Menlu Negara-Negara Muslim Kompak Serukan Gencatan Senjata di Gaza
Jakarta, IDN Times - Menteri luar negeri negara-negara muslim menggelar pertemuan dengan menlu China, Wang Yi, di Beijing pada Senin (20/11/2023). Mereka menyerukan gencatan senjata di Gaza dan mengizinkan bantuan kemanusiaan untuk masuk ke wilayah yang dilanda perang tersebut.
Delegasi dari Arab Saudi, Yordania, Mesir, Indonesia, Palestina, dan Organisasi Kerjasama Islam (OKI) berpartisipasi dalam pertemuan yang mendesak diakhirinya permusuhan di Gaza tersebut. Pada pekan lalu, para pemimpin telah mengutuk agresi brutal Israel terhadap Palestina pada KTT luar biasa OKI yang digelar di Riyadh.
Kementerian Luar Negeri Arab Saudi menyebut, komite kementerian menekankan perlunya penghentian segera eskalasi militer di Gaza dan mendorong proses politik dengan tujuan perdamaian abadi, serta meminta pertanggungjawaban pendudukan Israel atas pelanggaran dan kejahatan terang-terangan di Jalur Gaza dan Tepi Barat.
"Kami di sini untuk mengirimkan sinyal yang jelas, yaitu kita harus segera menghentikan pertempuran dan pembunuhan, kita harus segera mengirimkan pasokan (bantuan) kemanusiaan ke Gaza," ucap Menlu Saudi, Pangeran Faisal bin Farhan Al Saud, dikutip VOA.
1. Para pemimpin negara Muslim bakal safari ke negara-negara anggota tetap DK PBB
Menurut sumber Kementerian Luar Negeri Turki, sekelompok pejabat senior negara-negara Muslim yang dibentuk pada KTT OKI akan mengunjungi lima negara anggota tetap Dewan Keamanan PBB (DK PBB), untuk mendesak gencatan senjata segera di Gaza.
Kelompok yang berisikan menlu dan perwakilan dari Turki, Qatar, Mesir, Yordania, Nigeria, Arab Saudi, Indonesia, Palestina, serta Sekjen OKI itu juga akan menekan Barat untuk menolak pembenaran Israel atas tindakannya terhadap warga Palestina sebagai bentuk pembelaan diri.
"Tujuan utama dari kelompok kontak ini adalah agar gencatan senjata diumumkan sesegera mungkin dan bantuan kemanusiaan dikirim ke Gaza," menurut sumber Kementerian.
"Sebagai tujuan akhir, (kelompok ini) bertujuan untuk berkontribusi pada solusi dua negara dalam kerangka parameter yang diterima secara internasional, untuk warga Palestina yang tinggal di negara mereka sendiri dengan aman, dengan stabilitas dan kemakmuran," sambungnya, dilansir Reuters.
2. China menjadi anggota tetap DK PBB pertama yang dikunjungi
Pertemuan para menteri di Beijing menjadi tanda dimulainya safari ke kelima anggota tetap DK PBB. Wang mengatakan keputusan mereka untuk memulai kunjungannya di China menunjukkan tingkat kepercayaan yang tinggi terhadap negaranya.
Beijing menjadi semakin terang-terangan dalam urusan internasional dan bahkan terlibat langsung dalam beberapa kasus baru-baru ini, meskipun dilakukan dengan hati-hati.
"China adalah teman baik dan saudara bagi negara-negara Arab dan Islam. Kami selalu dengan tegas menjaga hak dan kepentingan sah negara-negara Arab (dan) Islam dan selalu dengan tegas mendukung perjuangan adil rakyat Palestina," ujar Wang dalam pidato pembukanya.
Mengutip Associated Press, China telah lama mendukung Palestina. Negera itu dengan cepat mengecam Israel atas permukimannya di wilayah yang diduduki. Beijing juga tidak mengkritik serangan Hamas pada 7 Oktober lalu, sementara Amerika Serikat (AS) dan negara-negara lainnya menyebutnya sebagai tindakan terorisme.
Menteri Luar Negeri Mesir, Sameh Shoukry, menyebut pihaknya menantikan peran yang lebih kuat dari negara-negara besar, seperti China untuk menghentikan serangan terhadap warga Palestina di Jalur Gaza.
3. Israel tolak gencatan senjata di Gaza
Menanggapi pertemuan pada Senin, Duta Besar Israel untuk Beijing, Irit Ben-Abba, mengatakan dirinya berharap tidak akan ada pernyataan apa pun dari kunjungan ini mengenai gencatan senjata. Menurutnya, sekarang bukanlah saat yang tepat.
Dia mengatakan bahwa negaranya mengizinkan bantuan kemanusiaan yang cukup ke Gaza melalui kerja sama dengan organisasi-organisasi internasional. Dia menyebut pemberian tekanan pada Israel dalam hal ini bermotif politik dan tidak kondusif bagi bantuan kemanusiaan yang diperlukan.
Dia juga mengatakan bahwa mereka mengharapkan resolusi yang tidak sepihak dari DK PBB dan mengharapkan pernyataan yang jelas yang menyerukan pembebasan tanpa syarat terhadap 240 sandera yang ditangkap Hamas selama serangannya.
