Elon Musk Tak Punya Wewenang di Pemerintahan Federal AS
- Gedung Putih mengklarifikasi bahwa Elon Musk adalah penasihat senior Trump, bukan karyawan Departemen Efisiensi Pemerintah (DOGE).
- Musk tidak memiliki wewenang formal untuk membuat keputusan pemerintah sendiri dan tidak memegang otoritas pengambilan keputusan di sana.
- Trump menugaskan Musk dan timnya di DOGE untuk melakukan perampingan besar-besaran terhadap 2,3 juta pegawai sipil federal tanpa otorisasi dari Kongres AS.
Jakarta, IDN Times - Gedung Putih menyatakan, Elon Musk merupakan penasihat senior Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump, bukan sebagai karyawan Departemen Efisiensi Pemerintah (DOGE). Bahkan, Musk juga tidak memegang wewenang pengambilan keputusan di sana.
Dalam dokumen yang ditandatangani oleh Joshua Fisher, direktur Kantor Administrasi Gedung Putih, disebutkan bahwa Elon Musk menjabat sebagai "penasihat senior presiden."
"Seperti penasihat senior Gedung Putih lainnya, Musk tidak memiliki wewenang aktual atau formal untuk membuat keputusan pemerintah sendiri," katanya, dilansir dari Anadolu, Selasa (18/2/2025).
Fisher menyatakan bahwa Musk bukan karyawan Layanan DOGE AS atau Organisasi Sementaranya. Ia mengklarifikasi jika Musk bukan Administrator Layanan DOGE AS.
1. Gugatan hukum untuk Musk agar tak memengaruhi pemerintah federal
Dokumen Fisher diajukan kepada Hakim Distrik AS Tanya Chutkan, yang sedang mempertimbangkan gugatan hukum oleh jaksa agung Demokrat untuk mencegah Musk dan rekan-rekannya di DOGE memengaruhi pemerintah federal.
Presiden Donald Trump menunjuk Musk, yang tidak memiliki pengalaman dalam pelayanan atau administrasi pemerintahan, untuk memimpin DOGE. DOGE adalah satuan tugas yang bertujuan untuk mengefisienkan operasi federal dan mengurangi pemborosan pengeluaran.
2. Musk ingin akses sistem data keuangan pribadi warga AS
Musk dan timnya disebut-sebut ingin mengakses sistem di Internal Revenue Service (IRS). Sistem di I.R.S. berisi data keuangan pribadi yang terkait dengan jutaan warga Amerika, termasuk pengembalian pajak, nomor Jaminan Sosial, alamat, rincian perbankan, dan informasi pekerjaan.
“Pemborosan, penipuan, dan penyalahgunaan telah mengakar kuat dalam sistem kita yang rusak terlalu lama. Diperlukan akses langsung ke sistem untuk mengidentifikasi dan memperbaikinya,” ucap juru bicara Gedung Putih, Harrison Fields.
Ia menambahkan, DOGE akan menyoroti penipuan yang akan diungkap kepada publik, agar masyarakat tahu untuk apa pemerintah menghabiskan uang pajak yang diberikan.
Pemeriksaan I.R.S. Sistem tersebut merupakan langkah terbaru yang diambil oleh anggota tim Musk untuk memperluas batasan akses ke data pemerintah melampaui apa yang biasanya dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk secara politis.
Departemen Keuangan telah menghadapi pertanyaan dalam beberapa minggu terakhir setelah orang Musk yang ditugaskan di lembaga tersebut mulai meneliti sistem Biro Layanan Fiskal, yang mengatur pembayaran di seluruh pemerintah federal.
3. PNS di AS banyak dipecat
Sejumlah besar pegawai negeri sipil di Amerika Serikat (AS) dipecat, imbas efisiensi yang disebutkan oleh Elon Musk kepada Presiden Trump. Menurut para PNS di 14 negara bagian, penunjukkan CEO Tesla tersebut ilegal.
Trump dinilai memberinya otoritas hukum yang tidak terkendali tanpa otorisasi dari Kongres AS.
Trump telah menugaskan Musk yang lahir di Afrika Selatan dan timnya di DOGE, sebuah badan pemerintah sementara, untuk melakukan perampingan besar-besaran terhadap 2,3 juta pegawai sipil federal.
Elon Musk, orang terkaya di dunia, telah mengirim anggota DOGE ke setidaknya 16 badan pemerintah, di mana mereka memperoleh akses ke sistem komputer dengan personel sensitif dan informasi keuangan, dan mengirim pekerja pulang.
