Partai Pro-Rusia di Moldova Dibubarkan Mahkamah Konstitusi
Jakarta, IDN Times - Mahkamah Konstitusi Moldova membubarkan partai Shor yang pro-Rusia pada Senin (19/6/2023). Gelombang protes antipemerintah yang digaungkan partai tersebut dinilai tidak konstitusional.
Dampak dari putusan itu adalah, anggota parlemen dari partai Shor akan tetap mempertahankan kursi mereka tapi sebagai independen. Dengan begitu, anggota parlemen tidak memiliki hak bergabung dengan faksi parlemen lainnya.
Partai Shor didirikan oleh Ilan Shor pada 1998. Dia kabur ke Israel pada 2019 karena dihukum akibat skandal penipuan bank senilai 1 miliar dolar atau sekitar Rp15 triliun.
1. Petinggi Partai Shor telah mendapat sanksi dari UE
Komisi khusus saat ini sedang dibentuk oleh Kementerian Kehakiman Moldova. Komisi tersebut akan merampungkan semua prosedur hukum untuk pembubaran Partai Shor.
Dilansir Politico, partai telah mengorganisir demonstrasi anti-pemerintah dalam beberapa bulan terakhir. Mereka menyerukan lengsernya Presiden Maia Sandu yang pro-Barat. Beberapa bentrokan telah terjadi dan polisi juga melakukan penangkapan.
Bulan Mei lalu, Ilan Shor, Marina Tauber dan beberapa pejabat tinggi partai telah dijatuhi sanksi oleh Uni Eropa (UE). Alasannya karena mereka disebut bertanggung jawab atas destabilisasi Republik Moldova.
Dewan UE menyebu gerakan politik partai Shor terlibat dalam pembayaran dan pelatihan orang untuk melakukan provokasi kekacauan serta kerusuhan.
2. Petinggi Partai Shor kutuk keputusan pengadilan
Marina Tauber, wakil ketua partai, mengutuk keputusan pengadilan. Dia mengatakan akan tetap berkuasa dengan timnya. Selain itu, Tauber juga mengatakan bahwa semua warga negara harus memiliki hak atas pilihan bebas dan partai akan melanjutkan pekerjaannya.
Dilansir RFE/RL, Tauber menyebut keputusan Mahkamah Konstitusi itu memalukan dan belum pernah terjadi sebelumnya. Keputusan menimbulkan ketegangan baru antara partai pro-Rusia dengan pemerintah Moldova.
Beberapa bulan terakhir, partai Shor telah menggerakkan demonstrasi yang bertujuan penggulingan Presiden Maia Sandu.
Moldova, negara kecil di sebelah barat Ukraina, telah mengalami ketegangan dengan Rusia sejak invasi meletus Februari 2022. Pemerintah Chisinau mengkritik agresi pasukan Moskow, dan Presiden Sandu menyebut bahwa Krimea, Donbass dan Kiev adalah bagian dari Ukraina.
3. Partai Shor akan mengajukan banding
Menjelang keputusan, pendukung Partai Shor berkumpul di luar Mahkamah Konstitusi di ibu kota Chisinau. Mereka membawa spanduk berisi slogan anti-pemerintah.
Di media sosial, Shor mengklaim bahwa langkah pengadilan tertinggi itu tidak ada hubungannya dengan negara hukum, prinsip dan nilai demokrasi, supremasi hukum dan konstitusi, katanya dikutip BBC.
Shor juga mengatakan bahwa keputusan Mahkamah Konstitusi dibuat dibawah tekanan dari luar negeri. Mereka berjanji akan mengajukan banding di Pengadilan Hak Asasi Manusia Eropa, untuk mengadili semua yang berpartisipasi dalam proses yang disebutnya ilegal tersebut.
Presiden Sandu menyambut keputusan pengadilan. Di media sosial, dirinya menulis harapan agar masyarakat Moldova menghargai demokrasi dan hidup di dalam negara demokratis yang menghormati supremasi hukum.
