Bahrain Ajukan Resolusi PBB untuk Otorisasi Militer di Selat Hormuz
- Bahrain mengajukan resolusi ke Dewan Keamanan PBB untuk mengizinkan penggunaan kekuatan militer demi melindungi pelayaran komersial di Selat Hormuz dari ancaman Iran.
- AS dan negara Teluk mendukung langkah Bahrain, namun peluang adopsi kecil karena Rusia dan China kemungkinan akan memveto resolusi yang dianggap terlalu agresif.
- Prancis menanggapi dengan draf resolusi tandingan yang lebih moderat, menekankan pendekatan defensif dan diplomasi tanpa menyebut Iran atau menyerukan aksi militer.
Referensi:
https://www.newarab.com/news/bahrain-pushes-un-backed-action-hormuz-shipping
https://www.straitstimes.com/world/middle-east/us-said-to-have-sent-iran-a-plan-to-end-the-middle-east-war
https://www.jpost.com/middle-east/article-890981
https://www.straitstimes.com/world/middle-east/bahrain-proposes-un-security-council-approve-use-of-force-to-protect-hormuz-shipping
Jakarta, IDN Times - Bahrain mengajukan draf resolusi Dewan Keamanan PBB untuk melindungi pelayaran komersial di Selat Hormuz pada Senin (23/3/2026). Langkah ini mengusulkan penggunaan kekuatan militer guna mengamankan perairan tersebut dari berbagai ancaman.
Selat Hormuz merupakan jalur penting bagi seperlima pasokan minyak dunia. Aktivitas pelayaran di perairan ini kini hampir lumpuh akibat perang Amerika Serikat dan Israel melawan Iran.
1. Resolusi usulkan penggunaan opsi militer dan sanksi
Draf resolusi tersebut merujuk Bab VII Piagam PBB yang mengizinkan aksi bersenjata. Negara anggota PBB nantinya diberi wewenang untuk mengambil segala cara yang diperlukan. Otorisasi ini mencakup pelaksanaan operasi keamanan maritim hingga ke dalam wilayah perairan teritorial negara pesisir.
"Tindakan Iran merupakan ancaman bagi perdamaian dan keamanan internasional," tulis dokumen resolusi Bahrain, dilansir The Jerusalem Post.
Resolusi menuntut Iran agar segera menghentikan seluruh agresinya terhadap kapal niaga serta segala bentuk blokade terhadap navigasi maritim di kawasan.
Selain intervensi fisik, dokumen itu menyatakan kesiapan dewan untuk menjatuhkan sanksi bertarget kepada aktor yang mengganggu navigasi. Negara yang memutuskan berpartisipasi dalam koalisi ini diwajibkan memberikan laporan kepada Dewan Keamanan setiap kuartal.
2. Berpotensi diveto Rusia dan China
AS bersama negara-negara Arab di kawasan Teluk telah menyatakan dukungan terhadap inisiatif Bahrain. Namun, sejumlah diplomat Barat menilai proposal agresif ini memiliki peluang yang sangat kecil untuk diadopsi.
Keraguan muncul karena Rusia dan China diprediksi akan menggunakan hak veto mereka. Kedua negara tersebut dikenal sebagai mitra terdekat Iran di panggung geopolitik saat ini.
Sebuah resolusi Dewan Keamanan mensyaratkan minimal sembilan suara persetujuan agar sah. Selain itu, tidak boleh ada penolakan dari kelima negara pemegang hak veto.
"Perlindungan eksternal memiliki batasan yang jelas. Koalisi internasional membantu mengamankan jalur laut dan menstabilkan pasar, tetapi respons mereka sebagian besar bersifat reaktif," kata Duta Besar Bahrain Essam al-Jassim dalam sebuah forum pertahanan di Paris, dilansir The New Arab.
3. Prancis ajukan resolusi tandingan yang lebih lunak
Merespons manuver Bahrain, Prancis turut menyebarkan teks resolusi alternatif yang lebih lunak. Draf tandingan ini berfokus pada pendekatan defensif tanpa menyinggung nama Iran di dalamnya.
Resolusi versi Prancis tidak mengandalkan opsi peluncuran operasi militer. Negara yang punya kepentingan di Selat Hormuz hanya didorong untuk mengawal kapal niaga sesuai hukum internasional. Dokumen juga mendesak penghentian segera segala permusuhan di Teluk Persia demi memuluskan kembalinya jalur diplomasi.
Menteri Luar Negeri Prancis Jean-Noel Barrot ragu izin penggunaan militer usulan Bahrain akan sukses meraup cukup dukungan. Prancis berharap draf buatannya mampu membangun konsensus yang jauh lebih luas.
