Netanyahu Minta Ampun ke Presiden Israel Soal Kasus Korupsinya
- Permintaan grasi Netanyahu ditolak oposisi
- Kasus Netanyahu bikin publik terbelah
- Trump juga meminta pengampunan bagi Netanyahu
Jakarta, IDN Times - Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu secara resmi mengajukan permohonan grasi kepada Presiden Isaac Herzog. Langkah ini diambil di tengah proses persidangan kasus korupsi yang telah berjalan lima tahun.
Netanyahu beralasan proses hukum yang dihadapinya menghambat kemampuannya dalam menjalankan tugas sebagai kepala pemerintahan. PM terlama Israel itu kembali menegaskan bahwa ia tidak bersalah atas dakwaan suap, penipuan, dan pelanggaran kepercayaan. Ia mengklaim proses persidangan bersifat politis dan yakin dirinya akan dibebaskan sepenuhnya.
“Pengacara saya telah mengirimkan permohonan grasi kepada presiden. Saya berharap siapa pun yang menginginkan kebaikan negara mendukung langkah ini,” ujar Netanyahu dalam pernyataan video yang dirilis Partai Likud, dikutip dari Korean Herald, Senin (1/12/2025).
Dalam surat kepada presiden, tim hukum Netanyahu menyebut grasi dapat membantu menyembuhkan perpecahan dan memperkuat stabilitas nasional. Mereka menilai sidang yang semakin intens, termasuk kewajiban Netanyahu untuk hadir tiga kali seminggu, tidak realistis bagi seorang pemimpin negara.
1. Permintaan grasi Netanyahu ditolak oposisi
Pengajuan grasi ini memicu protes keras dari kubu oposisi. Pemimpin oposisi Yair Lapid menyatakan bahwa Netanyahu tidak pantas menerima grasi tanpa mengakui kesalahan, menunjukkan penyesalan, dan mundur dari jabatan publik.
"Hanya orang yang bersalah yang meminta pengampunan. Setelah delapan tahun persidangan, ketika kasus-kasus yang menjeratnya belum juga tuntas, Netanyahu kini meminta pengampunan,” katanya di X.
Namun, sekutu politik Netanyahu mendukung pengampunan tersebut. Menteri Keamanan Nasional sayap kanan, Itamar Ben Gvir, mendukung permintaan tersebut, dengan mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa hal itu penting bagi keamanan dan keamanan negara.
Netanyahu sendiri tidak menunjukkan tanda-tanda akan mengaku bersalah. Ia menyebut permohonan grasi adalah langkah yang diperlukan demi kepentingan nasional, terutama di tengah situasi keamanan yang masih penuh tekanan.
Presiden Isaac Herzog belum mengambil keputusan dan menyebut permohonan ini sebagai langkah luar biasa yang memiliki konsekuensi besar. Sesuai prosedur, permintaan itu kini diproses melalui Departemen Grasi di Kementerian Kehakiman sebelum diberikan rekomendasi resmi kepada presiden.
2. Kasus Netanyahu bikin publik terbelah
Netanyahu didakwa pada 2019 dalam tiga perkara yang berpusat pada dugaan pemberian fasilitas kepada tokoh bisnis untuk memperoleh hadiah dan liputan media yang menguntungkan. Ia membantah seluruh tuduhan dan menyebut kasus itu bagian dari upaya menjatuhkannya.
Permohonan grasi diajukan saat kepercayaan publik terhadap pemerintah Israel sedang terbelah. Netanyahu menghadapi kritik internasional dan domestik terkait perang di Gaza sejak serangan Hamas pada 7 Oktober 2023. Situasi ini makin menambah tekanan politik di dalam negeri.
Di sisi lain, popularitas koalisi Netanyahu menurun menjelang pemilu Israel berikutnya yang dijadwalkan pada Oktober 2026. Survei terbaru menunjukkan koalisi sayap kanan yang dipimpinnya kemungkinan kesulitan mempertahankan kekuasaan.
Presiden Herzog belum memberi tenggat waktu kapan keputusan grasi akan diumumkan. Jika disetujui, ini akan menjadi salah satu grasi paling kontroversial dalam sejarah politik Israel.
3. Trump juga meminta pengampunan bagi Netanyahu
Awal bulan ini, Presiden AS Donald Trump kembali menyuarakan pendapatnya dalam suratnya kepada presiden Israel, meminta pengampunan bagi pendukung internasionalnya yang paling vokal.
"Dengan ini saya meminta Anda untuk sepenuhnya mengampuni Benjamin Netanyahu, yang telah menjadi Perdana Menteri yang tangguh dan tegas di masa Perang, dan sekarang memimpin Israel menuju masa damai," tulis Trump dalam surat yang didistribusikan oleh juru bicara presiden Israel.
Jajak pendapat Channel 12 yang dilakukan pada pertengahan November setelah surat Trump kepada Herzog menunjukkan bahwa 48 persen publik Israel menentang pengampunan tanpa syarat, sementara 44 persen mendukungnya. Sisanya, 8 persen mengatakan mereka tidak tahu.
Menurut Institut Demokrasi Israel, wewenang pengampunan presiden di Israel bergantung pada kebijaksanaannya. Namun, secara umum, pengampunan hanya diberikan setelah seseorang telah dihukum.
"Kemungkinan Presiden mengampuni seseorang sebelum atau selama persidangan berisiko menjadikannya otoritas yang mengabaikan penegakan hukum dan sistem peradilan," tulis Dana Blander, seorang peneliti di lembaga tersebut.
“Aturannya adalah Presiden bertindak sebagai 'otoritas yang berbelas kasih' hanya setelah semua otoritas lain berbicara,” pungkasnya.
