RI Pasar Platform Global, Legislator Ingatkan Bahaya Perang Digital
- Azis Subekti menilai Indonesia tengah menghadapi ujian kemerdekaan baru di era digital, di mana kedaulatan data dan algoritma menjadi tantangan utama dalam menjaga arah ekonomi digital nasional.
- Ia menegaskan pentingnya membangun infrastruktur digital tangguh seperti pusat data, kabel bawah laut, dan keamanan siber agar aktivitas masyarakat modern tidak terganggu oleh gangguan arus data.
- Azis memperingatkan ancaman perang digital melalui disinformasi dan propaganda, serta menyerukan kolaborasi lintas sektor untuk memperkuat ketahanan masyarakat dan kedaulatan digital Indonesia.
Jakarta, IDN Times - Anggota Komisi II DPR RI, Azis Subekti mengatakan, kemerdekaan Indonesia kini menghadapi ujian baru. Bukan lagi dalam bentuk penjajahan fisik, melainkan dalam bentuk penguasaan data, algoritma, akal imitasi, infrastruktur digital, dan ruang informasi publik.
Ia menilai transformasi digital harus ditempatkan sebagai agenda strategis nasional. Menurutnya, Indonesia tidak boleh hanya menjadi pasar besar bagi platform global, tetapi harus mampu menentukan arah sendiri dalam ekonomi digital dunia.
“Setiap zaman selalu menguji kembali arti kemerdekaan. Pada abad digital, ujian itu hadir melalui data, algoritma, pusat komputasi, kabel bawah laut, media sosial, dan kecerdasan buatan,” kata Azis dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (25/6/2026).
1. Indonesia saat ini alami transformasi digital terbesar dalam sejarah
Azis mengatakan, Indonesia saat ini mengalami transformasi digital terbesar dalam sejarah. Jaringan internet makin luas, transaksi elektronik menjadi kebiasaan masyarakat, perdagangan daring berkembang pesat, layanan publik mulai berpindah ke platform digital, dan generasi muda tumbuh dalam ekosistem yang semakin ditentukan oleh layar serta aplikasi.
Namun, ia mengingatkan, keterhubungan digital belum otomatis berarti kedaulatan digital. Sebuah bangsa bisa memiliki jutaan pengguna internet, tetapi tetap bergantung pada platform, infrastruktur, dan sistem teknologi yang dikendalikan pihak luar.
Menurut Azis, tantangan terbesar Indonesia adalah memastikan nilai tambah digital tidak keluar seluruhnya dari dalam negeri. Ia menilai, data masyarakat Indonesia harus dilindungi sebagai bagian dari martabat warga negara dan kepentingan nasional.
“Indonesia bisa sangat terkoneksi, tetapi belum tentu benar-benar berdaulat. Kita harus memastikan ekonomi digital tidak hanya memperkaya platform, tetapi juga memperluas kesejahteraan nasional,” ujarnya.
2. Urgensi infrastruktur digital harus tangguh
Azis menekankan pentingnya infrastruktur digital yang tangguh. Kabel bawah laut, pusat data, satelit, keamanan siber, internet exchange, serta kapasitas komputasi nasional perlu dipandang sebagai infrastruktur strategis, seperti halnya pelabuhan, jalan raya, bandara, dan pembangkit listrik.
Ia mengatakan, gangguan terhadap arus data dapat berdampak luas terhadap kehidupan masyarakat modern. Tidak hanya mengganggu komunikasi, tetapi juga transaksi keuangan, pelayanan publik, perdagangan, pendidikan, kesehatan, dan pemerintahan.
3. Perang digital berupa disinformasi, propaganda, operasi pengaruh, dan rekayasa emosi
Selain infrastruktur, Azis menilai Indonesia juga perlu memperkuat ketahanan masyarakat dari manipulasi informasi. Menurutnya, perang di era digital tidak selalu dimulai dengan pasukan yang melintasi perbatasan, tetapi dapat hadir melalui disinformasi, propaganda, operasi pengaruh, dan rekayasa emosi di ruang digital.
“Yang diperebutkan bukan hanya data, tetapi juga perhatian manusia. Dari perhatian lahir kebiasaan, dari kebiasaan lahir cara berpikir, dan dari cara berpikir lahir arah peradaban,” katanya.
Azis mendorong pemerintah, dunia usaha, perguruan tinggi, komunitas teknologi, media, sekolah, pesantren, keluarga, dan masyarakat sipil membangun agenda kedaulatan digital secara bersama.
Menurut dia, Indonesia harus terbuka terhadap dunia, tetapi tetap memiliki kemampuan mengatur diri. Keterbukaan tanpa perlindungan dapat menjadi kerentanan, sementara keterbukaan yang disertai kemandirian dapat menjadi kekuatan.
“Pertanyaan terbesarnya bukan hanya seberapa cepat internet Indonesia atau seberapa besar ekonomi digitalnya. Pertanyaan utamanya adalah apakah transformasi digital akan memperkuat kemerdekaan Indonesia atau justru melahirkan ketergantungan baru,” ujarnya.
