Australia Kekeuh Batasi Usia Minimum Main Medsos 16 Tahun
Jakarta, IDN Times - Perdana Menteri Australia, Anthony Albanese, dan pemimpin oposisi Peter Dutton menyatakan dukungan kuat terhadap undang-undang yang melarang anak di bawah 16 tahun mengakses platform seperti X, Facebook, dan Instagram mulai Desember 2025.
Kebijakan ini menjadi sorotan dalam debat pemimpin ketiga yang disiarkan televisi, di mana kedua tokoh politik ini juga menegaskan perlunya memaksa perusahaan media sosial membayar untuk konten berita lokal.
Tekanan dari raksasa teknologi, terutama dari Amerika Serikat (AS), serta isu tarif perdagangan yang diangkat oleh pemerintahan Donald Trump, menambah kompleksitas pelaksanaan aturan ini.
1. Dukungan bipartisan untuk perlindungan anak
Undang-undang pembatasan usia media sosial, yang disahkan pada November 2024, mewajibkan platform seperti Meta, TikTok, dan Snapchat mengambil langkah untuk mencegah anak di bawah 16 tahun memiliki akun.
Albanese menyatakan bahwa kebijakan ini bertujuan menciptakan lingkungan online yang lebih aman, merespons kekhawatiran orang tua atas dampak media sosial terhadap kesehatan mental anak.
“Kami telah bekerja keras untuk meminta pertanggungjawaban perusahaan-perusahaan ini, memastikan mereka menghormati anak-anak kami sesuai hukum,” ujar Albanese dalam debat pada Selasa (22/4/2025), dikutip dari Reuters.
Dutton, yang biasanya berselisih dengan Albanese, menunjukkan keselarasan pandangan dalam isu ini. Ia menyoroti pentingnya mengekang kebebasan tanpa hukum di dunia maya yang dapat membahayakan anak-anak.
Meski demikian, Dutton memenangkan debat tersebut menurut panel Nine, meskipun jajak pendapat menunjukkan popularitasnya tertinggal dari Albanese. Tekanan dari perusahaan teknologi asing, yang didukung oleh Trump, menjadi tantangan utama, namun kedua pemimpin bersikukuh bahwa kebijakan ini tidak akan dikompromikan.
2. Tantangan implementasi dan resistensi teknologi
Pelaksanaan larangan ini masih menghadapi banyak kendala, termasuk kurangnya kejelasan tentang mekanisme penegakan hukum.
Pada Jumat (4/4/2025), The Guardian melaporkan bahwa uji coba teknologi verifikasi usia masih dalam tahap awal, dengan laporan awal dari Age Check Certification Scheme (ACCS) baru akan dirilis akhir April.
Meta, TikTok, dan Snapchat juga memprotes pengecualian YouTube dari larangan ini, menyebutnya tidak konsisten karena YouTube adalah platform terpopuler di kalangan anak muda Australia, dengan Asc pengguna di bawah 15 tahun mencapai 73 persen pada 2024, menurut eSafety Commission.
“Pengecualian YouTube dari undang-undang ini bertentangan dengan tujuan pemerintah untuk melindungi anak-anak,” kata perwakilan Meta pada Selasa (4/3/2025), dilansir dari The Guardian.
Sementara itu, Apple berencana memperkenalkan teknologi API rentang usia pada perangkat iOS akhir tahun ini, yang dapat membantu platform memverifikasi usia pengguna, meski memerlukan persetujuan orang tua.
Namun, kekhawatiran tentang privasi data dan efektivitas teknologi ini masih menjadi perdebatan, dengan banyak pihak memprediksi anak-anak dapat dengan mudah mengakali sistem verifikasi.
3. Dampak politik dan tekanan internasional
Isu pembatasan media sosial menjadi salah satu topik utama dalam kampanye pemilu, di mana Albanese dan Dutton berlomba menarik perhatian pemilih yang prihatin dengan isu biaya hidup dan perumahan.
Keduanya juga mendukung undang-undang yang mewajibkan perusahaan teknologi membayar untuk berita lokal, sebuah kebijakan yang disebut pencurian pendapatan pajak oleh penasihat perdagangan Gedung Putih, Peter Navarro. Tekanan dari pemerintahan Trump, yang mengaitkan kebijakan ini dengan negosiasi tarif perdagangan, menambah ketegangan diplomatik.
Sementara itu, Dutton berjanji menerapkan larangan ini dalam 100 hari pertama jika terpilih, menegaskan komitmennya untuk menjadikan keamanan online sebagai prioritas. Dengan pemilu yang semakin dekat, kebijakan ini menjadi simbol upaya kedua pemimpin untuk menunjukkan kepedulian terhadap isu keluarga dan keamanan anak.
