Amerika Serikat Hapus Kuba dari Daftar Negara Sponsor Terorisme
Jakarta, IDN Times - Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden mengumumkan rencana penghapusan Kuba dari daftar negara sponsor terorisme pada Selasa (14/1/2025).
Keputusan ini diambil setelah penilaian AS tidak menemukan bukti keterlibatan Kuba dalam aksi terorisme. Biden memberitahukan keputusan ini kepada Kongres AS sebelum berakhirnya masa jabatannya pada 20 Januari 2025.
Pemerintah Kuba merespons pengumuman tersebut dengan rencana pembebasan 553 tahanan politik. Sebagian besar tahanan ditangkap saat gelombang protes antipemerintah Juli 2021.
Status sponsor terorisme Kuba sebelumnya dicabut Presiden Barack Obama pada 2015. Namun, Donald Trump memasukkan kembali negara itu ke dalam daftar pada 2021 sebelum meninggalkan jabatan. Trump menuduh Kuba memberikan perlindungan bagi teroris dan mendukung Presiden Venezuela Nicolas Maduro, dilansir BBC.
1. Biden hapus pembatasan finansial era Trump
Biden tidak hanya menghapus status terorisme, tapi juga mencabut sejumlah pembatasan finansial era Trump terhadap warga Kuba. Biden mencabut kemampuan warga AS mengajukan klaim atas properti yang disita di Kuba pasca revolusi komunis.
Status sponsor terorisme selama ini menghambat operasional bank dan investor asing di Kuba. Penghapusan status ini berpotensi membantu pemulihan ekonomi negara Karibia tersebut.
Seorang pejabat senior administrasi Biden mengungkapkan alasan pencabutan status sponsor terorisme.
"Setelah penilaian selesai dilakukan, kami tidak memiliki informasi yang mendukung penetapan Kuba sebagai sponsor terorisme," jelas pejabat tersebut, dilansir The Guardian.
Saat ini hanya tiga negara yang masih berada dalam daftar sponsor terorisme AS, yakni Iran, Korea Utara, dan Suriah. Penghapusan status Kuba memberi peluang normalisasi hubungan kedua negara setelah.
2. Kuba sambut baik keputusan AS
Kementerian Luar Negeri Kuba menyambut positif keputusan Biden meski menggarisbawahi dampaknya yang terbatas. Blokade ekonomi AS terhadap Kuba masih berlanjut dan menghambat pemulihan perekonomian negara tersebut.
Beberapa pemimpin Amerika Latin sebelumnya meminta Biden menghapus status terorisme Kuba. Presiden Brasil Luiz Inácio Lula da Silva pada 2023 menyampaikan permintaan tersebut langsung kepada Biden. Presiden Kolombia Gustavo Petro juga mendukung penghapusan status ini.
Melansir CNN, pembebasan 553 tahanan politik akan dilakukan secara bertahap melalui kesepakatan yang dimediasi Gereja Katolik. Presiden Kuba Miguel Díaz-Canel telah mengirim surat ke Paus Fransiskus menyatakan komitmen pembebasan tahanan. Sebelumnya, para tahanan menghadapi ancaman hukuman hingga 30 tahun penjara.
"Saya berterima kasih kepada semua pihak yang berkontribusi pada keputusan AS menghapus Kuba dari daftar sponsor terorisme, di mana seharusnya kami tidak pernah berada. Bersama dua kebijakan lain yang diadopsi, status ini telah memberi dampak besar bagi negara dan keluarga Kuba," tutur Díaz-Canel, dikutip dari NBC News.
3. Potensi pembalikan kebijakan oleh Trump
Keputusan Biden berpotensi dibalikkan Trump setelah dilantik sebagai presiden pada 20 Januari 2025. Tim transisi Biden dan Trump dilaporkan telah berkomunikasi membahas berbagai isu termasuk kebijakan terhadap Kuba.
Marco Rubio, senator keturunan Kuba yang ditunjuk Trump sebagai calon Menteri Luar Negeri, dikenal mendukung kebijakan keras terhadap Kuba. Keluarga Rubio meninggalkan Kuba pada 1950-an sebelum revolusi komunis yang membawa Fidel Castro berkuasa.
Beberapa politisi Partai Republik mengkritik keputusan Biden. Senator Rick Scott menyebut penghapusan status sponsor terorisme sebagai hadiah perpisahan Biden untuk para diktator dan teroris di seluruh dunia.
Mauricio Claver-Carone, arsitek kebijakan Amerika Latin era Trump, telah ditunjuk sebagai utusan khusus untuk kawasan tersebut. Sementara Senator Ted Cruz, politisi Republik keturunan Kuba, berjanji bekerja sama dengan Trump membalikkan keputusan Biden.
"Keputusan hari ini tidak dapat diterima. Terorisme yang didukung rezim Kuba belum berhenti," ungkap Cruz.
