ECOWAS Akan Kembalikan Demokrasi di Afrika Barat Lewat Diplomasi
Jakarta, IDN Times - ECOWAS (Economic Community of West African States) mengadakan pertemuan membahas proses demokratisasi di Afrika Barat pada Minggu (10/12/2023). Semua negara anggota setuju mengembalikan demokrasi di kawasan lewat jalur diplomatik.
Sebelumnya, ECOWAS terus mendesak junta militer Niger, Burkina Faso, dan Mali untuk mengembalikan pemerintahan ke tangan sipil. Bahkan, ECOWAS sempat akan mengadakan operasi militer di Niger untuk menyerahkan kembali pemerintahan kepada Mohamed Bazoum.
1. ECOWAS umumkan solusi untuk menyudahi sanksi ke Niger
Dalam pertemuan kali ini, pemimpin ECOWAS bersedia mendirikan komite pemimpin Togo, Sierra Leone, dan Benin untuk mengajak Niger mengembalikan aturan konstitusional dan bersedia memulai proses transisi pemerintahan.
"Berdasarkan hasil perundingan dan persetujuan pemimpin negara-negara ECOWAS dengan junta militer Niger, ini akan mengarah pada pengangkatan sanksi-sanksi yang dijatuhkan kepada rezim militer Niger saat ini," kata Presiden ECOWAS Omar Tourey, dikutip TVP World.
Pemimpin ECOWAS mengatakan, jika junta militer Niger gagal mengikuti hasil kesepakatan ini, maka sanksi akan tetap diberlakukan. Bahkan, terdapat opsi untuk mendesak secara paksa kepada Niger.
"ECOWAS akan mempertahankan semua sanksi, termasuk menggunakan paksaan dan meminta Uni Afrika dan semua rekanan lainnya dalam menyanksi rezim militer Niger," tambahnya.
2. Tinubu sebut ECOWAS tidak melemah di tengah munculnya rezim militer
Presiden Nigeria, Bola Tinubu, menyebut ECOWAS tidak melemah akibat munculnya negara-negara kawasan Afrika Barat di bawah pemerintahan militer, seperti Niger, Mali, dan Burkina Faso.
Dilaporkan Vanguard, ia menambahkan bahwa ECOWAS akan terus membuka dialog dan merangkul kembali negara anggota yang berada di bawah rezim militer. ECOWAS akan mengajak proses transisi dan mengembalikan demokrasi di negara tersebut.
"Ini penting bahwa kami melihat kembali pembangunan di kawasan ini, termasuk mengembalikan negara anggota yang berada di bawah kekuasaan militer ke dalam ECOWAS. Ini adalah upaya untuk memalingkan perhatian dari demokrasi dan pemerintahan yang baik," ungkap Tinubu.
"Kami menolak dilemahkan dalam mencapai cita-cita, aspirasi, dan ke arah integrasi bersama dalam anggota ECOWAS sesuai dalam kerangka institusional dan hukum kami," tambahnya.
3. Togo bersedia jadi penengah ECOWAS-Niger
Pada Jumat (8/12/2023), Presiden militer Niger Abdourahamane Tiani mengadakan kunjungan kenegaraan ke Togo untuk bertemu dengan Presiden Faure Gnassingbé. Ini merupakan kunjungan pertama pemimpin Niger ke negara non-militer di Afrika Barat.
Dalam pertemuan itu, kedua pemimpin bersedia memperdalam hubungan diplomatik masing-masing negara. Gnassingbé pun mengatakan akan membuka Kantor Kedutaan Besar Togo di Niamey.
Di sisi lain, kedua negara juga meningkatkan kerja sama keamanan dalam menanggapi isu keamanan di tengah lonjakan kasus terorisme di Afrika Barat. Selain itu, Tiani dan Gnassingbe setuju membuka rute transit dan transportasi koridor Lomé-Ouagadougou-Niamey.
Dilansir Africa News, Togo merupakan salah satu anggota ECOWAS yang mengambil inisiatif berbeda dibanding mayoritas anggota lainnya. Negara itu berusaha menengahi antara rezim militer Niger dengan ECOWAS untuk menyudahi ketegangan.
