Rugikan Negara, 20 Orang Penipu Subsidi Pertanian Yunani Diringkus
- Polisi Yunani menangkap 20 orang di Kreta atas dugaan penipuan subsidi pertanian Uni Eropa senilai lebih dari 3 juta euro sejak 2019.
- Para pelaku, termasuk akuntan dan pejabat publik, memalsukan data lahan serta dokumen sewa fiktif untuk mencairkan dana bantuan melalui sistem resmi pemerintah.
- Kasus ini mengguncang politik Yunani, memicu pembubaran lembaga OPEKEPE dan pencabutan kekebalan hukum sejumlah anggota parlemen untuk penyelidikan lanjutan.
Jakarta, IDN Times - Kepolisian Yunani menahan 20 orang di Pulau Kreta pada Senin (25/5/2026) terkait dugaan penipuan dana subsidi pertanian Uni Eropa. Jaringan ini diduga telah memperoleh keuntungan ilegal lebih dari 3 juta euro (Rp62,25 miliar) sejak beroperasi pada tahun 2019.
Operasi yang dipimpin oleh Unit Kejahatan Terorganisir Kreta ini berlangsung serentak di wilayah Rethymno, Heraklion, dan Lasithi. Para tersangka, yang meliputi akuntan hingga pegawai negeri sipil, diduga membantu sejumlah pihak mencairkan dana bantuan dengan menggunakan data lahan fiktif.
1. Kronologi pemeriksaan dan penahanan tersangka
Operasi kepolisian ini menyasar kelompok yang diduga telah beraksi selama lebih dari lima tahun. Selain 20 orang yang telah ditahan, polisi juga masih memeriksa sekitar 90 orang lainnya. Salah satu tersangka yang ditangkap adalah seorang wakil wali kota aktif yang mengelola pusat layanan hibah pertanian.
Menteri Perlindungan Warga Yunani, Michalis Chrysochoidis, menyatakan bahwa pemerintah serius memproses hukum pihak-pihak yang terlibat dalam kasus ini. Para tersangka dijadwalkan menjalani pemeriksaan di Kantor Kejaksaan Umum Eropa (EPPO) di Athena pada Kamis (28/5/2026).
"Kita harus melihat masalah ini dengan jelas. Kelompok-kelompok kejahatan ini sedang ditangkap satu per satu dan akan diproses hukum," kata Michalis Chrysochoidis, dilansir The Straits Times.
2. Cara pelaku memalsukan dokumen pengajuan dana
Kelompok ini menjadikan sebuah kantor akuntan di Rethymno sebagai pusat kegiatan. Dua akuntan utama dalam kasus ini memanfaatkan celah pada tata cara pengajuan subsidi. Mereka bekerja sama dengan pengelola Pusat Penerimaan Deklarasi (KYD) untuk mencari data lahan pertanian yang tidak diurus oleh pemilik aslinya.
Setelah mendapatkan target lahan, para pelaku membuat surat perjanjian sewa dan laporan aset fiktif. Mereka juga meminta beberapa orang untuk berpura-pura menjadi penyewa lahan agar bisa mengajukan bantuan melalui sistem Unified Aid Applications (EAE). Berkas tersebut kemudian diajukan ke lembaga penyalur subsidi di Yunani (OPEKEPE). Kerugian awal dari tindakan ini diperkirakan mencapai 2,73 juta euro (Rp56,65 miliar).
3. Dampak kasus terhadap jalannya pemerintahan
Penangkapan di Pulau Kreta ini merupakan bagian dari pemeriksaan menyeluruh oleh EPPO terkait dugaan pelanggaran keuangan Uni Eropa. Kasus ini turut memengaruhi kondisi politik pemerintahan Perdana Menteri Kyriakos Mitsotakis, menyusul kasus serupa pada tahun lalu yang melibatkan puluhan peternak, pegawai negeri, dan politisi setempat.
Terkait rentetan kasus pelanggaran tersebut, lembaga OPEKEPE telah resmi dibubarkan pada tahun 2025 dan wewenang penyaluran subsidi kini dipindahkan ke lembaga pajak negara. Pada April lalu, parlemen Yunani juga telah mencabut kekebalan hukum 13 anggota parlemen agar mereka dapat diperiksa lebih lanjut oleh pihak kejaksaan.
"Saya meminta Kantor Kejaksaan Umum Eropa untuk segera mengambil semua langkah pemeriksaan setelah kekebalan anggota parlemen kami dicabut," kata Perdana Menteri Kyriakos Mitsotakis.
