Melebarnya Kuasa Sjafrie Jaga Negara
- Parpol melihat relasi patron bergeser dari Dasco ke Sjafrie
- Analis politik wanti-wanti parpol tak datangi Sjafrie untuk minta jabatan
- Kedua parpol kompak tepis ada pembicaraan minta jatah kursi kabinet
Jakarta, IDN Times - Elite dua partai politik tiba-tiba mendatangi kantor Kementerian Pertahanan (Kemhan) pada 15 dan 17 Oktober 2025. Menteri Pertahanan, Sjafrie Sjamsoeddin, yang biasanya mengurus isu pertahanan, mendadak ikut mengurusi permasalahan partai politik. Padahal, isu politik lazimnya ditangani Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan.
Ketua Umum Partai Nasional Demokrat (NasDem), Surya Paloh, tokoh partai politik yang pertama sowan ke kantor Sjafrie pada 15 Oktober 2025. Kunjungan kedua, pada 17 Oktober 2025, giliran elite Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang mendatangi Sjafrie. Sejumlah tokoh yang hadir ketika itu antara lain Ketua Majelis Syuro, Sohibul Iman; Presiden baru PKS, Al Muzzammil Yusuf, dan Sekjen Muhammad Kholid.
IDN Times sempat bertanya kepada Sjafrie, apakah penerimaan pimpinan dua partai politik merupakan tugas baru yang ditugaskan dari Presiden Prabowo Subianto, Sjafrie berdalih, Kemhan juga punya tugas menjaga stabilitas nasional. Padahal, pada awal pemerintahan Prabowo Subianto, Sjafrie lebih banyak bekerja di belakang layar.
"Tugas Kementerian Pertahanan itu mempunyai dua dimensi. Yang pertama, dimensi pertahanan negara, dan yang kedua adalah dimensi kedaulatan negara," ujar Sjafrie, ketika memberikan keterangan pers kala itu.
Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, kata Sjafrie, memiliki tugas secara struktural dan substansial. "Tetapi dalam konteks stabilitas nasional dan menjaga kedaulatan negara, itu adalah bagian kami," tutur dia.
Namun, mantan Pangdam Jaya itu menyebut, tokoh-tokoh partai politik yang hadir berasal dari luar Koalisi Indonesia Maju (KIM).
1. Parpol melihat relasi patron bergeser dari Dasco ke Sjafrie
Sementara, menurut peneliti departemen politik dan perubahan sosial Centre for Strategic and International Studies (CSIS), Nicky Fahrizal, sejak peristiwa demonstrasi yang berujung ricuh pada akhir Agustus lalu, Sjafrie yang memang tampil memberikan keterangan pers. Bukan Menko Polkam, yang saat itu Budi Gunawan masih menjabat. Sinyal tersebut pun dibaca elite partai politik.
"Polanya yang saya lihat begitu (patron bergeser dari Dasco ke Sjafrie). Sejak aksi demo besar-besaran kemarin, sudah berubah ya, di mana stabilitas menjadi prioritas. Kemarin yang mengendalikan situasi ya Pak Sjafrie," ujar Nicky ketika ditemui IDN Times di kantor CSIS, Jumat, 24 Oktober 2025.
Di sisi lain, bila dilihat dari latar belakang parpol yang hadir berasal di luar Koalisi Indonesia Merdeka (KIM), maka pesan yang ingin disampaikan kedua partai politik tersebut, boleh tetap bersikap kritis. Namun, jangan mengganggu program Presiden Prabowo.
"Jadi, ada pesan agar stabilitas ini tidak diganggu," tutur Nicky.
2. Analis politik wanti-wanti parpol tak datangi Sjafrie untuk minta jabatan
Sementara, peneliti utama riset politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Firman Noor, mengatakan bila tujuan Sjafrie menemui pimpinan kedua partai politik itu untuk membangun konsolidasi, maka tidak menjadi masalah besar. Tetapi jangan sampai perjumpaan dengan Sjafrie dimanfaatkan partai untuk memperoleh akses ke jabatan atau akses ekonomi.
"Jadi, jangan sampai tercampur kepentingan negara di dalam partai, dan kepentingan partai di dalam negara. Itu gak cantik," kata Firman ketika dihubungi IDN Times melalui telepon, Jumat, 24 Oktober 2025.
Firman pun tak menampik sosok Sjafrie lebih strategis ketimbang Djamari Chaniago yang kini menjabat Menko Polkam. Sjafrie masuk dalam lingkar orang-orang terdekat Prabowo, sehingga bila ada pesan yang ingin disampaikan kepada Prabowo, tak heran bila dititipkan melalui Sjafrie.
"Paling ditanya oleh Pak Sjafrie ke pihak parpol mengenai komitmen nasionalismenya, kebangsaan. Itu untuk menjaga kepentingan bangsa, gak akan mengganggu Prabowo," tutur dia.
Bila melihat linimasa waktu, maka saat ini masih tahap konsolidasi kekuasaan. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan PDI Perjuangan (PDIP) dinilai tak akan ditemui Sjafrie.
PKB saat ini sudah masuk Kabinet Merah Putih. Sedangkan, partai politik dengan lambang banteng moncong putih itu sudah terlihat separuh berada di luar kabinet. Apalagi dalam reshuffle terakhir, Prabowo mengganti dua pejabat tinggi yang terafiliasi dengan PDIP.
"Jadi, wajar kalau agak dingin-dingin dulu deh (antara Prabowo dengan PDIP)," ujar Firman.
3. Kedua parpol kompak tepis ada pembicaraan minta jatah kursi kabinet
Sementara, ketika dikonfirmasi kepada Kepala Staf Presiden PKS, Pipin Sopian, dalam pertemuan elite PKS dengan Sjafrie pada Jumat, 17 Oktober 2025, tidak dibicarakan mengenai penambahan kursi menteri di Kabinet Merah Putih. Peluang penambahan kursi itu terbuka lebar, karena Prabowo masih memberikan sinyal akan dilakukan perombakan kabinet selanjutnya.
"Dalam perbincangan yang kami kutip tidak ada (permintaan kursi di kabinet). Fokusnya kami mengusulkan Yassierli sebagai Menteri Ketenagakerjaan. Alhamdulillah dinilai berhasil oleh Pak Prabowo. Ini adalah komitmen PKS dengan penuh semangat mendukung Prabowo," ujar Pipin ketika dikonfirmasi, Kamis, 23 Oktober 2025.
Meskipun begitu, kata Pipin, PKS tetap akan memberikan masukan yang konstruktif kepada pemerintahan Prabowo-Gibran. Ketika ditanyakan masih bisa bertambah satu lagi kader PKS duduk di kabinet, Pipin menyebut, hal itu merupakan kewenangan prerogatif presiden.
"Jika memang ada (nama lain yang dibutuhkan di kabinet), kami akan mempertimbangkan dari berbagai sisi, nama-nama siapa yang ditetapkan. Bagi kami adalah kader yang memiliki integritas dan memaksimalkan ikhtiar supaya tak ada korupsi," katanya.
Sementara, politikus Partai NasDem, Sugeng Suparwoto, menepis komunikasi partainya dengan Prabowo terhambat, sehingga perlu menemui Sjafrie. Ia mengklaim komunikasi NasDem dengan Prabowo sangat lancar.
"Komunikasi kami lancar sekali, baik melalui legislatif, termasuk kepada pihak yang kerap disebut messenger Pak Presiden, yaitu Pak Dasco, kami komunikasi sangat intens dengan Beliau," ujar Sugeng.
Sugeng menyebut NasDem kini ikut menjadi parpol yang berkoalisi dengan pemerintah. Namun, mereka tahu diri, tak meminta jatah kursi menteri di kabinet, lantaran pada Pemilu 2024 mengusung Anies Baswedan.
"Secara etis dan moral, kami tak punya hak untuk masuk kabinet, karena kami dulu mencalonkan Pak Anies. Sementara, yang berhak (masuk kabinet) adalah partai-partai yang mencalonkan Pak Prabowo-Gibran," tutur dia.
