Majelis Umum PBB Kecam Aneksasi Rusia, 143 Negara Mendukung
Jakarta, IDN Times - Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengecam keras upaya pencaplokan ilegal Rusia terhadap empat wilayah Ukraina. PBB juga meminta seluruh negara di dunia tak mengakui pencaplokan tersebut.
Resolusi kecaman ini diadopsi setelah pemungutan suara terbuka digelar di Markas Besar PBB, New York, Amerika Serikat (AS), Rabu (12/10/2022) waktu setempat.
1. Indonesia juga turut mengecam
Dilansir dari Channel News Asia, Kamis (13/10/2022), sebanyak 143 negara memberi suara mengecam tindakan Rusia tersebut, termasuk Indonesia.
Sementara itu, lima negara menentang resolusi kecaman tersebut, antara lain Belarus, Korea Utara, Nikaragua, Rusia, dan Suriah.
Dan 35 negara memilih abstain, termasuk China, India, Pakistan, Afrika Selatan, Thailand dan Laos.
2. Rusia tidak dapat mengintimidasi dunia
Duta Besar Ukraina untuk PBB, Sergiy Kyslytsya, mengapresiasi para negara anggota PBB yang mendukung resolusi ini.
“Luar biasa. Hasil ini menunjukkan bahwa Rusia tidak bisa mengintimidasi dunia. Hanya empat negara yang bergabung dengan Rusia dan menolak kecaman ini,” kata Kyslytsya.
Duta Besar Amerika Serikat untuk PBB, Linda Thomas-Greenfield, yang mendampingi Kyslytsya juga mengaku puas dengan hasil pemungutan suara terbuka ini.
“Hari ini Rusia menginvasi Ukraina. Tapi besok bisa jadi negara lain yang wilayahnya dilanggar. Bisa jadi Anda,” lanjut dia.
3. Resolusi empat wilayah mengingatkan pada resolusi PBB soal Krimea
Langkah PBB ini mengingatkan pada 2014 silam, di mana Majelis Umum mengadopsi resolusi soal referendum Krimea yang tidak sah. Kala itu, 100 suara mendukung, 11 menentang dan 58 abstain.
Pada resolusi kali ini, China memilih abstain. Wakil Duta Besar China untuk PBB, Geng Shuang mengatakan, bahwa China memilih abstain karena yakin resolusi tersebut tidak akan membantu.
“Setiap tindakan yang diambil oleh Majelis Umum harus kondusif untuk mengurangi eskalasi situasi, kondusif untuk dimulainya kembali dialog lebih awal dan kondusif mempromosikan solusi politik untuk krisis ini,” ucap dia.
