Kemlu: Surat Sekjen PBB soal Gaza Bisa Tekan Dewan Keamanan
Jakarta, IDN Times - Juru bicara Kementerian Luar Negeri RI Lalu Muhamad Iqbal mengatakan surat dari Sekretaris Jenderal PBB ke Dewan Keamanan PBB soal kondisi di Jalur Gaza saat ini.
Sekjen PBB Antonio Guterres juga mengaktifkan Pasal 99 dalam Piagam PBB yang menyerukan situasi di Gaza saat ini sangat berbahaya bagi perdamaian dunia dan minta gencatan senjata kemanusiaan segera dilakukan lagi.
"Isi surat Sekjen tersebut sejalan dengan posisi Indonesia sebagaimana disampaikan oleh Menlu RI Retno Marsudi di berbagai forum, khususnya pidato Menlu RI di PBB tanggal 24 Oktober 2023 lalu," kata Iqbal, dalam keterangannya, Jumat (8/12/2023).
Pasalnya, sepanjang usia PBB baru tiga kali pasal tersebut digunakan. Bahkan, Guterres baru kali ini menggunakan pasal tersebut selama masa jabatannya.
1. Retno lobi agar tidak ada hak veto yang digunakan di DK PBB
Selain itu, Iqbal menegaskan bahwa Retno terus berkomunikasi dengan berbagai pihak yang dianggap memiliki pengaruh di DK PBB untuk meyakinkan agar tidak ada negara anggota tetap yang mengguunakan hak veto.
"Pada tanggal 7 Desember Menlu Retno melakukan pembicaraan pertelepon dengan Menlu Uni Eropa. Pada hari yang sama Menlu Retno juga melakukan pertemuan dengan Dubes-Dubes Uni Eropa di Jakarta," lanjut Iqbal.
Sementara itu, Retno mengadakan pertemuan khusus dengan Dubes Prancis pada Jumat (8/12/2023). Isu tentang konflik di Gaza dibahas dalam pertemuan itu.
2. Penderitaan warga Palestina sangat mengerikan
Dalam surat tersebut, Guterres juga menyebutkan warga Palestina kini sangat menderita, ketika diminta untuk meninggalkan tanahnya sendiri.
“Penderitaan mereka sangat mengerikan. Kehancuran fisik dan trauma kolektif di seluruh pendudukan Palestina dan Israel,” ucap Guterres.
“Lebih dari 15 ribu orang dilaporkan tewas, dan lebih dari 40 persen di antaranya adalah anak-anak. Ribuan lainnya terluka, lebih dari separuh rumah telah hancur dan sekitar 80 persen dari 2,2 juta penduduk telah mengungsi ke wilayah yang tidak memadai,” lanjut dia.
3. Layanan kesehatan di Gaza sudah tidak berfungsi
Guterres juga memperingatkan sistem layanan kesehatan di Gaza kini sudah tidak berfungsi lagi.
“Rumah sakit telah berubah menjadi medan pertempuran. Hanya 14 RS dari 36 fasilitas yang berfungsi sebagian. Dua RS besar di Gaza selatan beroperasi dengan kapasitas tiga kali lipat dari sebenarnya,” ungkap Guterres.
