Istri Presiden Haiti Angkat Bicara Usai Suaminya Tewas

Dilansir dari Aljazeera.com, istri dari Presiden Haiti telah berbicara untuk pertama kalinya sejak orang-orang bersenjata menyerbu di rumah pasangan itu di Port-au-Prince, Haiti, mengatakan serangan yang menewaskan suaminya terjadidalam sekejap mata. Ia juga  meminta melalui pesan audio yang disampaikan di akun media sosial Twitter miliknya bahwa Haiti tidak kehilangan arah setelah serangan yang membuatnya terluka parah. Meski demikian, ia bersyukur masih bisa diberikan kesempatan untuk hidup meski suaminya sudah meninggal dunia.

Ia menambahkan tindakan ini tidak memiliki nama karena mereka harus menjadi penjahat tanpa batas untuk membunuh seorang Presiden seperti Jovenel Moise, bahkan tanpa memberinya kesempatan untuk mengatakan sepatah kata pun. Suaminya menjadi sasaran pembunuhan saat itu karena alasan politik, khususnya saat menyebutkan referendum mengenai perubahan konstitusi yang bisa memberi Presiden lebih banyak kekuasaan. Orang-orang yang tidak disebutkan namanya ingin membunuh impian Presiden.

Setelah tembakan yang melukainya, Martine Moise diangkut ke rumah sakit Haiti dan kemudian dievakuasi ke Miami, Florida, Amerika Serikat, untuk perawatan lebih lanjut. Dia juga mengatakan tentara bayaran dikirim untuk membunuh suaminya karena jalan, air, listrik, dan referendum serta Pemilu di akhir tahun 2021 ini sehingga tidak ada transisi di Haiti.

Sampai saat ini, masih belum jelas siapa yang menjadi dalang sekaligus bertanggung jawab atas serangan yang terjadi pada hari Rabu, 7 Juli 2021, lalu dan dengan motif apa. Sejumlah pertanyaan masih belum terjawa, termasuk bagaimana para pelaku pembunuhan bisa memasuki tempat tinggal Presiden Haiti serta para pengawal Moise akan diinterogasi pekan depan. Salah satu tokoh oposisi terkemuka di Haiti secara terbuka menyatakan skeptisisme atas versi peristiwa saat ini.

Mantan Senator Haiti, Steven Benoit, mengatakan pada hari Jumat, 9 Juli 2021, lalu bahwa bukan orang Kolombia yang membunuhnya, tetapi tidak memberikan bukti untuk mendukung klaimnya. Polisi Haiti mengatakan mayoritas tentara bayaran tersebut berasal dari Kolombia, sedangkan 2 warga negara lainnya merupakan warga negara dwi-kewargangearaan Amerika Serikat. Sebanyak 17 pelaku dari kelompok itu ditahan di Port-au-Prince setelah baku tembak dan akibatnya sebanyak 3 pelaku tewas ditembak polisi setempat dan 8 lainnya masih dalam pengejaran.

Pemerintah Kolombia telah berjanji untuk membantu Haiti dengan upaya penyelidikannya. Direktur Kepolisian Kolombia, Jenderal Jorge Luis Vargas, mengatakan 17 pelaku tersebut diduga merupakan mantan tentara Kolombia yang ikut terlibat, sementara itu Departemen Luar Negeri Amerika Serikat mengatakan tidak dapat mengkonfirmasi apakah ada warganya yang ditahan. Menurut sumber di Amerika Serikat dan Kanada melaporkan bahwa salah satu dari 2 warga negara yang ditangkap adalah James Solages, yang berasal dari Florida, Amerika Serikat, sekaligus merupakan mantan pengawal di Kedutaan Besar Kanada di Haiti.

Dalam beberapa bulan terakhir ini, Haiti telah diguncang oleh protes besar-besaran di mana warga Haiti mendesak Moise untuk mundur dari jatabannya dengan mengatakan masa jabatan sebagai Presiden Haiti sudah berakhir pada bulan Februari 2021 lalu, sebuah pandangan yang digagas oleh para ahli hukum setempat, kelompok masyarakat sipil, serta oposisi politik Haiti. Tetapi, Moise saat itu bersikeras masa jabatannya akan berakhir tahun 2022 ini. Kematian dari Jovenel Moise telah melemparkan Haiti, yang menderita kemiskinan yang meluas, ke dalam ketidakstabilan politik yang meningkat, terutama karena sebelum kematiannya, Jovenel Moise telah memerintah dengan dekrit dan dituduh melucuti beberapa lembaga kunci dari kemampuan mereka untuk berfungsi.

Perebutan kekuasaan tampaknya sedang terjadi ketika Ariel Henry, yang ditunjuk sebagai Perdana Menteri Haiti oleh Jovenel Moise hanya beberapa hari sebelum tewas tertembak, mengatakan bahwa dia yang harus memimpin negara. Menurut Henry, setelah pembunuhan Presiden Haiti, dirinya menjadi otoritas tertinggi legal dan reguler karena ada dekrit yang mencalonkan dirinya. Henry sendiri belum dilantik menggantikan Claude Joseph pada saat pembunuhan, bagaimanapun, yang telah menciptakan kebingugan mengenai siapa pemimpin Haiti yang sah saat ini.

Claude Joseph, yang diangkat sebagai Perdana Menteri Haiti sementara pada bulan April 2021 lalu setelah pengunduran diri Joseph Jouthe, telah mengambil kendali kekuasaan sejauh ini, mempelopori tanggapan pemerintah terhadap pembunuhan itu, meminta Amerika Serikat untuk mengirim pasukannya dan mendeklarasikan 15 hari dalam "keadaan perang". Pemerintahan Presiden Amerika Serikat, Joe Biden, mengatakan tidak memiliki rencana segera untuk mengirimkan pasukkanya, tetapi akan mengerahkan pejabat FBI dan Keamanan Dalam Negeri Amerika Serikat untuk membantu penyelidikan.

Menteri Pemilu Haiti, Mathias Pierre, mengatakan Joseph akan mempertahankan perannya hingga Pemilu Presiden dan Legislatif Haiti yang diadakan pada tanggal 26 September 2021 ini.