Kecewa Tak Dapat Nobel, Trump Kritik dan Tolak Imigran Norwegia
- Donald Trump mengkritik Norwegia dan menyatakan tak ingin warga negara itu pindah ke AS setelah Komite Nobel di Oslo tidak memberinya Nobel Perdamaian.
- Dalam kampanye di Michigan menjelang pemilu sela, Trump memakai kerusuhan di Prancis untuk menegaskan agenda pengetatan perbatasan dan seleksi imigran.
- Nobel Perdamaian 2026 diberikan kepada Navi Pillay; Kementerian Luar Negeri Norwegia dan Komite Nobel belum menanggapi, sementara komite bekerja independen dari pemerintah.
Jakarta, IDN Times – Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump, melontarkan kritik tajam terhadap Norwegia dan menyatakan penolakannya atas kedatangan imigran asal negara Nordik tersebut ke AS. Pernyataan keras ini disampaikan Trump karena Komite Nobel yang berkedudukan di Oslo, Norwegia, tidak memberinya penghargaan Nobel Perdamaian.
Hal itu diungkapkan Trump saat berpidato dalam acara kampanye di McMorran Place Sports and Entertainment Center, Port Huron, Michigan, pada Minggu (25/10/2026). Kampanye ini digelar menjelang pemilihan umum sela pada 3 November mendatang untuk menggalang dukungan bagi calon anggota Senat AS dari Partai Republik, Mike Rogers.
1. Penolakan Trump terhadap imigran asal Norwegia
Presiden AS, Donald Trump (The White House, Public domain, via Wikimedia Commons) Dalam pidatonya, Trump secara terbuka mengaitkan kebijakan penerimaan imigran asing dengan kekecewaannya atas keputusan Komite Nobel Norwegia. Ia menegaskan tidak ingin lagi mengizinkan warga Norwegia pindah ke wilayah AS, sekaligus melontarkan istilah kasar untuk merendahkan negara tersebut.
"Karena saya tidak mendapatkan Hadiah Nobel, saya tidak menginginkan siapa pun datang dari Norwegia. Negara itu sebenarnya telah menjadi tempat yang sangat buruk," kata Trump, dilansir The Japan Today.
Istilah merendahkan tersebut sebelumnya juga pernah dipakai Trump untuk menyebut beberapa negara berkembang dan wilayah konflik, seperti Haiti, Libya, Somalia, serta Yaman. Meski ucapan itu menyita perhatian publik internasional, hingga kini belum ada kebijakan resmi dari pemerintah AS untuk membatasi visa bagi warga Norwegia.
2. Alasan Trump memperketat aturan imigrasi di AS
Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, sedang menyampaikan pidato di KTT Prioritas F11 di Forum Faena di Miami, Florida, pada 27 Maret 2026. (commons.wikimedia.org/ Executive Office of the President of the United States) Sebelum membahas penolakannya terhadap warga Norwegia, Trump sempat menyinggung gejolak sosial dan politik di kawasan Eropa. Ia menilai kerusuhan yang baru-baru ini melanda Prancis merupakan dampak langsung dari longgarnya kebijakan penerimaan imigran di negara tersebut.
Isu kerusuhan di Prancis itu digunakan Trump untuk menegaskan pentingnya seleksi ketat dalam menerima pendatang asing ke AS. Ia mengaku masih bersedia menerima imigran dari beberapa negara tertentu, tetapi enggan menerima warga Norwegia karena kecewa pada lembaga pemberi penghargaan di Oslo.
Janji untuk memperketat penjagaan perbatasan dan membatasi jumlah imigran memang menjadi agenda kampanye utama Trump di negara bagian penentu seperti Michigan. Langkah ini dirancang untuk menarik dukungan pemilih konservatif menjelang hari pemungutan suara nasional.
3. Kekecewaan beruntun Trump atas keputusan Komite Nobel
Donald Trump (commons.wikimedia.org/Ali Shaker) Kritik di Michigan ini menambah daftar kecaman Trump terhadap Norwegia sepanjang Oktober 2026. Saat berkampanye di Syracuse, New York, pada awal Oktober lalu, ia menyebut keputusan komite yang tidak memberinya Nobel Perdamaian 2026 sebagai kesalahan besar bagi bangsa Norwegia. Tahun ini, penghargaan bergengsi tersebut resmi diberikan kepada mantan Komisioner Tinggi Hak Asasi Manusia PBB, Navi Pillay.
Di sisi lain, sindiran Trump mengenai kondisi Norwegia berbanding terbalik dengan data Dana Moneter Internasional (IMF) yang menempatkan negara itu sebagai salah satu negara dengan pendapatan per kapita tertinggi di dunia. Bahkan, lembaga pengelola dana kekayaan negara milik Norwegia baru saja mencetak rekor keuntungan sebesar 1,75 triliun krona Norwegia (Rp3,4 kuadriliun) pada paruh pertama 2026.
Hingga kini, Kementerian Luar Negeri Norwegia maupun Komite Nobel Norwegia belum memberikan tanggapan resmi atas pernyataan Trump tersebut. Komite Nobel sendiri merupakan lembaga independen yang anggotanya ditunjuk oleh Parlemen Norwegia dan bekerja secara mandiri tanpa intervensi pemerintah.
