Mahasiswa Indonesia Aksi Damai di New York, Minta Negara Berbenah
- Mahasiswa dan komunitas Indonesia di New York melakukan aksi damai.
- Pemerintah diminta bentuk tim investigasi independen, singgung soal UU Cipta Kerja.
- Prabowo undang tokoh lintas agama dan pimpinan partai politik dalam forum silaturahmi di Istana Negara.
New York, IDN Times - Mahasiswa dan komunitas Indonesia yang berada di New York melakukan aksi dan menyampaikan aspirasi yang ditujukan kepada pemerintah dan lembaga negara Indonesia terkait situasi dan kondisi yang saat ini sedang terjadi di Tanah air.
Aspirasi ini dibacakan secara damai di Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) New York melalui doa, puisi, tabur bunga, dan penyalaan lilin sebagai simbol solidaritas dengan rakyat Indonesia, juga rasa duka kolektif atas meninggalnya, Affan Kurniawan, Septinus Sesa, Muh. Akbar Basri, Saiful Akbar, Sarinawati, Rusdamdiansyah, Rheza Sendy Pratama, Sumari, Andhika Lutfi Falah, Iko Juliant Junior, serta korban-korban kekerasan aparat dan kebakaran akibat massa tak dikenal lainnya yang belum disebutkan.
“Aspirasi ini bukan sekadar tuntutan, melainkan suara moral yang lahir dari kepedulian kami terhadap masa depan demokrasi, keadilan, dan kemanusiaan di Indonesia. Kami menyerahkannya kepada KJRI New York agar dapat diteruskan kepada pemerintah pusat dan ditindaklanjuti secara segara,” kata Hanif Firnanda, Co-President Columbia Indonesia Society, di KJRI New York, Senin (1/9/2025).
Konjen RI untuk New York, Winanto Adi hadir dan mendengar segala aspirasi dari mahasiswa dan komunitas Indonesia yang hadir sore kemarin.
“Apresiasi kami sampaikan setinggi-tingginya kepada KJRI New York yang telah membuka pintunya untuk mendengar kami dari dalam kantor serta memfasilitasi kegiatan ini,” lanjut Hanif.
1. Pemerintah diminta bentuk tim investigasi independen
Sejumlah tuntutan disampaikan para mahasiswa dan komunitas Indonesia, salah satunya mereka mendesak Presiden untuk menetralkan militansi dengan menarik TNI dan Polri dari pengamanan sipil serta membentuk tim investigasi independen yang transparan atas kasus kekerasan terhadap warga sipil. Mereka juga menegaskan bahwa DPR harus membatalkan kenaikan gaji dan fasilitas baru, membuka secara transparan seluruh anggaran yang digunakan, dan menindak anggota yang melecehkan aspirasi rakyat.
Kritik juga diarahkan kepada partai politik agar menjatuhkan sanksi tegas terhadap kader yang bertindak tidak etis, serta menunjukkan komitmen nyata untuk berpihak pada rakyat di tengah krisis. Mahasiswa mendorong partai politik agar membuka ruang dialog publik bersama masyarakat sipil sebagai bagian dari tanggung jawab politik mereka.
“Kami menuntut Polri membebaskan seluruh demonstran yang ditahan, menghentikan kekerasan berlebihan, serta mempublikasikan standar operasional pengendalian massa. Proses hukum yang transparan bagi anggota dan komandan yang memerintahkan tindakan represif,” kata mereka.
TNI pun diminta untuk segera kembali ke barak, menghentikan keterlibatan dalam pengamanan sipil, menegakkan disiplin internal agar tidak mengambil alih fungsi Polri, dan secara terbuka berkomitmen untuk tidak mencampuri ruang sipil, terutama di masa krisis demokrasi.
2. Singgung soal UU Cipta Kerja
Ada juga aspirasi yang ditujukan kepada Kementerian Ketenagakerjaan dan Kemenko Perekonomian menekankan evaluasi kebijakan pajak dan UU Cipta Kerja yang dianggap memberatkan rakyat dan buruh.
Pemerintah didesak mengambil langkah darurat untuk mencegah PHK massal, melindungi buruh kontrak, serta membuka dialog dengan serikat buruh guna mencari solusi terkait upah minimum dan praktik outsourcing.
Aksi ini sendiri dilaksanakan bertepatan dengan Labor Day di AS, sebagai pengingat bahwa perjuangan kaum pekerja dan suara rakyat kecil harus menjadi perhatian utama dalam arah kebijakan bangsa.
3. Prabowo undang tokoh lintas agama dan pimpinan partai politik
Sementara itu, di Jakarta, Presiden Prabowo Subianto mengundang tokoh lintas agama, pimpinan partai politik, serikat buruh, dan perwakilan pemuda lintas iman dalam sebuah forum silaturahmi di Istana Negara, pada Senin (1/9/2025).
Pertemuan ini menjadi ruang terbuka bagi Presiden untuk mendengarkan langsung aspirasi rakyat, sekaligus menunjukkan komitmen merawat persatuan bangsa.
Tokoh-tokoh agama yang hadir di antaranya Rais ‘Aam PBNU KH. Miftachul Akhyar, Ketua Umum PBNU KH. Yahya Cholil Staquf, Ketua PP Muhammadiyah Muhadjir Effendy, Ketua Umum MUI KH. Anwar Iskandar, Ketua Umum PGI Pendeta Jacklevyn Frits Manuputty, serta Ketua KWI Mgr. Antonius Subianto Bunjamin. Hadir pula Ketua Parisada Hindu Dharma Indonesia Wisnu Bawa Tenaya, Ketua PERMABUDHI Philip K. Widjaja, dan Ketua Matakin Budi Santoso Tanuwibowo.
Ketua Umum PBNU, KH. Yahya Cholil Staquf, menegaskan pentingnya pertemuan ini sebagai jalur langsung bagi ormas Islam menyampaikan aspirasi umat kepada Presiden. Ia menggarisbawahi, dialog panjang dengan Kepala Negara membuktikan kesediaan Presiden mendengar serta memahami harapan rakyat.
