Kongres Spanyol Setujui RUU Amnesti untuk Separatis Catalan

Dilansir Reuters, Sanchez mengajukan proposal amnesti dengan alasan peraturan tersebut akan membawa rekonsiliasi dengan wilayah Catalan setelah tujuh tahun referendum ilegal dan deklarasi kemerdekaan sepihak. Referendum itu memicu krisis politik terburuk di Spanyol dalam lebih dari 30 tahun.

Pendekatan Sanchez sebagian besar terbukti pada awal bulan ini, ketika partainya berhasil memenangkan pemilu regional Catalonia dan kelompok separatis kehilangan mayoritas di parlemen. Kaum Sosialis berharap amnesti ini akan membantu memperkuat aliansi mereka dengan partai-partai kecil yang mereka andalkan untuk meloloskan undang-undang di parlemen nasional.

"Hari ini adalah hari bersejarah. Tidak ada yang bisa dimaafkan, sebaliknya pertempuran dimenangkan dalam konflik berabad-abad antara Catalan dan Spanyol," kata Miriam Nogueras, anggota parlemen JxCat dalam debat di parlemen.

Sebelumnya RUU telah disetujui majelis rendah pada Maret, sebelum dibawa ke Senat yang dikuasai oposisi, yang menunda pengesahan RUU, tapi tidak mampu memblokirnya sama sekali. Sekarang pengadilan memiliki waktu hingga dua bulan untuk menerapkan undang-undang baru ini.

Dalam beberapa bulan terakhir, RUU tersebut telah menimbulkan protes besar, membuat marah beberapa hakim dan oposisi konservatif, yang berencana untuk menggugatnya di pengadilan.

Survei yang dilakukan surat kabar El Mundo pada Maret menunjukkan 62 persen responden di seluruh Spanyol menolak amnesti tersebut, tapi di wilayah Catalonia 48 persen pemilih mendukungnya.

Dilansir BBC, amnesti ini didukung PSOE dan mitra koalisinya, Sumar, bersama dengan JxCat, ERC, koalisi pro-kemerdekaan Basque EH Bildu, Partai Nasionalis Basque (PNV), Blok Nasionalis Galicia (BNG), Podemos yang berhaluan kiri. Penentangnya adalah oposisi Partai Rakyat (PP) yang konservatif, sayap kanan Vox, dan kelompok konservatif dari Navarre dan Kepulauan Canary.

Dalam sidang parlemen yang tegang dan sering kali pedas, Alberto Nunez Feijoo, pemimpin PP, mengatakan amnesti mewakili “korupsi politik”. Pihak oposisi berpendapat undang-undang tersebut memberikan perlakuan istimewa kepada warga Catalan dan Sanchez hanya menerapkan untuk menjamin kelangsungan politiknya.

Artemi Rallo dari PSOE mengatakan undang-undang itu dan pengampunan pemerintah terhadap sembilan pemimpin kemerdekaan yang dipenjara pada tahun 2022 telah menormalkan politik di Catalonia.

Ilustrasi bendera untuk mendukung kemerdekaan Catalonia. (Picabay.com/makamuki0)

Amnesti diharapkan bermanfaat bagi hampir 400 nasionalis Catalan yang telah menghadapi tuntutan hukum sejak November 2011. Banyak dari mereka terlibat dalam referendum kemerdekaan pada tahun 2017 yang dianggap ilegal. Manfaat aturan juga diperoleh polisi yang menghadapi tuntutan karena menyerang pemilih selama referendum.

Namun, penerima manfaat yang paling terkenal dan kontroversial adalah Carles Puigdemont, mantan presiden Catalonia yang memimpin upaya pemisahan diri pada tahun 2017. Dia saat ini mengasingkan diri di Belgia untuk menghindari ekstradisi. Beberapa politisi pro-kemerdekaan lainnya juga meninggalkan negara tersebut.

Puigdemont, pemimpin JxCat, mengatakan akan kembali ke Spanyol untuk mengikuti pemungutan suara penobatan di parlemen wilayah Catalan, yang kemungkinan berlangsung pada Juni. Dia mencalonkan diri sebagai kandidat utama JxCat dalam pemilu Catalan baru-baru ini dan meraih urutan kedua setelah Partai Sosialis Catalan.

Ketua partai Catalan itu telah menyatakan niatnya untuk membentuk pemerintahan, tapi tidak mendapat dukungan yang cukup untuk mewujudkannya.