Pemilu Myanmar Dinilai Mustahil Wakili Suara Rakyat
- Pemilu Desember hanya mencakup 30% wilayah Myanmar
- ASEAN belum sepakat strategi intervensi di Myanmar
- Dukungan China-Rusia membuat ASEAN sulit mempengaruhi junta
Jakarta, IDN Times - Menjelang pemilu yang dijadwalkan berlangsung pada Desember mendatang, situasi politik Myanmar dinilai semakin tidak menentu. Pemilu yang digagas junta militer disebut tidak akan mencerminkan kondisi politik nasional, karena hanya digelar di wilayah yang mereka kuasai.
Phar Kim Beng, Professor of ASEAN Studies di International Islamic University of Malaysia, menyebut pemilu itu ‘mustahil dianggap representatif’ karena pemerintah militer hanya menguasai sekitar 30 persen wilayah Myanmar.
“Artinya, 70 persen geografi Myanmar tidak akan ikut serta,” ujar Kim Beng dalam sesi ‘Navigating a World in Turbulent Transition: What’s ASEAN Response? What Can ASEAN Offer?’ di acara CIFP 2025, Sabtu (29/11/2025).
“Jadi bagaimana sebuah hasil pemilu bisa dianggap sah jika ia hanya mencakup sebagian kecil negara?” katanya.
Ia memperingatkan, hasil pemilu berisiko memperdalam fragmentasi, bukan meredam konflik. Pertempuran antara junta dan kelompok etnis bersenjata terus meningkat dalam beberapa bulan terakhir, sementara struktur administrasi negara semakin melemah.
Kondisi ini membuat pemilu dipandang sebagai upaya legitimasi simbolik untuk junta, bukan jalan menuju normalisasi politik. Di sisi lain, ASEAN masih berjuang menetapkan strategi yang benar-benar disepakati bersama untuk menangani krisis yang telah berlangsung hampir empat tahun di negara itu.
1. Pemilu semu hanya berlangsung di wilayah yang dikuasai junta militer
Kim Beng menegaskan, pemilu Desember tak bisa disebut inklusif karena sebagian besar wilayah, terutama area yang dikuasai kelompok perlawanan, berada di luar jangkauan junta. Menurutnya, pemilu hanya akan berlangsung di area administratif yang aman bagi Tatmadaw.
Sementara itu, banyak wilayah tengah dilanda konflik, sehingga secara fisik tidak memungkinkan penyelenggaraan pemungutan suara.
“Ini bukan soal teknis pemilu. Ini soal legitimasi. Bagaimana pemilu bisa mencerminkan kehendak rakyat jika mayoritas rakyat tidak bisa ikut serta?” lanjut dia.
Ia juga mempertanyakan apakah hasil pemilu akan diakui internasional. Tanpa partisipasi luas, pemilu justru dapat memperkuat citra Myanmar sebagai negara yang semakin tersisih dari tatanan global.
Kim Beng menilai, junta kini berada dalam posisi menentukan membuka ruang politik secara bertahap atau semakin masuk ke kategori ‘pariah state’.
2. ASEAN belum satu suara soal arah intervensi
Hoang Thi Ha, Senior Fellow di ISEAS–Yusof Ishak Institute, menilai hambatan terbesar ASEAN dalam menghadapi Myanmar adalah ketiadaan konsensus strategis. Menurutnya, negara anggota terbelah antara yang ingin ASEAN mengambil pendekatan berbasis nilai, termasuk tekanan politik, dan kelompok yang lebih realistis yang menilai tekanan keras justru kontraproduktif.
“Karena tidak ada tujuan strategis bersama, respons ASEAN akhirnya sangat prosedural,” ujarnya.
Ia mencontohkan berbagai mekanisme yang sudah dibentuk, utusan khusus, troika, hingga rencana utusan jangka panjang, yang tidak berdampak signifikan. Dengan terbatasnya ‘carrot and stick’, ASEAN sulit memberi insentif atau tekanan yang benar-benar mengubah perhitungan junta.
Hoang menekankan, pertanyaan yang kini dihadapi ASEAN adalah apakah Myanmar lebih berguna tetap berada dalam payung ASEAN atau justru dibiarkan makin terjerumus ke orbit kekuatan eksternal.
3. Ruang manuver ASEAN terkunci dukungan China–Rusia ke junta
Hoang juga menyoroti dukungan geopolitik China dan Rusia terhadap junta Myanmar, baik melalui kerja sama ekonomi maupun suplai militer. Dukungan ini membuat mekanisme ASEAN relatif tidak mempengaruhi kalkulasi junta karena mereka memiliki dukungan alternatif dari luar kawasan.
“Ketika alat tekan ASEAN tidak sebanding dengan insentif yang diberikan mitra eksternal, jelas pengaruh ASEAN menjadi sangat kecil,” ujarnya.
Selain itu, Myanmar dianggap masih memiliki cukup otonomi untuk mengabaikan mekanisme ASEAN tanpa konsekuensi signifikan. Bahkan implementasi Konsensus Lima Poin (5PC) pun berjalan sangat minim.
Dengan kondisi itu, Hoang menyebut keputusan ASEAN ke depan akan bersifat sangat strategis dan menyakitkan. “Tidak mungkin ASEAN mendapatkan semua hal sekaligus, jadi harus ada pilihan yang jelas,” ucapnya.
