Perlindungan Diperkuat, PMI di Malaysia Didorong Incar Sektor Formal
- Pemerintah Indonesia melalui KP2MI dan KBRI Kuala Lumpur memperkuat sistem pelindungan bagi pekerja migran Indonesia di Malaysia agar lebih responsif, menyeluruh, dan berdaya tawar tinggi.
- Langkah strategis difokuskan pada perluasan akses PMI ke sektor formal berkeahlian menengah hingga tinggi untuk meningkatkan kualitas kerja serta kesejahteraan tenaga migran Indonesia.
- KBRI Kuala Lumpur siap mendukung penuh program pelindungan PMI dengan membentuk tim teknis bersama KP2MI guna mempercepat transisi dari sektor informal ke sektor formal yang lebih aman.
Jakarta, IDN Times - Pemerintah Indonesia memperkuat sinergi pelindungan pekerja migran Indonesia (PMI) di Malaysia melalui koordinasi antara Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) dan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Kuala Lumpur.
Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Mukhtarudin mengatakan, agenda kerja di Malaysia difokuskan pada penguatan sistem pelindungan pekerja migran dan perluasan sektor kerja formal bagi PMI dengan kemampuan menengah hingga tinggi.
“Kunjungan ini merupakan bentuk implementasi langsung dari arahan dan perintah Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto,” kata Mukhtarudin, dalam keterangan pers Kementerian P2MI, Jumat (22/5/2026).
Ia menegaskan pemerintah ingin memperkuat posisi tawar pekerja migran Indonesia di tingkat internasional melalui peningkatan kualitas penempatan kerja. “Ini merupakan momentum dan kesempatan kita untuk mengimplementasikan arah serta petunjuk Bapak Presiden: memperkuat posisi pelindungan, dan memperkuat daya tawar agar migran kita semakin naik kelas ke tingkat medium dan high skill,” ujarnya.
1. Fokus perkuat sistem pelindungan PMI
Dalam pertemuan tersebut, KP2MI dan KBRI Kuala Lumpur membahas tiga agenda besar terkait pekerja migran Indonesia di Malaysia. Salah satu fokus utama adalah penguatan sistem pelindungan yang lebih responsif dan menyeluruh bagi PMI.
Mukhtarudin mengatakan penguatan sistem pelindungan dilakukan melalui peningkatan komitmen bersama antara pemerintah Indonesia dan berbagai pihak terkait di Malaysia. Tujuannya untuk memastikan PMI mendapatkan perlindungan yang lebih baik selama bekerja di luar negeri.
“Penguatan sistem pelindungan difokuskan pada peningkatan komitmen bersama untuk memberikan proteksi yang lebih masif, responsif, dan menyeluruh bagi seluruh Pekerja Migran Indonesia di Malaysia,” kata Mukhtarudin.
Selain perlindungan, pemerintah juga mendorong perluasan akses PMI ke sektor formal yang membutuhkan tenaga kerja berkeahlian menengah hingga tinggi. Pemerintah menilai langkah tersebut penting untuk meningkatkan kualitas dan kesejahteraan PMI.
2. Pemerintah dorong pekerja migran masuk sektor formal
Mukhtarudin menilai Malaysia memiliki peluang besar untuk penempatan pekerja migran Indonesia di sektor formal berkeahlian. Karena itu, pemerintah berupaya memperluas akses PMI ke bidang pekerjaan yang lebih terlindungi dan memiliki daya saing lebih tinggi.
“Kami ingin membuka sekaligus memperlebar akses bagi pekerja migran Indonesia dalam mengisi posisi formal yang membutuhkan keahlian menengah hingga tinggi,” ujarnya.
Selain memperluas sektor kerja formal, pemerintah juga ingin membangun kemitraan strategis dengan berbagai pihak di Malaysia. Langkah tersebut dilakukan untuk menciptakan ekosistem ketenagakerjaan yang aman dan berkelanjutan bagi PMI.
Mukhtarudin juga menyampaikan apresiasi kepada KBRI Kuala Lumpur atas kontribusi dan kerja sama yang selama ini dilakukan bersama KP2MI dalam menangani persoalan pekerja migran Indonesia di Malaysia.
“KBRI telah memberikan kontribusi kerja sama yang luar biasa kepada KP2MI, baik dalam konteks pelindungan, pelayanan, maupun dalam membuka akses-akses baru terhadap sektor formal yang dapat diisi oleh pekerja migran kita di Malaysia,” katanya.
3. KBRI Kuala Lumpur siap kawal program pemerintah
Duta Besar RI untuk Malaysia, Raden Dato’ Mohammad Iman Hascarya Kusumo, menyatakan KBRI Kuala Lumpur siap mendukung seluruh program pelindungan pekerja migran Indonesia yang dijalankan pemerintah pusat. Menurutnya, KBRI perlu melihat langsung kondisi riil di lapangan agar dapat memetakan peluang sekaligus tantangan yang dihadapi PMI di Malaysia. Pendekatan tersebut dinilai penting untuk memastikan kebijakan yang dibuat pemerintah dapat berjalan efektif.
“Dengan mengunjungi dan melihat langsung keadaan riil yang ada di Malaysia, beserta seluruh kesempatan dan tantangan yang ada, kami dari Kedutaan Besar Republik Indonesia di Malaysia siap untuk mendukung semua program pelindungan pekerja migran Indonesia,” ujar Raden Dato’.
Ia menambahkan, semangat pelindungan pekerja migran Indonesia harus menjadi komitmen global yang tidak hanya terbatas di Malaysia. Karena itu, KBRI Kuala Lumpur siap menjadi bagian dari sinergi yang lebih luas untuk memastikan pelindungan PMI berjalan kuat di berbagai negara.
Sebagai tindak lanjut, KP2MI dan KBRI Kuala Lumpur sepakat membentuk tim teknis guna merumuskan langkah konkret, terutama mempercepat transisi penempatan pekerja migran dari sektor informal ke sektor formal yang dinilai lebih aman dan bermartabat.
