Rusia Tolak Ide Tempatkan Pasukan Perdamaian di Eropa di Ukraina
Jakarta, IDN Times - Menteri Luar Negeri Rusia Sergey Lavrov, pada Senin (30/12/2024), menolak pengiriman tentara penjaga perdamaian Barat ke Ukraina pascaperang. Ia mengklaim masih awal untuk membicarakan mengenai pengiriman pasukan penjaga perdamaian.
Sebelumnya, Presiden Prancis Emmanuel Macron mengusulkan pengiriman tentara asal negara-negara Barat untuk menjaga perdamaian di Ukraina usai gencatan senjata. Namun, sejumlah negara mengklaim pengiriman tentara justru akan mengekskalasi perang di Ukraina.
1. Lavrov tolak proposal perdamaian dari Trump
Lavrov mengaku tidak puas dengan rencana pengiriman tentara penjaga perdamaian asal Barat ke Ukraina dan penundaan keanggotaan Ukraina dalam NATO yang diusulkan oleh Presiden terpilih Amerika Serikat (AS) Donald Trump.
"Kami tidak puas dengan proposal yang disuarakan oleh perwakilan dari presiden terpilih untuk menunda keanggotaan NATO selama 20 tahun ke depan. Selain itu, kami juga tidak setuju soal pengiriman kontingen tentara penjaga perdamaian dari Inggris dan negara Uni Eropa (UE)," terangnya, dikutip Tass.
Ia menambahkan, Moskow masih belum menerima sinyal dari Washington terkait proposal perdamaian di Ukraina. Lavrov menyebut status Trump masih sebagai presiden terpilih sehingga urusan luar negeri saat ini masih dipegang pemerintahan sekarang.
2. Batalkan penangguhan pengiriman senjata jarak menengah
Sehari sebelumnya, Lavrov mengungkapkan rencana pembatalan penangguhan pengiriman misil jarak pendek hingga menengah. Ia menyebut AS tidak mengikuti kebijakan ini dan memutuskan untuk mengirimkan senjata tersebut ke Ukraina.
"Kami menilai situasi terkini berdasarkan analisis aksi pengrusakan stabilitas dari AS dan NATO di kawasan strategis dan sesuai dengan sepantasnya. Evolusi ancaman di Rusia semakin nyata dan semua berasal dari mereka," tutur Lavrov, dilansir France24.
Ia menambahkan, pemblokiran pengiriman senjata jarak jauh dan menangah sangat tidak relevan lagi. Lavrov menyebut, AS telah mengabaikan peringatan dari Rusia dan China terkait praktik ini dan mengirimkan senjata itu ke berbagai negara di dunia.
Pada 2019, AS sudah menarik diri dari perjanjian penangguhan pengiriman senjata jarak menengah. Sementara, Rusia mengatakan tidak akan mengirimkan senjata tersebut jika AS tidak mengirimkannya.
3. Ukraina upayakan jaminan keamanan dengan menjadi anggota NATO
Duta Besar Ukraina di PBB Andriy Melnyk mengungkapkan, negaranya akan berfokus pada jaminan keamanan dan mengupayakan bergabung menjadi anggota NATO.
"Kami menekankan pentingnya jaminan keamanan di atas jaminan politik. Rekan kami memang sangat berhati-hati terkait permasalahan militer untuk mempertahankan Ukraina jika Rusia kembali menyerang di kemudian hari," ungkapnya, dikutip TVP World.
Ia mengatakan, jaminan keamanan hanya dapat diformalisasi melalui hubungan bilateral atau kerja sama multilateral yang melibatkan NATO dan negara-negara anggota UE. Ia mengklaim keduanya yang mampu membawa perjanjian perdamaian dengan Rusia.
Beberapa negara anggota NATO, seperti Jerman, Hungaria, dan Slovakia masih menolak masuknya Ukraina masuk dalam aliansi militer tersebut. AS juga menyampaikan bahwa aksesi Ukraina dalam NATO bukanlah prioritas utama saat ini.
