Korut Sebut Ada Drone Korsel Masuki Wilayah Udaranya

Penyelidikan tersebut diperintahkan oleh Presiden Korsel Lee Jae Myung pada Minggu (11/1/2026), ketika ia mengarahkan pihak berwenang untuk segera mendapatkan fakta-fakta seputar pelanggaran dan menentukan apakah ada hukum yang dilanggar. Lee mengungkapkan jika dugaan pelanggaran wilayah oleh pesawat tak berawak terbukti benar, maka itu merupakan tindakan kriminal serius yang mengancam perdamaian di Semenanjung Korea dan keamanan nasional.

Satuan tugas gabungan Korsel dipimpin oleh polisi, dengan dukungan dari militer. Sebab, angkatan bersenjata tidak memiliki wewenang hukum untuk menyelidiki warga sipil. Jika operator teridentifikasi, pihak berwenang dapat mengajukan tuntutan berdasarkan undang-undang (UU), termasuk UU Pertukaran dan Kerja Sama Antar Korea dan UU Keselamatan Penerbangan.

Seoul menekankan bahwa pihaknya tidak memiliki niat untuk memprovokasi atau memusuhi Pyongyang. Mereka juga mengungkapkan bahwa pihaknya tidak mengesampingkan kemungkinan penyelidikan bersama antar Korea di masa mendatang.

Ilustrasi bendera Korea Utara. (unsplash.com/Micha Brändli)

Menurut Kantor Berita Pusat Korea (KCNA), pada 10 Januari 2026, Korut mengklaim militernya melacak target udara yang memasuki wilayah udaranya dari Korsel pada beberapa kesempatan. Insiden tersebut terjadi pada 4 Januari tahun ini dan September 2025.

Pyongyang menuduh bahwa penerbangan tersebut dilakukan untuk tujuan pengintaian dengan dukungan pemerintah dan militer Korsel. Disebutkan, drone tersebut membawa rekaman video yang digambarkan sebagai fasilitas sensitif, termasuk lokasi terkait uranium, pos perbatasan, dan Kompleks Industri Kaesong antar Korea. Korut mengatakan telah menembak jatuh pesawat tak berawak tersebut.

Berdasarkan foto-foto yang dirilis oleh Pyongyang, drone tersebut menyerupai model yang tersedia secara komersial yang diproduksi oleh pabrikan China dan dirakit menggunakan komponen kelas sipil. Hal ini memicu spekulasi bahwa aktor swasta mungkin terlibat dan bukan militer.

Merespons hal itu, Kementerian Pertahanan Korsel telah membantah keterlibatannya. Pihaknya mengatakan drone yang dimaksud bukanlah model yang dioperasikan oleh militer Korsel. Kementerian tersebut juga menegaskan kembali bahwa pihaknya tidak melakukan operasi drone pada tanggal yang disebutkan oleh Korut dan mengulangi komitmennya untuk memulihkan hubungan antar Korea.

Baru-baru ini, Kim Yo-jong, saudara perempuan Pemimpin Korut Kim Jong Un, mengulangi tuduhan tersebut. Ia menekankan bahwa Pyongyang memandang dugaan penyusupan drone sebagai provokasi terlepas dari kepemimpinan politik di Seoul.

Ia juga menggambarkan respons awal Seoul sebagai pilihan yang bijak. Namun, menegaskan bahwa hal itu tidak mengubah penilaian Pyongyang terhadap insiden tersebut.

"Tidak relevan apakah tindakan itu terjadi di bawah pemerintahan Yoon atau Lee saat ini. Inti masalahnya terletak bukan pada siapa yang mengoperasikan drone tersebut, tetapi pada pelanggaran wilayah udara Korut itu sendiri," ungkapnya, yang menolak argumen Korsel bahwa drone tersebut mungkin dioperasikan oleh warga sipil.

Ilustrasi drone. (unsplash.com/Jason Mavrommatis)

Pyongyang telah mengeluarkan peringatan yang mengindikasikan kemungkinan respons proporsional, tetapi para analis mengatakan bahwa pengulangan peluncuran balon pengangkut sampah, taktik yang digunakan Pyongyang pada 2024, tidak mungkin terjadi dalam waktu dekat.

"Korut tampaknya berada dalam mode menunggu dan melihat. Mengingat Presiden Lee telah memerintahkan penyelidikan bersama yang menyeluruh, Korut kemungkinan akan mengamati dengan saksama bagaimana Korsel menangani situasi tersebut daripada langsung meningkatkan ketegangan," kata Yang Moo-jin, profesor di University of North Korean Studies di Seoul.

Sebagian pihak juga menyatakan skeptisisme tentang dampak yang mungkin ditimbulkan oleh respons pemerintah Lee. Nam Sung-wook, profesor studi unifikasi, diplomasi, dan keamanan di Korea University, mengatakan fakta-fakta belum sepenuhnya terungkap, tetapi pemerintah telah memberi sinyal bahwa mereka tidak berniat untuk berkonfrontasi dengan Korut.

"Meskipun pemerintahan Lee telah berupaya memperbaiki hubungan antar Korea, kehati-hatian yang berlebihan dalam tanggapannya dapat menempatkan Seoul pada posisi terus-menerus bereaksi terhadap Pyongyang daripada menetapkan persyaratannya sendiri," ujar Nam.

"Jika Korsel mengambil langkah untuk menahan diri secara proaktif setiap kali Korut mengajukan tuduhan, hal itu dapat mendorong taktik serupa di masa depan. Dalam beberapa kasus kemungkinan bahwa insiden semacam itu mungkin melibatkan provokasi atau manipulasi oleh Korut sendiri tidak dapat dikesampingkan," sambungnya.

Hong Min, ahli tentang Korut di Korea Institute for National Unification, mengatakan drone dan komponen elektronik yang ditunjukkan oleh media pemerintah Korut adalah produk konsumen berbiaya rendah. Video yang ditunjukkan juga memperlihatkan area yang tidak memiliki nilai informasi khusus atau target militer. Menurutnya, Korsel sudah memiliki sejumlah aset bernilai tinggi yang dapat memantau dengan jelas area di dekat garis gencatan senjata, dikutip dari The Straits Times.

Ilustrasi bendera Korea Utara (kiri) dan bendera Korea Selatan (kanan). (pixabay.com/www_slon_pics)

Kontroversi drone pertama kali muncul pada Oktober 2024. Saat itu, Pyongyang menuduh Seoul menerbangkan pesawat tak berawak di atas Korut. Setelah pemberlakuan darurat militer yang singkat pada Desember tahun itu, isu tersebut memicu tuduhan bahwa pemerintahan Presiden Korsel sebelumnya, Yoon Suk Yeol, telah berupaya menggunakan ketegangan militer antar Korut-Korsel sebagai alasan untuk membenarkan skema darurat militer.

Sebelumnya, Korut meluncurkan balon berisi sampah ke arah Korsel pada akhir Mei 2024. Insiden tersebut menandai salah satu provokasi zona abu-abu paling berkelanjutan dari negara itu dalam beberapa tahun terakhir.

Kampanye tersebut dipicu setelah Pyongyang menuduh kelompok-kelompok sipil Korsel mengirimkan selebaran anti-Korut melintasi perbatasan menggunakan balon. Untuk diketahui, praktik tersebut telah lama dikecam oleh Korut sebagai pelanggaran kedaulatan dan ancaman terhadap stabilitas rezim.

Kampanye balon udara Korut berlangsung selama beberapa bulan dan berakhir pada November 2024. Ini setelah negara tersebut tiba-tiba menghentikan peluncuran tanpa mengeluarkan penjelasan resmi.