Skotlandia Tunda Penegakan Hukum Paspor Vaksin
Jakarta, IDN Times - Pemerintah Skotlandia pada hari Selasa (28/9/2021) mengumumkan akan menuda penegakan hukum paspor vaksin COVID-19 hingga 18 Oktober, yang berarti tidak ada sanksi yang akan diberikan kepada pelaku usaha yang melanggar aturan. Meski tindakan hukum ditunda sertifikat vaksin tetap akan mulai digunakan pada 1 Oktober.
1. Skema paspor vaksin yang akan diterapkan Skotlandia
Melansir dari The Guardian, pengumuman penundaan ini disampaikan oleh Menteri Pertama Skotlandia, Nicola Sturgeon di parlemen, mengatakan penundaan akan memberikan lebih banyak waktu kepada bisnis untuk menyesuaikan usaha dengan peraturan, dan penundaan ini menunjukkan pemerintah peduli dengan tantangan yang dihadapi bisnis.
Sturgeon juga mengkonfirmasi mengenai Skotlandia yang tidak akan menyelaraskan aturan untuk melonggarkan pengujian pasca-kedatangan pelancong internasional dengan Inggris, setelah mereka dikonfirmasi. Hal itu dilakukan karena banyaknya turis yang bepergian melalui bandara Inggris ke Skotlandia, sehingga aturan terpisah akan sia-sia.
Pemimpin Skotlandia itu juga mengatakan status vaksinasi akan mulai tersedia di aplikasi National Health Service (NHS) Skotlandia sehari sebelum sertifikat vaksin diterapkan. Sertifikat vaksinasi dapat dicetak atau menggunakan tampilan digital.
Aturan sertifikan vaksin akan mulai berlaku pada jam 5 pagi pada 1 Oktober, yang mewajibkan orang yang berusia 18 tahun ke atas untuk menunjukkan bukti vaksinasi penuh sebelum memasuki klub malam, acara dalam ruangan tanpa tempat duduk dengan lebih dari 500 orang, acara luar ruangan tanpa tempat duduk dengan lebih dari 4 ribu orang, dan acara dengan lebih dari 10 ribu peserta.
2. Industri malam mengeluhkan aturan sertifikat vaksin
Melansir dari BBC, penerapan bukti vaksin untuk mengakses kegiatan telah membuat banyak bisnis mengeluh, terutama industri malam. Asosiasi Industri Waktu Malam di Skotlandia telah menyiapkan upaya hukum untuk membatalkan kebijakan pemerintah ini.
Industri malam telah mempertanyakan tentang definisi klub malam. Dalam hukum Skotlandia klub malam dideskripsikan sebagai tempat yang beroperasi antara tengah malam hingga jam 5 pagi, yang menyediakan minuman beralkohol dan memiliki area khusus untuk menari dan menyediakan musik.
Menurut Asosiasi Industri Waktu Malam definisi tersebut berpotensi mencakup hingga 2 ribu pub dan bar, selain 100 tempat yang merupakan benar-benar klub malam. Kebijakan pemerintah ini juga dianggap dapat menghambat pemulihan industri malam yang telah terpuruk akibat COVID-19.
Pemerintah sebelumnya telah membatalkan stadion sepak bola untuk menerapkan paspor vaksin untuk penonton sebelum diizinkan memasuki stadion. Pemerintah telah menghimbau agar acara besar di luar ruangan seperti festival musik dan pertandingan olahraga untuk melakukan pemeriksaan yang wajar.
3. Pihak oposisi meminta pemerintah tidak melanjutkan paspor vaksin
Melansir dari Daily Record, partai oposisi telah menentang skema sertifikat vaksin. Pemimpin Partai Buruh Skotlandia, Anas Sarwar bersikeras menolak kebijakan tersebut, dia menyampaikan ada masalah dalam hukum dan etika seputar paspor vaksin, dia menyarankan pemerintah sebaiknya fokus pada perbaikan sistem seperti pengujian daripada menerapkan paspor vaksin.
Sarwar juga menyampaikan sistem bukti vaksinasi digital masih memiliki kendala, dia memberitahu setelah mengunduh dokumen PDF vaksinnya pada minggu ini ada data yang tidak lengkap, yaitu keterangan mengenai dosis pertamanya.
Pimpinan Demokrat Liberal Skotlandia, Alex Cole-Hamilton meminta Sturgeon membatalkan skema sertifikat vaksin, yang dianggap telah melanggar privasi medis orang. Dia menyampaikan semua partai oposisi telah menentang paspor vaksin, industri malam juga mengajukan keberatan ke pengadilan, dan kelompok hak asasi manusia telah menyatakan keprihatinan mereka.
Ketua Demokrat Liberal ini juga mengklaim pemerintah yang melakukan penundaan penerapan hukum skema vaksin menujukkan pemerintah dan bisnis tidak siap dalam menjalankan program untuk membatasi virus corona.
Douglas Ross yang memimpin Partai Konservatif Skotlandia mengatakan penundaan itu menunjukkan bahwa skema telah gagal, dia menyarankan agar dilakukan pemungutan suara di parlemen untuk menentukan apakah paspor vaksin perlu dilanjutkan atau tidak.
