Mau Bungkam Medsos, Macron Disandingkan dengan Kim Jong Un
Jakarta, IDN Times - Presiden Emmanuel Macron mengajukan proposal untuk mempertimbangkan membatasi media sosial tertentu. Hal itu disampaikan dalam pertemuan dengan wali kota yang mengalami protes kekerasan di Prancis. Pertemuan di Istana Elysee pada Selasa (4/7/2023) itu, melibatkan sekitar 300 pemimpin lokal.
Menurut Presidan Macron, demonstran telah menggunakan Snapchat, TikTok dan Telegram untuk memfilmkan peristiwa kekerasan serta mengatur pertemuan ilegal. Dia mengusulkan, jika keadaan tidak terkendali, pihak berwenang mungkin bisa menghentikan akses ke media sosial.
Pertemuan Macron dengan pemimpin lokal dilakukan usai Prancis dilanda kerusuhan besar yang terjadi hampir selama sepekan. Kerusuhan itu dipicu oleh kematian pemuda bernama Nahel Merzouk yang ditembak oleh polisi.
1. Media sosial menjadi alat mengatur pertemuan ilegal
Di depan ratusan pemimpin lokal, Presiden Macron membahas kemungkinan melarang akses ke media sosial tertentu. Dia mengatakan agar perlu direnungkan usulan tersebut mengingat media sosial digunakan untuk merekam aksi kekerasan atau mengatur pertemuan ilegal.
"Kita harus memikirkan tentang jejaring media sosial, tentang larangan yang harus kita terapkan. Ketika keadaan di luar kendali, kita mungkin perlu mengatur atau menghentikannya," kata Presiden Macrot dikutip dari Euro News.
Juru bicara pemerintah Olivier Veran, memberikan klarifikasi bahwa itu hanya akan mencakup penangguhan fungsional. Dia mengatakan, misalnya, perangkat seseorang memiliki peralatan geolokasi yang memungkinkan anak-anak muda untuk bertemu di lokasi tertentu sambil berencana membuat kerusuhan.
"Ini adalah seruan untuk pengorganisasian kebencian di ruang publik, dan di sana Anda memiliki wewenang untuk menangguhkan (fitur media sosial)," kata Veran melaporkannya kepada Dewan Menteri.
2. Macron disandingkan dengan Kim Jong Un
Lawan politik pemerintah Macron dengan cepat membuat tanggapan dan mengutuk usulan tersebut. Mereka menyebutnya sebuah langkah yang tidak demokratis.
Anggota parlemen Olivier Marleix dari partai Republik, mengatakan bahwa mematikan media sosial akan terlihat seperti China, Iran atau Korea Utara. Dia menilai keputusan itu akan sangat buruk.
Dilansir The Telegraph, Olivier Faure dari partai Sosialis, juga mengatakan hal serupa. Sedangkan Mathilde Panot dari sayap kiri, mengomentari pernyataan Macron yang ditayangkan berita BMTV dengan mengatakan "Ok Kim Jong-un."
Beda pendapat tidak hanya datang dari lawan politik, namun juga dari kubu parlemen presiden Macron. Eric Bothorel, anggota parlemen, menyebut menghentikan media sosial berarti menyerah pada gagasan bahwa demokrasi lebih kuat dari pada alat yang melawannya.
3. Cabang eksekutif pemerintah telah puas dengan kerja sama perusahaan teknologi
Menteri Digital Jean-Noel Barrot, juga tidak sepakat dengan usulan Presiden Macron. Dia mengatakan bahwa tidak ada opsi keputusan untuk menghentikan jejaring media sosial.
Dilansir Politico, sejauh ini kerja sama pemerintah dengan platform media sosial tentang moderasi konten dan sistem peradilan selama kerusuhan, telah dianggap selaras. Cabang eksekutif telah puas dengan perusahaan teknologi dalam menghapus konten, memblokir akun dan memberikan informasi kepada penegak hukum.
Prancis telah dilanda kerusuhan yang kacau balau. Pembunuhan pemuda berusia 17 tahun keturunan Afrika Utara, telah memicu demonstrasi besar yang berujung pada penjarahan toko, perusakan gedung pemerintah, kantor polisi, perpustakaan dan bangunan publik lainnya. Ribuan orang ditangkap terkait kerusuhan tersebut.
