Rusia Percepat Referendum 4 Wilayah Ukraina yang Diduduki
Jakarta, IDN Times - Rusia pada Selasa (20/9/2022) merencanakan referendum untuk empat wilayah Ukraina yang telah diduduki. Empat wilayah tersebut adalah Luhansk, Kherson, dan sebagian wilayah Zaporizhzhia serta Donetsk.
Jika referendum sesuai dengan keinginan Moskow, maka empat wilayah tersebut akan menjadi bagian integral dari Federasi Rusia.
Para pemimpin Barat menolak rencana tersebut. Presiden Prancis, Emmanuel Macron, bahkan menyebutnya sebagai sebuah parodi. Kanselir Jerman, Olaf Scholz, menyebutnya sebagai referendum palsu.
1. Referendum memungkinkan Rusia menggambar ulang garis perbatasan negara
Setelah mengalami kekalahan serius akibat serangan balik Ukraina di wilayah Kharkiv, Rusia kini bergerak lebih jauh dengan berencana mempercepat referendum wilayah yang telah diduduki.
Penjadwalan referendum akan dimulai pada Jumat di Luhansk, Kherson, Zaporizhzhia dan Donetsk.
Melansir Associated Press, Mantan Presiden Rusia Dmitry Medvedev mengatakan, referendum akan membuat garis perbatasan digambar ulang, tidak dapat diubah dan memungkinkan Moskow menggunakan cara apa pun untuk mempertahankannya.
Menteri Luar Negeri Ukraina, Dmytro Kuleba, mengecam rencana referendum yang akan dilakukan dengan pemungutan suara tersebut. Dia mengatakan bahwa referendum tidak akan mengubah apa pun.
"Ini adalah tindakan putus asa bagi Rusia, tetapi itu tidak akan membantu mereka," kata Kuleba, yang hadir dalam Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
2. Pemimpin Barat menyebut referendum melanggar hukum internasional
Para pemimpin Barat segera bersuara setelah rencana percepatan referendum itu diumumkan. Penasihat keamanan nasional Amerika Serikat (AS), Jake Sullivan, mengatakan Washington menolaknya dengan tegas.
Melansir RFE/RL, Kanselir Scholz menggunakan kata palsu untuk menggambarkan referendum yang akan dilakukan oleh kelompok separatis Ukraina pro-Rusia.
"Sangat, sangat jelas bahwa referendum palsu ini tidak dapat diterima dan tidak tercakup dalam hukum internasional," kata Scholz.
Kepala kebijakan luar negeri Uni Eropa (UE), Josep Borrell, mengatakan bahwa referendum merupakan pelanggaran hukum internasional.
"Rusia, kepemimpinan politiknya, dan semua yang terlibat dalam 'referenda' ini dan pelanggaran hukum internasional lainnya di Ukraina akan dimintai pertanggungjawaban, dan tindakan pembatasan tambahan terhadap Rusia akan dipertimbangkan," kata Borrell.
3. Presiden Prancis sebut rencana referendum Rusia merupakan parodi
Presiden Macron, yang hadir di New York untuk mengikuti pertemuan Majelis Umum PBB, mengatakan bahwa referendum tersebut tidak akan diakui oleh masyarakat internasional.
"Jika ide referendum Donbass tidak begitu tragis, itu akan lucu. Saya pikir apa yang diumumkan oleh Rusia adalah parodi. Ini sinisme, dan jelas tidak akan diakui oleh komunitas internasional," kata Macron dikutip dari Reuters..
Rusia telah menempatkan pejabat di wilayah yang telah diduduki di Ukraina. Para pejabat pro-Rusia itu menguraikan rencana bergabung dengan Federasi Rusia akhir bulan ini, yang telah dikecam oleh Kiev.
Edgars Rinkevics, Menteri Luar Negeri Latvia, menyerukan agar lebih banyak sanksi dijatuhkan terhadap Moskow. Dia juga menyerukan lebih banyak bantuan senjata dikirim untuk pasukan Ukraina.
