AS Tetapkan Dua Geng Haiti sebagai Kelompok Teroris
Jakarta, IDN Times - Amerika Serikat (AS) menetapkan dua geng bersenjata Haiti, Viv Ansanm dan Gran Grif, sebagai teroris pada Jumat (2/5/2025). Keputusan ini diumumkan oleh Menteri Luar Negeri AS, Marco Rubio, yang menilai kedua kelompok tersebut mengancam kepentingan keamanan nasional AS.
Penetapan ini membuat siapa pun yang memberikan bantuan kepada kedua geng tersebut akan berisiko menghadapi tuntutan pidana dan deportasi dari AS. Aturan ini berlaku secara global terhadap siapa pun yang terlibat transaksi dengan mereka, bukan hanya di AS atau Haiti.
Kebijakan ini melanjutkan langkah administrasi Presiden Donald Trump sebelumnya yang menetapkan kelompok kriminal di Amerika Latin sebagai organisasi teroris. Pada Februari lalu, AS telah menetapkan delapan kelompok kriminal lain seperti geng MS-13, Tren de Aragua, dan beberapa kartel narkoba Meksiko dengan status yang sama.
1. Profil geng Viv Ansanm dan Gran Grif
Melansir Miami Herald, Viv Ansanm adalah gabungan dari 27 kelompok geng yang saat ini menguasai sekitar 90 persen wilayah Port-au-Prince, ibu kota Haiti. Kelompok ini dibentuk pada September 2023 melalui gabungan faksi G-9 pimpinan mantan polisi Jimmy Chérizier dan kelompok pimpinan Vitel'homme Innocent. Sejak tahun lalu, mereka telah menyerang kantor polisi, pemukiman, dan rumah sakit di berbagai wilayah.
Sementara, Gran Grif adalah geng terbesar di wilayah pedesaan Artibonite di utara ibu kota. Geng ini didirikan oleh mantan anggota parlemen Haiti, Prophane Victor, yang kini ditahan setelah dijatuhi sanksi oleh AS dan PBB. Gran Grif bertanggung jawab atas pembantaian setidaknya 115 orang di kota Pont-Sondé Oktober 2024.
Kekerasan dari kedua geng ini telah menyebabkan banyak korban jiwa di Haiti. Data PBB mencatat 5.600 warga Haiti tewas akibat kekerasan geng tahun lalu, dan lebih dari 1.600 orang tewas dalam tiga bulan pertama tahun ini. PBB juga mencatat 161 kasus penculikan untuk tebusan, di mana 63 persen terjadi di wilayah Artibonite.
"Geng Haiti, termasuk koalisi Viv Ansanm dan Gran Grif, adalah sumber utama ketidakstabilan dan kekerasan di Haiti. Mereka mengancam langsung kepentingan keamanan nasional AS di kawasan. Era kekebalan bagi pendukung kekerasan di Haiti telah berakhir," kata Rubio dalam pernyataan resmi, dilansir Al Jazeera.
2. Geng menguasai perekonomian dan ruang gerak di Haiti
Penetapan geng Haiti sebagai kelompok teroris diprediksi akan membawa dampak hukum dan ekonomi. Siapa pun yang terbukti memberi bantuan kepada kelompok ini bisa menghadapi tuntutan pidana, sanksi keuangan, deportasi, atau larangan masuk ke AS. Definisi bantuan ini cukup luas dan mencakup pembayaran dalam bentuk apa pun.
Situasi ini menjadi rumit karena geng Haiti biasa memungut biaya dari warga yang melewati wilayah mereka. Geng-geng ini menguasai akses ke tempat penyimpanan bahan bakar, pelabuhan utama, dan jalan-jalan penting yang menghubungkan ibu kota dengan wilayah lain.
Penetapan ini juga bisa mempengaruhi pengiriman uang dari warga Haiti di AS kepada keluarga mereka di tanah air. Jika bank dan layanan transfer khawatir akan tuntutan hukum, mereka mungkin enggan memproses pengiriman uang ke Haiti. Diperkirakan ada 520.694 warga Haiti yang dilindungi program status perlindungan sementara di AS.
"Ini bisa menjadi embargo tidak langsung. Geng-geng menguasai perdagangan negara. Berbisnis dengan Haiti atau di Haiti akan membawa risiko yang jauh lebih besar," ujar Jake Johnston, direktur riset internasional di Center for Economic and Policy Research Washington, dikutip The Guardian.
3. Dikhawatirkan berdampak pada bantuan kemanusiaan
Keputusan ini juga memunculkan kekhawatiran tentang dampaknya terhadap situasi kemanusiaan Haiti yang sudah kritis. Lebih dari 1 juta orang Haiti mengungsi akibat kekerasan yang terus meluas. Konflik ini juga memaksa rumah sakit tutup dan membuat lebih banyak orang kelaparan.
PBB memperkirakan 5,7 juta penduduk Haiti atau hampir setengah populasi tidak memiliki cukup makanan. Dari jumlah itu, 2 juta orang dalam kondisi darurat kelaparan dan 8.400 orang mengalami kelaparan parah. Lembaga bantuan kemanusiaan sering terpaksa berurusan dengan yayasan bentukan geng untuk menyalurkan bantuan ke wilayah yang mereka kuasai.
Pasukan keamanan internasional pimpinan Kenya yang dikirim untuk membantu polisi Haiti juga bisa terdampak. Misi ini sangat bergantung pada dukungan AS yang sebagian telah dibekukan administrasi Trump. Pasukan Kenya telah kehilangan satu anggotanya yang tertembak dalam misi tersebut.
"Meski kami mendukung upaya memerangi pendanaan geng yang menyakiti rakyat Haiti, kami khawatir penetapan kelompok teroris asing tanpa strategi AS yang jelas untuk mengalahkan geng dan pendukungnya justru kontraproduktif dan hanya akan memperburuk penderitaan rakyat Haiti," tulis anggota DPR AS dari Partai Demokrat Gregory Meeks dan Sheila Cherfilus-McCormick dalam surat kepada Rubio, dikutip NBC News.
