PBB Bantah Akui Taliban sebagai Pemerintah Sah Afghanistan
Jakarta, IDN Times - Pertemuan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di Afghanistan bulan depan tidak akan fokus pada pengakuan internasional atas pemerintahan Taliban.
Taliban merebut kekuasaan pada Agustus 2021 ketika pasukan yang dipimpin Amerika Serikat (AS) mundur setelah perang selama 20 tahun.
Pada Desember 2022, Majelis Umum PBB yang beranggotakan 193 orang menyetujui penundaan keputusan terkait pengakuan pemerintahan Taliban di Afghanistan.
1. PBB ingin identifikasi tantangan di Afghanistan lebih jauh
Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres, akan menjadi tuan rumah pertemuan tertutup di Doha pada 1-2 Mei 2023. Pertemuan tersebut akan menjamu utusan khusus di Afghanistan dari berbagai negara.
Wakil Sekjen PBB, Amina Mohammed, sempat menyarankan bahwa pertemuan itu dapat menemukan langkah-langkah kecil itu untuk pengakuan Taliban. Ungkapan itu menyebabkan banyak interpresrasi bahwa PBB akan mengakui Taliban.
Namun, wakil juru bicara PBB meluruskan maksud dari pertemuan pada Mei mendatang.
"Konferensi Doha pada 1 dan 2 Mei tidak berfokus pada pengakuan dan kami tidak ingin ada kebingungan mengenai itu," kata wakil juru bicara PBB Farhan Haq, dilansir Channel News Asia.
"Tujuan diskusi adalah untuk membangun konsensus yang lebih terpadu tentang tantangan yang dihadapi," tambahnya.
2. Taliban masih diskriminatif terhadap perempuan
Awal bulan ini, Taliban mulai melarang perempuan Afghanistan bekerja untuk PBB. Taliban juga melarang sebagian besar perempuan bekerja untuk kelompok bantuan kemanusiaan.
Sejak menggulingkan pemerintahan Afghanistan yang didukung Barat, Taliban juga memperketat kontrol atas akses perempuan ke kehidupan publik, termasuk melarang perempuan masuk universitas dan menutup sebagian besar sekolah menengah perempuan.
Taliban mengklaim menghormati hak-hak perempuan sesuai dengan interpretasinya yang ketat terhadap hukum Islam. Kebijakan tersebut menuai protes besar-besaran dari masyarakat Afghanistan dan komunitas internasional.
3. Posisi negara-negara terhadap Taliban
Sejauh ini, semua negara di bawah naungan PBB tidak mengakui pemerintahan Taliban. Negara-negara seperti Kanada, Kazakhstan, dan Tajikistan menyebut Taliban sebagai teroris.
India tidak mengakui pemerintahan Taliban, namun terbuka untuk memberi bantuan terhadap pemerintahan tersebut terkait krisis kemanusiaan. China juga terbuka terhadap kerja sama dengan pemerintahan Taliban.
Iran sendiri telah menyerahkan kedutaan bagi pemerintahan Taliban di negaranya. Sedangkan Rusia tidak mengakui pemerintahan tersebut walau berharap bisa melakukan kerja sama yang signifikan.
