Presiden Ekuador Usulkan Perbolehkan Militer Asing di Negaranya
- Presiden Ekuador mengusulkan perubahan UU untuk pangkalan militer asing demi keamanan negara.
- Reformasi konstitusional parsial diumumkan untuk melawan kriminal transnasional dan memberikan pangkalan militer di Manta kepada pasukan asing.
- Pemerintah Ekuador mengumumkan rencana pemadaman listrik massal untuk perawatan sistem pembangkit dan jaringan listrik di seluruh negeri.
Jakarta, IDN Times - Presiden Ekuador, Daniel Noboa, pada Senin (16/9/2024), mengusulkan perubahan Undang-Undang (UU) untuk memperbolehkan adanya pangkalan militer asing di negaranya. Sejak 2008, UU di Ekuador sudah melarang penempatan tentara asing untuk kepentingan keamanan di negaranya.
Sejak Januari 2024 lalu, Presiden Noboa sudah menyatakan perang terhadap geng penyelundup narkoba usai terjadi rentetan serangan besar di seluruh negeri. Menanggapi insiden ini, Amerika Serikat (AS) dan beberapa negara Amerika Selatan lain menawarkan bantuan untuk menyudahi kasus kekerasan di Ekuador.
1. Diklaim efektif mengatasi kriminal transnasional
Noboa mengumumkan dalam rapat Parlemen Ekuador terkait dengan reformasi konstitusional parsial untuk melawan kriminal transnasional yang tidak dapat diatasi di dalam negeri.
"Hari ini, kami akan mengumumkan reformasi konstitusional parsial yang berfungsi memodifikasi Pasal 5 dari UU yang melarang pendirian pangkalan militer asing untuk kepentingan militer. Dalam sebuah konflik transnasional, kami membutuhkan sebuah respons nasional dan internasional," terangnya, dikutip Reuters.
"Kami sedang membangun kembali negara yang sempat bertekuk lutut, negara yang diubah menjadi sebuah pusat penyelundupan narkoba. Mereka (pemerintahan sebelumnya) sengaja mendistribusikan kepada mafia dengan sebuah pendapat salah mengenai kedaulatan," tambahnya.
2. Sebut akan memberikan pangkalan militer di Manta
Noboa menyatakan rencananya memberikan pangkalan militer di wilayah pesisir Manta kepada pasukan militer asing.
"Dengan memberikan pangkalan militer Manta. Maka kami ingin mengatakan bahwa ini adalah cara untuk mengembalikan kedaulatan Ekuador. Sebelumnya, mereka sudah memberikannya kepada penyelundup narkoba. Ini adalah pakta pertama dengan kriminal transnasional," tuturnya, dilansir EFE.
"Hari ini, rakyat Ekuador layak mendapatkan sebuah pemerintah yang tahu kondisi sebenarnya di negaranya. Mereka layak mendapatkan sebuah presiden yang memberikan keputusan sesuai dengan determinasi karena Ekuador tidak membutuhkan kesempatan, tapi kejujuran dan niat politik," sambungnya.
Setelah mengumumkan ini, Noboa menyerahkan semua keputusan kepada anggota parlemen. Ia berharap agar anggota parlemen menerima reformasi konstitusional ini dan berpihak pada sebuah perubahan.
3. Ekuador adakan pemadaman listrik massal imbas krisis energi
Pada Minggu (15/9/2024), pemerintah Ekuador sudah mengumumkan rencana pemadaman listrik massal yang dilakukan serentak pada Rabu (18/9/2024). Pemadaman itu dilakukan mulai pukul 22.00 hingga 06.00 keesokan harinya.
"Kebijakan ini bertujuan sebagai perawatan sistem pembangkit dan jaringan listrik di seluruh negeri. Pekerjaan transmisi ini akan menghabiskan dana sebesar 1,19 juta dolar AS (Rp18,3 miliar) dan perawatan distribusi mencapai 1 juta dolar AS (Rp15,3 miliar)," ungkapnya.
"Pemadaman waktu pemadaman serentak ini dilakukan dengan tanggung jawab dan bertujuan agar tidak berdampak kepada kehidupan warga Ekuador. Produktivitas negara harus akan tetap berjalan," sambungnya.
Dalam beberapa bulan terakhir, Ekuador sudah dilanda krisis energi imbas kekeringan di beberapa PLTA yang menjadi penyuplai utama listrik di seluruh negeri.
