Pelanggaran HAM Rezim Ortega, AS Beri Sanksi Industri Emas Nikaragua
Jakarta, IDN Times - Pemerintah Amerika Serikat (AS) pada Senin (24/10/2022), kembali menjatuhkan sanksi kepada Nikaragua yang dipimpin Presiden Daniel Ortega. Pasalnya, ia terus melakukan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) usai terpilih sebagai calon tunggal pada November 2021 lalu.
Sepanjang tahun ini, rezim Ortega-Murillo sudah melakukan berbagai macam tindak yang menyalahi aturan HAM. Tindakan itu mulai dari hukuman bagi tokoh-tokoh oposisi, penutupan organisasi nonprofit asing, hingga penangkapan Uskup Matagalpa, Rolando Alvarez.
1. AS sanksi tambang emas dan larang masuk ratusan pejabat pemerintahan Nikaragua
Pelebaran sanksi dari Kementerian Keuangan AS ini ditujukan kepada industri emas Nikaragua yang jadi sumber pendapatan utama rezim Ortega. Maka, mulai saat ini perusahaan AS dilarang berbisnis dengan perusahaan tambang emas Nikaragua.
Ini diketahui sebagai yang pertama kalinya AS menerapkan sanksi kepada sektor tertentu negara lain dan terdapat kemungkinan diperluas ke sektor lain. Selain itu, sekitar 500 orang yang berada di dalam pemerintahan Daniel Ortega sudah dijatuhi sanksi larangan masuk ke negeri Paman Sam.
"Rezim Ortega-Murillo terus melanjutkan serangan kepada tokoh demokrasi dan anggota aktivis dan terus melakukan penahanan terhadap tahanan politik. Ini menunjukkan bahwa rezim itu tidak mengikuti penegakan hukum" tutur Brian Nelson selaku Sekretaris Intelijen Finansial dan Terorisme, dikutip dari Reuters.
2. Emas disebut jadi pendapatan utama rezim Ortega-Murillo
Kebijakan ini diterapkan sesuai dalam laporan dari bank sentral bahwa emas merupakan ekspor utama Nikaragua pada tahun lalu dengan total pendapatan senilai 867,6 juta dolar AS (Rp13,6 triliun). Sedangkan 79 persen emas Nikaragua diketahui diekspor ke negeri Paman Sam.
Hal itulah yang digadang-gadang sebagai salah satu sektor yang menguntungkan bagi rezim Ortega-Murillo. Menurut data Bank Dunia, ekonomi Nikaragua sudah tumbuh mencapai 10,3 persen pada 2021 yang ditopang dari ekspor emas, kopi, beserta remitansi dari AS.
Dilaporkan Associated Press, langkah ini jadi upaya membatasi investasi dan perdagangan AS-Nikaragua. Tindakan ini juga mengingatkan penerapan embargo kepada rezim Ortega pertama di 1980-an setelah berakhirnya perang sipil di negara Amerika Tengah tersebut.
3. Nikaragua setujui perjanjian bidang nuklir dengan Rusia
Pekan lalu, Presiden Daniel Ortega sudah menyetujui perjanjian kooperasi dengan Rusia dengan mengutus Duta Besar di Moskow, Alba Azucena Torres terkait bidang energi nuklir non-energi untuk kepentingan perdamaian.
"Saya serahkan kekuasaan penuh kepada komrad Alba Azucena Torres Mejias sebagai Duta Besar Republik Nikaragua di Federasi Rusia untuk mewakili Pemerintah Nikaragua dalam menyetujui kooperasi di bidang energi nuklir untuk aplikasi nonenergi," tulis dalam ayat pertama kesepakatan presiden 151-2022, dilansir dari Telesur.
Pada Desember 2021, Rusia dan Nikaragua sudah menandatangani perjanjian dalam bidang energi nuklir di Moskow. Kala itu persetujuan disepakati oleh petinggi perusahaan nuklir milik negara, Rosatom dan perwakilan Nikaragua.
Rosatom juga memublikasikan kesepakatan dalam laman resminya dan menyebut itu sebagai kooperasi bilateral dalam membangun kesadaran publik akan teknologi nuklir. Perjanjian itu juga akan meningkatkan infrastruktur dan aplikasi energi nuklir di bidang industri, pertanian, dan kesehatan.
