Iran Disebut Ingin Kenakan Pajak di Selat Hormuz, Ini Penjelasannya!
- Iran berencana mengenakan biaya pada kapal yang melintas di Selat Hormuz untuk membiayai rekonstruksi, namun rencana ini ditolak Oman dan menuai kritik internasional.
- Proposal 10 poin Iran menuntut penghentian serangan AS-Israel, pencabutan sanksi, serta pengakuan atas kendali Iran di selat strategis tersebut sebagai dasar negosiasi perdamaian.
- Banyak negara menilai kebijakan tarif Iran melanggar hukum laut internasional dan dapat memperburuk krisis energi global, sementara AS dan sekutunya menekan agar jalur tetap terbuka.
Jakarta, IDN Times - Rencana Teheran mengenakan pajak terhadap kapal-kapal yang melintas di Selat Hormuz guna mengumpulkan dana rekonstruksi mulai menuai penolakan.
Selat Hormuz, yang menghubungkan Teluk Persia dengan Teluk Oman, menjadi sorotan global sejak Israel dan Amerika Serikat memulai perang terhadap Iran pada Februari 2026.
Sebelum konflik dimulai, jalur sempit yang dilalui sekitar 20 persen pasokan minyak dan gas alam cair (LNG) dunia dari negara-negara Teluk dalam kondisi damai ini, bebas biaya dan aman bagi kapal. Selat ini dimiliki bersama oleh Iran dan Oman serta tidak termasuk kategori perairan internasional.
Setelah AS dan Israel melancarkan serangan, Iran membalas dengan menyerang kapal dagang yang dianggap sebagai ‘musuh’ di selat tersebut, yang secara efektif menghentikan seluruh lalu lintas, membuat kapal-kapal terjebak, dan memicu salah satu krisis distribusi energi global terburuk.
Dilansir dari Al Jazeera pada Jumat (10/4/2026), Teheran tetap menolak membuka kembali selat tersebut untuk semua kapal pada awal pekan ini, meskipun Presiden AS Donald Trump mengancam akan membombardir pembangkit listrik dan jembatan Iran jika tidak membuka akses. Trump kemudian menarik ancaman itu pada Selasa malam setelah gencatan senjata dua minggu yang dimediasi Pakistan diumumkan.
Kesepakatan itu menyusul proposal perdamaian 10 poin dari Iran yang disebut Trump sebagai dasar yang bisa diterapkan untuk negosiasi mengakhiri konflik secara permanen.
Sebagai bagian dari gencatan senjata, Teheran kini mengeluarkan syarat resmi yang akan menjadi pedoman pengendalian Selat Hormuz ke depan. Amerika Serikat belum secara langsung menanggapi syarat tersebut menjelang perundingan di Islamabad pada Jumat. Namun, para analis menilai kendali Iran yang berkelanjutan tidak akan disukai Washington maupun negara lain.
Selama krisis, hanya beberapa kapal dari negara yang dianggap bersahabat dengan Iran serta kapal yang membayar biaya yang diizinkan melintas dengan aman. Setidaknya dua pembayaran diketahui dilakukan dalam yuan China, yang diduga menjadi strategi untuk melemahkan dolar AS sekaligus menghindari sanksi. China sendiri membeli sekitar 80 persen minyak Iran dan telah lama membayar dengan yuan.
Berikut yang diketahui sejauh ini mengenai mekanisme pengiriman ke depan:
1. Siapa yang mengendalikan Selat Hormuz saat ini?
Pada Selasa (7/4/2026), Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi mengatakan Iran akan memberikan jalur aman selama masa gencatan senjata dengan koordinasi militer.
Ia menyebut jalur tersebut akan dibuka dalam koordinasi dengan Angkatan Bersenjata Iran dan dengan mempertimbangkan keterbatasan teknis.
Sehari kemudian, Garda Revolusi Iran (IRGC) merilis peta rute aman yang harus diikuti kapal. Peta tersebut mengarahkan kapal lebih dekat ke pantai Iran dan menjauhi jalur tradisional yang dekat dengan Oman.
IRGC menyatakan, semua kapal harus mengikuti peta tersebut karena kemungkinan adanya berbagai jenis ranjau anti-kapal di jalur utama.
Belum jelas apakah Iran mulai memungut biaya selama masa gencatan senjata ini.
Trump mengatakan AS akan membantu mengatasi penumpukan lalu lintas di selat dan militernya akan tetap berada di kawasan selama negosiasi berlangsung.
Ia juga menegaskan, Selat Hormuz akan terbuka dan aman melalui unggahan di media sosialnya, sembari memperingatkan serangan bisa kembali dilakukan jika negosiasi gagal. Namun, belum diketahui sejauh mana militer AS berperan dalam pengaturan lalu lintas di selat tersebut.
Analis maritim yang berbasis di Delhi, C Uday Bhaskar, mengatakan masih ada ketidakpastian mengenai siapa yang bisa melintas. Ia menyebut hanya tiga hingga lima kapal yang berhasil melintas sejak konflik dihentikan.
2. Bagaimana rencana 10 poin Iran mempengaruhi Selat?
Dalam proposal 10 poinnya, Iran menuntut agar AS dan Israel menghentikan seluruh serangan secara permanen, mencabut sanksi, serta mengakui kendali Iran atas Selat Hormuz. Proposal ini belum dipublikasikan secara penuh, namun dianggap sebagai dasar awal perundingan.
Media Iran melaporkan, Teheran mempertimbangkan untuk mengenakan biaya hingga 2 juta dolar AS per kapal, yang akan dibagi dengan Oman. Ada juga laporan lain yang menyebut biaya sebesar 1 dolar AS per barel minyak.
Dana yang diperoleh akan digunakan untuk membangun kembali infrastruktur militer dan sipil yang rusak akibat serangan.
Namun, Oman menolak rencana tersebut. Menteri Transportasi Oman Said Al-Maawali menyatakan, negaranya telah menandatangani semua perjanjian transportasi maritim internasional yang melarang penarikan biaya seperti itu.
3. Apa kata hukum internasional?
Para pengkritik menilai rencana Iran melanggar hukum internasional yang mengatur kebebasan pelayaran. Dikutip dari Al Jazeera, Konvensi Hukum Laut PBB (UNCLOS) menyatakan kapal tidak boleh dikenakan biaya hanya untuk melintas di selat internasional atau laut teritorial.
Negara pesisir hanya diperbolehkan menarik biaya atas layanan tertentu, seperti bantuan navigasi atau penggunaan pelabuhan, bukan untuk hak melintas. Namun, baik AS maupun Iran belum meratifikasi konvensi tersebut.
Meski begitu, analis menyebut masih ada celah. Bhaskar mengatakan bahwa jika Iran mengenakan biaya untuk pembersihan ranjau demi keamanan pelayaran, hal itu bisa saja dibenarkan.
Sejauh ini, belum ada preseden negara yang secara resmi mengenakan pajak untuk melintas di selat internasional.
Dalam laporan Dewan Keamanan PBB pada Oktober 2024, kelompok Houthi yang didukung Iran di Yaman disebut memungut “biaya ilegal” dari kapal yang melintas di Laut Merah dan Selat Bab al-Mandeb.
4. Bagaimana reaksi negara-negara di dunia?
Penerapan biaya di Selat Hormuz diperkirakan paling berdampak pada negara-negara produsen minyak dan gas di kawasan Teluk, namun efeknya juga akan dirasakan secara global.
Negara-negara Teluk sebelumnya menyerukan pembukaan kembali selat dan menyambut gencatan senjata, tetapi ketidakpastian masih tinggi karena Iran bisa kembali mengganggu arus energi.
Bahrain bahkan sempat mengusulkan resolusi di Dewan Keamanan PBB untuk membuka kembali selat dengan segala cara yang diperlukan, didukung oleh Qatar, UEA, Arab Saudi, Kuwait, dan Yordania.
Namun, Rusia dan China memveto resolusi tersebut dengan alasan bias terhadap Iran dan tidak menyoroti serangan awal oleh AS dan Israel.
Di luar kawasan, banyak pihak memperkirakan AS tidak akan menerima kebijakan tarif permanen dari Iran.
Profesor di Australian National University, Amin Saikal, menyatakan bahwa kebijakan tersebut tidak akan diterima dengan baik oleh Presiden Trump yang mengharapkan selat terbuka untuk semua.
Inggris juga diketahui telah berdiskusi dengan sekitar 40 negara untuk mencari cara membuka kembali jalur tersebut.
Namun secara praktis, pemilik kapal yang mengalami kerugian besar kemungkinan akan tetap mematuhi aturan Iran demi keselamatan dan kelancaran operasional.
“Jika saya adalah pemilik kapal tanker raksasa… saya akan percaya pada Iran jika mereka mengatakan telah menanam ranjau,” kata Bhaskar.
