Spanyol Jadi Negara Eropa Pertama yang Izinkan Wanita Cuti Hamil
Jakarta, IDN Times - Parlemen Spanyol, pada Kamis (16/2/2023), mengesahkan undang-undang mengenai cuti menstruasi pekerja, aborsi, dan hak-hak trangender.
Keputusan parlemen membuat Spanyol menjadi negara Eropa pertama yang memperkenalkan cuti haid, memperluas akses aborsi, dan memudahkan prosedur untuk mengubah status gender yang terdaftar secara hukum.
Menteri Kesetaraan Irene Montero dan koalisi pemerintah, serta partai politik dari sayap kiri, telah memperjuangkan undang-undang tersebut.
1. Cuti menstruasi dijamin negara
Melansir France 24, undang-undang itu disetujui setelah ada 185 suara yang mendukung, berbanding 154 suara yang menentang. Aturan tersebut memberikan hak kepada pekerja yang mengalami nyeri haid untuk cuti sebanyak yang mereka butuhkan, dengan sistem jaminan sosial negara, bukan pemberi kerja yang menanggung biaya cuti.
Sama dengan cuti berbayar karena alasan kesehatan lainnya, cuti menstruasi harus ada keterangan dari dokter. Lamanya cuti yang dapat diberikan dokter belum ditentukan dalam undang-undang.
Masyarakat Ginekologi dan Kebidanan Spanyol mengatakan, sekitar sepertiga wanita yang menstruasi menderita sakit parah.
"Ini adalah hari bersejarah bagi kemajuan feminis," kata Menteri Kesetaraan Montero menjelang pemungutan suara.
Undang-undang tersebut telah menciptakan perpecahan di antara politisi dan serikat pekerja. UGT salah satu serikat pekerja terbesar di Spanyol memperingatkan hal itu dapat menstigmatisasi perempuan di tempat kerja dan mendukung perekrutan pekerja pria.
Oposisi utama Partai Populer (PP) yang konservatif juga memperingatkan bahwa undang-undang tersebut berisiko memberikan stigma pada perempuan dan dapat menimbulkan konsekuensi negatif bagi pekerja perempuan.
2. Aborsi untuk remaja
Cuti menstruasi adalah salah satu langkah penting dalam undang-undang yang lebih luas, yang juga memberikan peningkatan akses aborsi di rumah sakit umum.
Saat ini, lebih dari 80 persen aborsi di Spanyol dilakukan di klinik swasta, dengan banyak dokter di sistem kesehatan masyarakat menolak melakukannya karena alasan agama.
Undang-undang yang disetujui parlemen itu mengizinkan anak di bawah umur berusia 16 dan 17 tahun boleh melakukan aborsi tanpa persetujuan orang tua. Aturan itu akan membalikkan persyaratan yang diperkenalkan oleh pemerintah konservatif sebelumnya pada 2015.
Spanyol mendekriminalisasi aborsi sejak1985. Pada 2010, Spanyol mengeluarkan undang-undang yang memungkinkan perempuan untuk memilih aborsi secara bebas selama 14 minggu pertama kehamilan dalam banyak kasus.
3. Perubahan identitas gender
Melansir DW, undang-undang itu memungkinkan siapapun yang berusia 16 tahun ke atas mengubah status gendernya tanpa laporan medis disforia gender dan bukti perawatan hormon selama 2 tahun.
Aturan itu juga memungkinkan anak di bawah umur berusia 14 dan 15 tahun untuk mengajukan perubahan dengan persetujuan orang tua atau wali sah. Untuk anak di bawah umur berusia 12 dan 13 tahun perlu izin hakim.
Undang-undang itu juga menetapkan larangan terapi konversi yang berupaya mengubah orientasi seksual seseorang menjadi heteroseksual dan menguraikan langkah-langkah pemerintah untuk memasukkan orang trans ke dalam angkatan kerja, pendidikan, dan perumahan.
"Undang-undang ini mengakui hak orang trans untuk menentukan sendiri identitas gender mereka, itu mendepatologi orang trans. Orang trans bukan orang sakit, mereka hanya manusia biasa," kata Montero, menjelang pemungutan suara.
Dia menggambarkan undang-undang tersebut sebagai salah satu undang-undang terpenting dari badan legislatif.
"Kami merayakan fakta bahwa undang-undang ini telah disahkan setelah 8 tahun bekerja tanpa lelah untuk mendapatkan hak bagi komunitas trans," kata Uge Sangil, kepala FELGBTI+.
Namun, undang-undang tersebut menimbulkan keretakan dalam koalisi pemerintah karena ditentang oleh Partai Sosialis Perdana Menteri Pedro Sanchez. Pihak oposisi juga menentang. Maria Jesus Moro dari oposisi Partai Populer mengajukan banding untuk menentang undang-undang tersebut menjelang sesi pemungutan suara.
Kelompok lain yang menentang khawatir perubahan aturan akan memungkinkan laki-laki berkompetisi dalam olahraga perempuan atau meminta dipindahkan ke penjara perempuan.
