Republika Srpska Tolak Perwakilan Internasional di Bosnia
Jakarta, IDN Times - Presiden Republika Srpska Milorad Dodik, pada Jumat (7/7/2023), resmi menandatangani Undang-Undang (UU) yang tidak mengakui aturan dari Office of the High Representative (OHR). Tindakan ini menyalahi mekanisme utama dari Perjanjian Dayton 1995.
Beberapa tahun terakhir, Dodik dianggap berupaya mengarahkan pada perpecahan di Bosnia-Herzegovina. Ia bahkan sudah mendapat sanksi dari Amerika Serikat (AS) dan Inggris terkait rencananya untuk memisahkan Republika Srpska dari Bosnia.
1. Dodik tidak akui adanya OHR di Republika Srpska
Kebijakan terbaru ini berarti keputusan OHR tidak akan lagi dipublikasikan di laman resmi Republika Srpska. Ini juga berarti bahwa ia tidak mengakui otoritas Kepala OHR, Christian Schmidt, di Bosnia.
Selama ini pemimpin Bosnia-Serbia, terutama Dodik, berulang kali mengklaim bahwa keberadaan Schmidt di Bosnia ilegal. Ia menyebut bahwa keberadaannya tidak disetujui oleh Dewan Keamanan PBB, dilaporkan Euronews.
Melalui kebijakan ini, Dodik tidak mengakui keputusan yang dari Schmidt pada Sabtu pekan lalu, setelah Schmidt menganulir dua rencana UU yang diterapkan Dodik khusus untuk Republika Srpska.
2. EUFOR akan kerahkan pasukan tambahan di Bosnia
Mendengar keputusan Dodik, pasukan Uni Eropa di Bosnia-Herzegovina (EUFOR) menyiagakan pasukannya. Terdapat kemungkinan peningkatan jumlah pasukan di Bosnia sesuai dengan kerangka Operasi Althea.
"Dalam mengantisipasi situasi terkini, EUFOR secara aktif terus memantau tensi politik di Bosnia-Herzegovina. Semua aktivitas yang dapat berdampak pada situasi keamanan akan terus dievaluasi," ungkap EUFOR.
Dilaporkan Sarajevo Times, EUFOR mengaku punya kapabilitas untuk memenuhi mandat dan menjaga keamanan di Bosnia-Herzegovina.
"Jika dibutuhkan, komandan EUFOR dapat mengaktifkan kembali pasukan cadangan. Pengiriman tentara cadangan EUFOR sudah disiapkan dengan latihan yang digelar setiap tahunnya untuk memastikan kemampuan dari pasukannya," sambungnya.
3. AS sebut tindakan Dodik rusak keutuhan Bosnia-Herzegovina
Duta Besar AS di Sarajevo mengecam tindakan Dodik. Ia menyebut bahwa aksi itu adalah serangan nyata terhadap Perjanjian Dayton. Pihaknya menekankan bakal menghukum siapapun yang melanggar itu.
"Keputusan Presiden Republika Srpska yang menandatangani hukum larangan publikasi dari OHR adalah bentuk serangan kepada Perjanjian Dayton, Konstitusional Bosnia-Herzegovina dan negara Bosnia-Herzegovina," ungkapnya.
"AS mendukung penuh kedaulatan, integritas teritorial, dan karakter multi-etnik dari Bosnia-Herzegovina dan melanjutkan keterlibatan hukuman bagi seseorang yang bertindak dalam menentang Perjanjian Dayton," sambungnya.
