Menlu Retno Minta Dewan HAM PBB Tangani Pelanggaran Israel
Jakarta, IDN Times - Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno Marsudi menghadiri High-Level Segment Sidang Dewan HAM PBB yang ke-55 di Jenewa, Swiss, Senin kemarin.
Partisipasi pada pertemuan ini sekaligus menandai dimulainya keanggotaan Indonesia di Dewan HAM untuk periode 2024-2026.
Dalam pidatonya, Retno menyerukan agar Dewan HAM PBB bisa menjalankan kewajibannya dalam menangani pelanggaran HAM yang dilakukan Israel.
“Dalam pernyataan nasional Indonesia, saya sampaikan Dewan HAM harus menjalankan kewajibannya, menangani pelanggaran HAM berat yang dilakukan Israel terhadap bangsa Palestina,” kata Retno, dalam keterangannya, Selasa (27/2/2024).
1. Ekosistem HAM harus diperkuat
Ada beberapa poin yang disampaikan Retno, salah satunya adalah memperkuat ekosistem HAM itu sendiri, yang menjadi tanggung jawab bersama.
“Di ASEAN, Indonesia mendorong penguatan ekosistem HAM melalui Leaders' Declaration on the ASEAN Human Rights Dialogue. Di Afghanistan, Indonesia mendorong pemenuhan hak-hak pendidikan bagi perempuan,” ungkap dia.
Retno juga menekankan pentingnya pendanaan yang memadai untuk Office of the High Commission for Human Rights dan mekanisme-mekanisme penting lainnya seperti Komisi Penyelidikan terkait wilayah pendudukan Palestina, serta dukungan terhadap Dewan HAM dalam memberikan bantuan teknis dan pembangunan kapasitas kepada negara anggota.
2. Upaya atasi krisis kemanusiaan
Lalu, Retno juga menyoroti pentingnya mengintensifkan upaya mengatasi krisis kemanusiaan.
“Krisis pengungsi yang dipicu oleh perang dan konflik, memerlukan kerja sama dan solidaritas global untuk mengatasinya, termasuk pemenuhan kewajiban dalam Konvensi Pengungsi,” tutur dia.
“Mekanisme kemanusiaan harus juga diperkuat dan tidak boleh dipolitisasi. Saya sampaikan bahwa kita tidak boleh tinggal diam atas dihentikannya pendanaan terhadap UNRWA, sementara dana untuk mendukung kejahatan perang di Gaza terus mengalir,” tambah Retno lagi.
3. Pemajuan HAM yang dilakukan secara setara
Yang terakhir, Retno menegaskan bahwa perlindungan dan pemajuan HAM harus dilakukan secara setara.
“Hak pembangunan setiap negara harus dihormati, guna menjamin kesejahteraan rakyatnya dan mencapai SDGs. Kolaborasi juga perlu diarahkan untuk menjamin hak masyarakat rentan, khususnya perempuan, penyandang disabilitas, dan juga migran,” tegas Retno.
