Negara Baltik Akan Putuskan Sikap Bersama soal Pemilu Rusia
Jakarta, IDN Times - Perdana Menteri Latvia Evika Silina mengungkapkan bahwa negara Baltik, termasuk Latvia, Lithuania, dan Estonia harus mengeluarkan pernyataan bersama soal posisinya dalam penyelenggaraan pemilu Rusia.
Pekan lalu, Rusia sudah mengecam ketiga negara Baltik karena dianggap melakukan sabotase pemilu. Moskow pun mendesak agar ketiga negara pecahan Uni Soviet itu mau menyelenggarakan pemilu bagi warga Rusia yang menetap wilayahnya.
Pertentangan soal penyelenggaraan pemilu ini memicu panasnya tensi antara Rusia dengan negara-negara Baltik. Ketiga negara Baltik juga terus berusaha mengurangi pengaruh Rusia dengan mendorong warga menggunakan bahasa lokal.
1. Menolak penyelenggaraan pemilu di wilayah dudukan Rusia di Ukraina
Silina menekankan, negara-negara Baltik sedang berupaya mengkoordinasikan keputusan bersama terkait penyelenggaraan pemilu Rusia. Ia juga ikut mengecam penyelenggaraan pemilu Rusia di wilayah dudukan Moskow di Ukraina.
"Kami menolak keras penyelenggaraan pemilu di wilayah dudukan di Ukraina. Posisi kami adalah Ukraina menjadi satu negara dan kami tidak menerima proses pemilu negara lain diselenggarakan di sana," terangnya pada Kamis (15/2/2024), dikutip ERR.
"Pada saat ini, menteri dari negara-negara Baltik sedang mencari cara untuk mencapai tujuan bersama terkait posisi dalam penyelenggaraan pemilu Rusia di masing-masing negara," sambungnya.
2. Estonia dan Latvia protes atas masuknya pejabat dalam daftar buronan di Rusia
Sehari sebelumnya, Kementerian Luar Negeri Estonia sudah menyatakan penolakan atas masuknya Perdana Menteri Estonia Kaja Kallas dalam daftar buronan di laman Kementerian Dalam Negeri Rusia.
Pihaknya juga sudah memanggil perwakilan Rusia di negaranya dan meminta klarifikasi di balik keputusan Moskow tersebut. Estonia juga mengaku tidak akan terpengaruh akan intimidasi ini dan akan tetap mendukung Ukraina.
Selain itu, Latvia juga memanggil perwakilan Rusia untuk menjelaskan lebih lanjut soal masuknya sejumlah pejabat publik dalam daftar buronan di Rusia.
"Kemlu Latvia sudah menggarisbawahi upaya Rusia yang menyatakan yuridiksi kriminal ekstrateritorial kepada pejabat Latvia sebagai intervensi urusan dalam negeri Latvia dan menyalahi aturan Piagam PBB," tuturnya.
3. Lithuania kecam Rusia masukkan 29 pejabatnya sebagai buronan
Kemlu Lithuania juga menyatakan protes kepada Rusia atas masuknya 29 pejabat publik di negaranya dalam daftar buronan di Rusia. Puluhan pejabat itu dimasukkan sebagai pelaku kriminal di Rusia karena terlibat penghancuran monumen Uni Soviet di negaranya.
Dilansir LRT, puluhan orang tersebut salah satunya adalah Wali Kota Klaipeda Arvydas Vaitkus, 13 anggota parlemen lokal, pejabat lokal, hingga sejarawan yang mendukung penghancuran monumen peninggalan Uni Soviet.
Pemerintah Lithuania menekankan bahwa keputusan Rusia ini berlawanan dengan norma dalam hukum internasional dan berupaya memalsukan sejarah, dan tidak menghormati kenangan sejarah Lithuania. Otoritas setempat juga meminta agar Moskow menghentikan persekusi yang dilandasi motif politik kepada warga Lithuania.
