Krisis Energi, Jepang Desak Iran Amankan Rute Selat Hormuz
- PM Jepang Sanae Takaichi mendesak Iran menjamin keamanan pelayaran di Selat Hormuz dan menekankan pentingnya deeskalasi konflik Timur Tengah demi stabilitas pasokan energi global.
- Sebanyak 42 kapal tanker Jepang masih tertahan di Teluk Persia akibat blokade, sementara upaya diversifikasi pasokan energi menghadapi risiko tinggi dan rute alternatif memperpanjang waktu pengiriman.
- Krisis ini memicu lonjakan harga energi dan beban fiskal besar bagi Jepang, dengan subsidi bahan bakar mencapai 500 miliar yen per bulan untuk menekan dampak inflasi rumah tangga.
Jakarta, IDN Times - Konflik Timur Tengah memicu ancaman guncangan energi besar di Jepang karena kerentanan pasokan energi nasional. Dalam kondisi normal, Jepang mengimpor sekitar 2,36 juta barel minyak mentah per hari, dengan sekitar 90 persen pengiriman melewati Selat Hormuz.
"Kami memandang gencatan senjata ini secara positif, tetapi tetap memantau dengan ketegangan tinggi," kata seorang pejabat senior kementerian ekonomi (METI), dilansir Asahi Shimbun, Kamis (9/4/2026).
1. PM Jepang menekankan pentingnya deeskalasi konflik Timur Tengah
Perdana Menteri (PM) Jepang, Sanae Takaichi, mendesak Presiden Iran Masoud Pezeshkian untuk segera menjamin jalur aman bagi kapal global di Selat Hormuz. Desakan ini disampaikan dalam pembicaraan telepon selama 25 menit pada Rabu (8/4/2026), menyusul kesepakatan gencatan senjata bersyarat selam dua minggu antara Iran dan Amerika Serikat (AS).
Takaichi menegaskan keamanan navigasi dan menyerukan pentingnya deeskalasi konflik Timur Tengah. Ia meminta akses segera kapal dari semua negara, termasuk armada terkait Jepang. Kedua pemimpin sepakat untuk terus berkomunikasi.
"Selat Hormuz adalah jalur vital logistik global dan milik publik internasional," kata Takaichi saat berbicara kepada wartawan, dikutip dari Kyodo News.
Di sisi lain, Jepang menyambut baik gencatan senjata yang dimediasi Pakistan sebagai langkah positif. Takaichi berharap adanya kesepakatan diplomatik permanen untuk mengakhiri konflik.
2. Sebanyak 42 kapal tanker Jepang masih tertahan di Teluk Persia
Iran menyatakan akan menghentikan operasi militernya, jika serangan terhadapnya dihentikan, serta membuka jalur terbatas di Selat Hormuz melalui koordinasi militer. Untuk diketahui, sejak konflik meningkat akibat serangan AS-Israel terhadap Iran pada 28 Februari 2026, selat tersebut terblokir yang memicu gangguan pasokan energi global dan lonjakan harga minyak.
Meskipun mengecam blokade Iran, pemerintahan Takaichi tetap menjaga hubungan diplomatik Tokyo-Teheran, sambil berkoordinasi erat dengan sekutu keamanannya, Washington.
Saat ini, sebanyak 42 kapal terkait Jepang masih tertahan di Teluk Persia, menunggu jaminan keamanan lebih lanjut. Bahkan jika blokade dicabut segera, diperlukan sekitar 20 hari bagi kapal-kapal tanker tersebut untuk sampai ke pelabuhan Jepang. Dilaporkan, 3 kapal afiliasi Jepang telah berhasil melintasi Selat Hormuz dengan selamat sejak 3 April 2026, termasuk kapal LPG Green Asha.
Upaya diversifikasi pasokan dari Amerika dan wilayah lain menghadapi kendala besar. Pejabat pemerintah mengakui menutup seluruh kekurangan, tanpa minyak Timur Tengah adalah mustahil.
Sementara itu, rute alternatif pun tidak bebas risiko. Jalur melalui Laut Merah terancam serangan oleh kelompok bersenjata Houthi pro-Iran di Yaman. Opsi yang lebih aman, yaitu mengitari Tanjung Harapan di Afrika. Namun, rute tersebut akan memperpanjang waktu pelayaran dan dapat memicu kekurangan kapal tanker global.
3. Lonjakan harga energi global yang membebani fiskal Jepang
Para pejabat Jepang memperingatkan, sekalipun pertempuran berakhir, pihaknya khawatir Teheran dapat memberlakukan persyaratan baru untuk membuka kembali selat tersebut, seperti biaya transit.
Secara struktural, Jepang lebih siap dibanding krisis 1970-an. Minyak kini hanya menyumbang 7 persen dari pembangkit listrik, turun dari 60 persen. Negara ini juga memiliki cadangan lebih dari 200 hari. Namun, ketergantungan ini bergeser ke gas alam cair (LNG), yang menghasilkan sebagian besar listriknya.
Serangan Iran terhadap fasilitas LNG di Qatar pada Maret lalu, memicu kekhawatiran baru. Mengingat harga kontrak LNG sering kali terkait dengan harga minyak, masyarakat Jepang bersiap menghadapi lonjakan tagihan listrik dan inflasi rumah tangga dalam waktu dekat.
Di tengah krisis, kebijakan fiskal pemerintah justru menuai kritik tajam. Bukannya membatasi konsumsi seperti negara Asia lainnya, Tokyo justru menggelontorkan subsidi besar untuk menekan harga bensin di angka 170 yen (sekitar Rp18.200) per liter. Program ini menelan biaya sekitar 500 miliar yen (Rp53,6 triliun) per bulan, yang dinilai membebani fiskal dan bertentangan dengan upaya penghematan energi.
