Italia Bekukan Aset Oligarki Rusia Rp32,7 Triliun
Jakarta, IDN Times - Pemerintah Italia, pada Selasa (4/7/2023), mengumumkan pemblokiran aset milik oligarki Rusia dan Belarus di negaranya. Keputusan ini merupakan konsekuensi setelah berlangsungnya invasi Rusia ke Ukraina.
Pekan lalu, pemimpin negara-negara Uni Eropa (UE) mendorong Komisi Eropa untuk mencairkan dana milik oligarki Rusia yang dibekukan. Dana tersebut akan digunakan untuk membiayai rekonstruksi Ukraina pascaperang.
1. Italia jadi tempat favorit liburan oligarki Rusia
Bank Sentral Italia mengumumkan bahwa aset yang dibekukan dari harta milik oligarki Rusia dan Belarus mencapai 2 miliar euro (Rp32,7 triliun). Aset tersebut meliputi akun bank, vila mewah, kapal, mobil sebagai bagian dari sanksi UE kepada Rusia dan orang yang mendukungnya.
Kepala Unit Anti-Pencucian Uang (UIF), Enzo Serata, mengungkapkan bahwa jumlah tersebut sudah diperbarui sesuai hasil pada Juni. Ia mengatakan ada tambahan jumlah harta senilai 330 juta euro (Rp5,4 triliun) dari 80 individu yang baru dibekukan, dilansir Reuters.
Dari puluhan oligarki yang terdampak kebijakan dari pemerintah Italia ini, termasuk pemilik bisnis metal dan telekomunikasi raksasa Rusia dan Uzbekistan, Alisher Usmanov.
Sebelum dimulainya perang di Ukraina, pantai dan pelabuhan Italia sangat populer sebagai tempat singgah oligarki Rusia. Mereka pun telah membeli sejumlah properti mewah di Danau Como, Sardinia, Tuscany, dan pesisir Ligurian.
2. Bank Finlandia perbolehkan oligarki Rusia ambil uangnya
Bank di Finlandia disebut memperbolehkan oligarki Rusia-Finlandia, Boris Rotenberg, untuk mengambil uangnya pada tahun lalu. Tepat sebelum diberlakukannya sanksi UE kepada Rusia.
Laporan tersebut dimuat dalam tabloid Ilta-Sanomat pada Rabu (5/7/2023). Padahal petugas bank merekomendasikan agar tidak menyerahkan uang tersebut. Namun, kenyataannya, ia sudah mengambil alih dananya pada 4 April 2022, setelah menyetujui agar tidak mengirimkan ke Rusia atau Belarus.
Dilaporkan YLE, memiliki klien seorang oligarki Rusia telah membuatnya terdampak berbagai masalah selama bertahun-tahun. Pasalnya, Rotenberg sudah masuk dalam daftar sanksi Amerika Serikat (AS) sejak 2014, usai aneksasi Krimea.
3. Belanda umumkan bantuan 1,9 triliun ke Ukraina
Pada hari yang sama, Belanda telah mengalokasikan dana sebesar 118 juta euro (Rp1,9 triliun) sebagai bantuan lanjutan kepada Ukraina. Bantuan ini merupakan yang kedua kalinya diberikan Belanda untuk Ukraina.
Selain itu, Belanda juga mengumumkan bantuan 10 juta euro (Rp163 miliar) untuk keadaan darurat setelah kolapsnya bendungan Kakhovka di Kherson.
Menteri Perdagangan dan Kooperasi Pembangunan, Liesje Schreinemacher, mengumumkan perwakilan baru ke Ukraina, Roderick van Schreven. Ia ditugaskan sebagai perwakilan khusus untuk bisnis dan rekonstruksi Ukraina, dilansir Ukrinform.
Van Schreven sebelumnya pernah bekerja untuk PBB dan merupakan seorang perwakilan khusus kooperasi antara Belanda, Israel, dan Palestina.
