggara negara Indonesia," kata mereka.
3. Menteri HAM bantah rezim Prabowo lakukan teror ke warga sipil
Sementara, respons pemerintah terkait teror terhadap sejumlah warga sipil disampaikan oleh Menteri Hak Asasi Manusia (HAM), Natalius Pigai. Dia membantah rentetan teror itu dilakukan oleh aktor negara.
"Tidak mungkin institusi, apalagi negara menghalangi kebebasan," ujar Pigai di Jakarta, Jumat (2/1/2026).
Pigai mengatakan, sejauh ini belum ada bukti yang menunjukkan peran negara di balik aksi teror yang dialami para pemengaruh. Oleh karena itu, publik tidak bisa serta-merta menganggap pemerintah bertanggungjawab atas rangkaian teror tersebut.
Mantan Komisioner Komnas HAM tersebut juga meminta para pemengaruh tidak asal menuduh pemerintah sebagai pelaku teror yang mereka terima. Menurut Pigai, siapa pelaku teror sesungguhnya hanya bisa dibuktikan lewat serangkaian penyelidikan dan penyidikan.
Oleh karena itu, Pigai meminta aparat penegak hukum untuk bisa mengusut kasus tersebut hingga tuntas sesegera mungkin.
"Agar diketahui apa motif (teror) dan siapa pelakunya," kata dia.
