Komisi PBB Sebut Israel Terus Lakukan Genosida usai Gencatan Senjata
- Komisi PBB menyatakan operasi militer Israel di Gaza tetap memenuhi unsur genosida selama gencatan senjata, termasuk penggunaan artileri, amunisi berat, drone, dan penembak jitu di area padat penduduk.
- Laporan menuduh Israel sengaja menyasar warga sipil, termasuk anak-anak, melalui serangan fasilitas persalinan, pemblokiran pangan, serta perusakan sekolah; pelanggaran berat juga dilaporkan di Tepi Barat.
- Israel menolak seluruh temuan PBB, menyebutnya kampanye disinformasi, menuntut pembubaran komisi, dan menegaskan operasi militernya ditujukan menghadapi ancaman bersenjata dari Hamas.
Jakarta, IDN Times - Komisi Penyelidikan Internasional Independen PBB merilis laporan yang menyatakan bahwa aksi militer Israel di Jalur Gaza masih memenuhi unsur genosida. Temuan yang diumumkan pada Senin (26/10/2026) ini menegaskan bahwa tindakan tersebut terus berlanjut, meskipun kesepakatan gencatan senjata yang dimediasi Amerika Serikat sempat diberlakukan sejak Oktober tahun lalu.
Pemerintah Israel membantah keras temuan itu dan menuding penyelidikan PBB sebagai bagian dari kampanye disinformasi. Selain kondisi di Gaza, komisi PBB juga menyoroti peningkatan pelanggaran berat terhadap hukum internasional di wilayah pendudukan Tepi Barat.
1. Temuan pelanggaran militer selama masa gencatan senjata
Pasukan militer Israel bersiaga penuh di perbatasan menyusul meningkatnya ketegangan dan ancaman perang antara Amerika Serikat serta Iran. (https://news.detik.com/internasional/d-8497629/as-dan-iran-saling-lempar-ancaman-israel-siaga-perang) Tim penyelidik PBB mendapati bahwa militer Israel terus menggunakan artileri, amunisi berat, pesawat nirawak (drone), hingga penembak jitu di kawasan padat penduduk Gaza selama masa gencatan senjata. Serangan berkala terhadap warga sipil tersebut dinilai mengindikasikan adanya rencana pemusnahan yang terstruktur.
"Kasus-kasus yang diselidiki membuktikan bahwa otoritas dan militer Israel terus melancarkan tindakan genosida untuk memusnahkan warga Palestina di Gaza," demikian tertulis dalam laporan komisi PBB, dilansir CBC.
Laporan itu juga menyoroti pergeseran batas Garis Kuning (Yellow Line) yang kian menjorok ke wilayah Gaza. Kebijakan ini memperluas kendali darat militer Israel dari 53 persen menjadi sedikitnya 60 persen, serta membahayakan warga yang melintas. Sejak konflik bersenjata kembali meletus akibat serangan Hamas pada 7 Oktober 2023 yang menewaskan 1.200 warga Israel, jumlah korban tewas di Gaza kini telah melampaui 74.200 jiwa.
2. Dugaan pelanggaran kemanusiaan terhadap warga sipil
potret pasukan militer Israel (IDF) (flickr.com/Israel Defense Forces via commons.wikimedia.org/Israel Defense Forces) Komisi PBB menyimpulkan bahwa militer Israel secara sengaja menyasar anak-anak melalui serangan ke fasilitas persalinan, pemblokiran bantuan pangan yang memicu kelaparan, serta perusakan sekolah dan panti asuhan. Ketua Komisi Penyelidikan PBB, Srinivasan Muralidhar, menyatakan bahwa bukti-bukti di lapangan memperlihatkan anak-anak sengaja ditargetkan demi merusak masa depan dan kelangsungan hidup bangsa Palestina.
Sementara itu di Tepi Barat, komisi PBB melaporkan dugaan kejahatan kemanusiaan yang melibatkan kelompok pemukim, mulai dari pemusnahan, penyiksaan, hingga kekerasan seksual. Korban tewas akibat serangan udara di kawasan tersebut melonjak menjadi 254 jiwa pada periode 7 Oktober 2023 hingga September 2026, jauh melampaui catatan enam korban jiwa pada 2008–2023, serta menyebabkan 34.000 warga kehilangan tempat tinggal. Selain itu, laporan ini turut mengkritik Otoritas Palestina atas tindakan represif terhadap aktivis dan jurnalis.
3. Bantahan keras pemerintah Israel atas laporan PBB
ilustrasi bendera Israel (pexels.com/Leon Natan) Pemerintah Israel menolak mentah-mentah isi laporan tersebut dan menuduh PBB berupaya melemahkan kedaulatan serta hak membela diri negaranya. Duta Besar Daniel Meron bersama Misi Tetap Israel di Jenewa membantah seluruh tuduhan itu dan menuntut agar komisi penyelidikan PBB segera dibubarkan.
"Laporan ini adalah bagian dari kelanjutan kampanye disinformasi yang bertujuan mendiskreditkan Israel dan mencap keberadaannya sebagai tindakan kriminal," demikian pernyataan resmi Misi Tetap Israel di Jenewa.
Pihak Israel juga membantah tuduhan genosida maupun penyiksaan terhadap tahanan. Mereka menegaskan bahwa operasi militer yang digelar murni bertujuan untuk menanggapi ancaman bersenjata, serta menuding Hamas sengaja menempatkan infrastruktur tempur di tengah permukiman warga sipil.
