Menlu AS Marco Rubio Rangkap Jabatan Penasihat Keamanan Nasional
Jakarta, IDN Times - Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menunjuk Menteri Luar Negeri, Marco Rubio, sebagai penasihat keamanan nasional pada Kamis (1/5/2025).
Rubio akan menjadi menlu pertama sejak Henry Kissinger yang memegang kedua posisi strategis ini secara bersamaan. Kissinger menjabat posisi ganda tersebut pada 1973-1975, atau sekitar 50 tahun lalu, dilansir The Hill.
Trump telah memindahkan Mike Waltz dari posisi penasihat keamanan nasional dan mengusulkannya sebagai duta besar AS untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Waltz harus mendapat persetujuan Senat untuk jabatan barunya. Posisi ini sebelumnya kosong setelah Trump membatalkan pencalonan Elise Stefanik karena takut kehilangan suara mayoritas di DPR.
1. Rubio menjabat empat posisi dalam pemerintahan Trump
Penunjukan Rubio sebagai penasihat keamanan nasional menambah daftar jabatan yang dipegangnya dalam administrasi Trump. Saat ini, Rubio juga sedang menjabat sebagai pemimpin sementara Badan Pembangunan Internasional AS (USAID) dan Administrasi Arsip Nasional AS.
Trump menyebut penunjukan Rubio hanya bersifat sementara. Steve Witkoff, pengembang properti dan teman Trump yang saat ini menjadi Utusan Khusus AS ke Timur Tengah, digadang sebagai calon potensial.
"Saya senang mengumumkan bahwa saya akan menominasikan Mike Waltz sebagai Duta Besar AS berikutnya untuk PBB. Mulai dari waktunya di medan perang, di Kongres, dan sebagai Penasihat Keamanan Nasional, Waltz telah bekerja keras menempatkan kepentingan bangsa kita sebagai prioritas. Saya tahu dia akan melakukan hal yang sama dalam peran barunya," tulis Trump di Truth Social, dikutip dari ABC News.
Juru bicara Kementerian Luar Negeri AS, Tammy Bruce, dikabarkan terkejut saat mendengar berita ini di tengah konferensi pers. Dia lalu memuji Rubio sebagai pejabat yang terbiasa memegang banyak posisi dan dekat dengan presiden.
2. Waltz terjerat skandal kebocoran informasi militer
Pemindahan Waltz dari posisi penasihat keamanan nasional terjadi setelah ia terlibat dalam insiden kebocoran informasi militer pada Maret lalu. Waltz tidak sengaja menambahkan jurnalis Jeffrey Goldberg dari majalah The Atlantic ke grup chat aplikasi Signal yang berisi pejabat keamanan tinggi AS.
Grup chat tersebut membahas rencana serangan militer AS terhadap kelompok Houthi di Yaman. Detail sensitif seperti waktu serangan dan jenis pesawat yang digunakan dalam operasi turut dibagikan dalam obrolan tersebut. Anggota grup chat lainnya termasuk Rubio, Menteri Pertahanan Pete Hegseth, dan Wakil Presiden JD Vance.
Sumber yang dekat dengan Gedung Putih menyebutkan Trump semakin tidak puas dengan Waltz setelah insiden tersebut. Beberapa sumber mengklaim Waltz juga dipindahkan karena dianggap tidak melakukan pemeriksaan yang memadai terhadap staf Dewan Keamanan Nasional.
"Saya bertanggung jawab penuh. Saya membuat grup ini. Kami memiliki tim teknis terbaik yang menyelidiki bagaimana ini bisa terjadi. Tapi saya bisa pastikan 100 persen bahwa saya tidak mengenal orang ini (Goldberg)," kata Waltz pada Maret lalu, dilansir Al Jazeera.
3. Vance bantah Waltz dipecat dari posisinya
Waltz merespons pengumuman Trump dengan pernyataan singkat di platform X yang menyatakan rasa hormatnya untuk terus melayani pemerintahan. Perombakan ini menjadi pergantian kabinet tingkat tinggi pertama dalam pemerintahan kedua Trump setelah sekitar 100 hari berkuasa.
Sebuah foto yang tersebar di media menangkap Waltz masih menggunakan aplikasi Signal saat rapat kabinet Rabu (30/4/2025). Dalam foto itu terlihat pesan dari kontak bernama JD Vance yang menyatakan ada konfirmasi bahwa suatu sistem telah dinonaktifkan dan seseorang akan hadir di lokasi tersebut.
Melansir BBC, Gubernur Minnesota Tim Walz ikut berkomentar tentang pemindahan Waltz dengan candaan di platform X. Walz menulis "Mike Waltz has left the chat" (Mike Waltz telah keluar dari obrolan), merujuk pada skandal yang menimpa Waltz.
Sementara itu, Vance membantah Waltz dipecat dari posisinya.
"Kalau presiden ingin memecat Waltz karena masalah Signal, dia akan langsung melakukannya. Mike sudah berhasil melakukan reformasi di Dewan Keamanan Nasional. Dia orang hebat yang dipercaya oleh saya dan presiden. Kami pikir dia akan lebih cocok sebagai duta besar PBB setelah reformasi yang dia lakukan," kata Vance.
