Erdogan Minta Maaf atas Lambannya Penanganan Gempa
Jakarta, IDN Times - Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan, meminta maaf atas lambatnya proses evakuasi dan penanganan pascagempa oleh pemerintah. Hal itu disampaikannya saat berkunjung ke Adiyaman pada Senin (28/2/2023), salah satu wilayah yang terdampak paling parah akibat bencana alam tersebut.
Sebelumnya, Erdogan, yang kembali maju dalam pemilihan presiden 2023 mendatang setelah dua dekade berkuasa, telah mendapatkan kritik keras dari para korban gempa di wilayah tenggara Turki itu.
“Karena efek dahsyat dari gempa bumi dan cuaca buruk, kami tidak dapat bekerja seperti yang kami harapkan di Adiyaman selama beberapa hari pertama. Saya minta maaf untuk hal ini,” kata Erdogan.
Lebih dari 50 ribu orang dilaporkan tewas di Turki dan Suriah akibat gempa besar yang terjadi pada 6 Februari lalu. Bencana tersebut mengakibatkan 1,5 juta orang kehilangan tempat tinggal dan ribuan orang lainnya masih belum mempunyai tempat berteduh sementara atau fasilitas sanitasi, melansir BBC.
1. Pemerintah dikritik karena terlambat hadir ke lokasi bencana
Pada 10 Februari lalu, para penduduk Adiyaman sempat meluapkan kemarahan mereka terhadap pemerintah lantaran dinilai terlambat hadir ke lokasi bencana.
“Saya tidak melihat siapa pun sampai pukul 14:00. pada hari kedua setelah gempa bumi,” kata salah seorang warga Adiyaman, Mehmet Yildirim kepada AFP saat itu. “Tidak ada pemerintah, tidak ada negara, tidak ada polisi, tidak ada tentara. Tidak tahu malu! Anda meninggalkan kami sendirian."
Pada kunjungan hari Senin itu, Erdogan berjanji juga untuk membangun lebih dari 500 ribu rumah baru bersama dengan infrastruktur, pusat kesehatan, dan taman di Adiyaman.
2. Penanganan pascagempa jadi PR besar bagi Erdogan jelang pilpres
Pernyataan maaf Erdogan dikeluarkan setelah munculnya seruan baru-baru ini yang mendesak pemerintahannya untuk segera mengundurkan diri. Pemerintahannya dinilai telah gagal dalam mengantisipasi bencana gempa bumi, mengingat fakta bahwa negara itu terletak di jalur patahan utama dan sering dilanda goncangan mematikan.
Selain itu, pemerintah juga dianggap tidak mampu memobilisasi cukup banyak pihak untuk upaya penyelamatan dan kurangnya koordinasi di antara tim. Hal ini mengakibatkan warga sipil di beberapa daerah terpaksa menarik sendiri para korban dari bangunan yang runtuh.
Masyarakat juga mengeluhkan soal ketidakcukupan tenda dan kebutuhan dasar lainnya bagi para korban gempa.
Penanganan Erdogaan atas bencana alam terbesar dalam dua dasawarsa pemerintahannya ini terbukti sangat penting menjelang pemilihan parlemen dan presiden yang akan dilangsungkan pada Mei, namun ditunda hingga Juni karena gempa bumi.
3. Oposisi: tidak cukup dengan permintaan maaf
Menyusul pernyataan maaf dari Erdogan, Partai Rakyat Demokratik (HDP) yang pro-Kurdi mengatakan mereka tidak menerima permintaan maafnya karena sejumlah alasan.
Partai itu menyebutkan diantaranya, tidak akan memaafkan orang-orang yang yang memungut pajak untuk kesiapan gempa tetapi menggunakannya untuk tujuan lain dan mengeluarkan amnesti konstruksi untuk kontraktor yang melanggar kode bangunan negara, mengutip Turkish Minute.
Hal serupa juga diungkapkan oleh pemimpin oposisi Partai Deva, Ali Babacan. Ia mengatakan Erdogan tidak dapat membebaskan dirinya dari tanggung jawab hanya dengan meminta maaf.
“Berapa banyak orang yang kehilangan nyawa karena keterlambatan dalam 48 jam pertama (setelah gempa bumi),” ujar Babacan.
