Dokumen Bocor, Begini Perlakuan Tiongkok Terhadap Muslim Uighur
Presiden Tiongkok Xi Jinping tiba untuk upacara sambutan di Balai Agung Rakyat, di Beijing, Tiongkok, pada 25 Oktober 2019. (ANTARA FOTO/REUTERS/Jason Lee)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Beijing, IDN Times - Sebuah dokumen yang merinci tentang perlakuan pemerintah Tiongkok terhadap warga Muslim di Xinjiang bocor kepada International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ) pada Minggu (24/11).
Dokumen sebanyak sembilan halaman tersebut ditandangani oleh Deputi Sekretaris Partai Komunis di Xinjiang, Zhu Hailun, pada 2017. Menurut ICIJ yang menyebutnya sebagai "Kabel Tiongkok" dan telah dibagikan ke sejumlah media massa internasional, di dalamnya terdapat detil-detil tentang pelanggaran HAM sistematis yang dilakukan kepada kelompok minoritas itu.
Bahkan, apa yang terjadi di sana lebih mirip seperti penjara keamanan maksimum dibandingkan kamp vokasi seperti yang diklaim Beijing selama ini. Menurut laporan PBB, ada hampir satu juta warga Muslim yang berada di kamp detensi di berbagai titik di Xinjiang.
1. Pemerintah mengklaim ada pendidikan vokasi yang diberikan secara sukarela
Sebuah tank militer milik Tiongkok tampak berada di pinggir jalan di Provinsi Xinjiang, Tiongkok. ANTARA FOTO/REUTERS/David GrayPemerintah Tiongkok selama ini mengaku kepada dunia bahwa pihaknya tidak menawan warga Muslim Uighur, melainkan semua berlangsung secara sukarela. Beijing juga mengklaim bahwa mereka mendapatkan pendidikan keahlian secara sukarela di institusi vokasi agar terhindar dari radikalisme.
Klaim tersebut, misalnya, pernah disampaikan dalam sebuah pernyataan tertulis oleh Kedutaan Besar Tiongkok di Indonesia yang diterima IDN Times pada Desember 2018. "Di beberapa tempat, warga tertentu punya keterbatasan memahami bahasa bersama di negara ini dan tak cukup punya pengetahuan soal hukum," tulis juru bicara kedutaan.
"Mereka kerap kali sulit mendapatkan pekerjaan karena terbatasnya kemampuan vokasi. Ini membuat mereka rentan terhadap kekerasan terorisme dan ekstremisme." Pemerintah juga membantah tudingan tidak adanya kebebasan beragama di negara tersebut.
Baca Juga: Ramai Soal Uighur, Begini Tanggapan Kedubes Tiongkok di Jakarta
2. Peraturan di kamp detensi mirip penjara
Editor’s picks
Situasi sebuah sekolah di Provinsi Xinjiang, Tiongkok. IDN Times/Uni LubisAkan tetapi, yang tercatat dalam dokumen yang bocor itu memperlihatkan sebaliknya. Zhu menginstruksikan kepada kepala kamp detensi di Xinjiang agar menjalankan fasilitas tersebut seperti penjara yang sarat dengan disiplin ketat, hukuman dan pelarangan untuk kabur.
Salah satu yang mendapatkan dokumen itu adalah The Guardian. Zhu menginstruksikan agar tidak boleh ada tawanan yang meninggalkan lokasi hingga memberlakukan pengakuan dan penebusan jika mereka melanggar peraturan.
Instruksi lainnya adalah agar pengelola fasilitas menjadikan Bahasa Mandarin sebagai prioritas bahan ajaran utama. Kemudian, seperti berbagai laporan selama ini, di dalam kamp-kamp detensi juga harus dipasang kamera-kamera pengintai di dalam asrama maupun ruang kelas.
3. Setiap gerak-gerik mereka harus sesuai dengan peraturan
Gedung yang disebut sebagai gedung vokasi warga Muslim Uighur. IDN Times/Uni LubisTidak hanya itu, setiap aktivitas tawanan juga sangat diawasi. Dalam salah satu bagian tertulis bahwa "para siswa harus punya posisi tidur yang tetap, posisi mengantre yang tetap, tempat duduk yang tetap di dalam kelas, dan sangat dilarang untuk berubah".
"Pemberlakuan norma-norma serta disiplin-disiplin perilaku diwajibkan untuk bangun tidur, mandi, pergi ke toilet, bersih-bersih, makan, belajar, tidur, menutup pintu dan sebagainya," tulis peraturan tersebut.
Siapa pun yang bisa mematuhi seluruh aturan itu akan mendapatkan hadiah berupa poin dan diizinkan untuk berhubungan dengan keluarga begitu bebas. Syarat bebasnya pun tak mudah di mana keputusan ada di tangan empat orang anggota komiter Partai Komunis.
Sophie Richardson, Direktur Human Rights Watch Tiongkok, mengatakan kepada BBC bahwa dokumen itu bisa dipakai oleh jaksa untuk melakukan penuntutan. "Saya kira adil rasanya untuk mendeskripsikan bahwa semua orang yang ditawan di sana mengalami setidaknya siksaan psikologis karena secara harafiah mereka tak tahu sampai kapan mereka akan tinggal," kata Richardson.
Baca Juga: Arab Saudi dan Rusia Puji Sikap Tiongkok Terhadap Uighur di Xinjiang
Topik:
Berita Terkini Lainnya
