Geng Kriminal Haiti Jebol Penjara, 4 Ribu Narapidana Kabur
Jakarta, IDN Times - Pemerintah Haiti mengumumkan keadaan darurat pada Minggu (3/3/2024) malam, menyusul lonjakan kekerasan di ibu kota yang menyebabkan gangguan jaringan komunikasi dan pembobolan penjara.
Pemerintah mengatakan bahwa pihaknya memberlakukan jam malam di sekitar Port-au-Prince selama 72 jam ke depan untuk memulihkan ketertiban.
“Antara pukul enam sore hingga pukul lima pagi pada hari Senin tanggal 4, Selasa tanggal 5, Rabu tanggal 6 dan Minggu ini tanggal 3 Maret 2024, jam malam akan berlaku," demikian bunyi pernyataan tersebut, dikutip Reuters.
Adapun penegak hukum, petugas pemadam kebakaran, pengemudi ambulans, petugas kesehatan, dan jurnalis yang masuk dalam kategori kelompok yang harus mematuhi jam malam.
1. Ribuan narapidana melarikan diri
Baku tembak telah menyebabkan kepanikan di ibu kota dalam beberapa hari terakhir setelah pemimpin geng Jimmy Cherizier, yang merupakan mantan petugas polisi, mengumumkan serangan terkoordinasi untuk menyingkirkan Perdana Menteri Ariel Henry.
Pada Sabtu malam, kelompok bersenjata menyerbu penjara besar di Port-au-Prince hingga menyebabkan 12 orang tewas dan sekitar 4 ribu narapidana kabur. Menurut pengamatan Reuters, tidak ada tanda-tanda petugas polisi di Lembaga Pemasyarakatan Nasional pada Minggu. Pintu utama penjara juga terbuka.
“Saya satu-satunya yang tersisa di sel saya. Kami tertidur saat mendengar suara peluru. Penghalang sel rusak,” kata seorang narapidana.
Seorang pekerja sukarela di penjara tersebut mengatakan bahwa 99 tahanan memilih untuk tetap berada di sel mereka karena takut terbunuh dalam baku tembak. Mereka termasuk para pensiunan tentara Kolombia yang diduga terlibat dalam pembunuhan Presiden Jovenel Moise.
Selain penjara di ibu kota, geng-geng tersebut juga menyerbu penjara di dekat Croix des Bouquets pada akhir pekan.
Pimpinan Digicel, penyedia telekomunikasi utama di negara Karibia itu, mengatakan bahwa jaringan komunikasi mereka sempat mengalami gangguan selama gelombang kekerasan. Namun berkat teknisi di lapangan, jaringan telah pulih sepenuhnya pada Minggu sore.
2. Kekerasan terjadi saat perdana menteri Haiti terbang ke Kenya
Lonjakan kekerasan dimulai pada Kamis (29/2/2024), ketika perdana menteri melakukan perjalanan ke Kenya untuk membahas pengiriman pasukan keamanan multinasional ke Haiti.
Henry, yang berkuasa setelah kematian Moise pada 2021, telah berjanji untuk mundur pada awal Februari, namun hal itu tidak terjadi. Dia mengatakan bahwa keamanan harus dibangun kembali untuk menjamin pemilu yang bebas dan adil.
Dalam beberapa pekan terakhir, ribuan warga Haiti telah melancarkan protes untuk menuntut Henry mundur.
“Kita semua, kelompok bersenjata di kota-kota provinsi dan kelompok bersenjata di ibu kota, bersatu hari ini. Negara ini berada dalam situasi yang tidak bisa lagi diatasi. Negara ini tidak berjalan, tidak ada pemimpin, penduduknya kelaparan, orang-orang tidak bisa keluar rumah karena ketidakamanan," kata Cherizier dalam sebuah video yang diunggah di media sosial sebelum serangan dimulai.
“Tujuan pertama dari perjuangan kami adalah untuk memastikan bahwa pemerintahan Ariel Henry tidak berkuasa dengan cara apapun," tambahnya.
Pekan ini, pria yang dijuluki sebagai "barbekyu" itu juga memperingatkan penduduk setempat untuk melarang anak-anak mereka bersekolah demi menghindari dampak buruk dari eskalasi kekerasan.
Menurut Organisasi Internasional untuk Migrasi (IOM) PBB, hampir 15 ribu orang telah meninggalkan rumah mereka dalam beberapa hari terakhir akibat kerusuhan tersebut. 10 lokasi yang menampung pengungsi juga telah dikosongkan selama akhir pekan.
3. Kenya dan Haiti tandatangani perjanjian keamanan untuk memerangi geng
Pada Januari, PBB mengatakan bahwa lebih dari 8.400 orang telah menjadi korban kekerasan geng di Haiti tahun lalu. Jumlah ini lebih dari dua kali lipat dibandingkan pada 2022.
Tahun lalu, Kenya mengajukan diri untuk memimpin pasukan keamanan multinasional dalam upaya memerangi geng di Haiti. Namun, Pengadilan Tinggi pada Januari menghalangi rencana tersebut dan memutuskan bahwa pemerintah tidak mempunyai kewenangan untuk mengerahkan polisi ke negara lain tanpa adanya perjanjian.
Keputusan tersebut juga memutuskan bahwa Dewan Keamanan Nasional tidak memiliki kewenangan hukum untuk mengirim polisi ke luar Kenya.
Dalam sebuah pernyataan pada Jumat (1/3/2024), Presiden Kenya William Ruto mengatakan bahwa dia dan Henry telah menandatangani perjanjian keamanan dan membahas langkah selanjutnya untuk mempercepat pengerahan pasukan. Sekitar 1.000 polisi Kenya rencananya akan dikerahkan ke Haiti.
