Survei: Sepertiga Warga AS Dukung Operasi Militer di Venezuela
- 65% simpatisan Partai Republik mendukung operasi militer, sementara hanya 11% dari Demokrat yang setuju..
- Hanya 23% responden independen yang menyetujui tindakan Trump.
- 72% responden khawatir AS akan terlibat terlalu jauh dalam urusan internal Venezuela.
- 51% responden setuju bahwa motivasi utama serangan militer adalah untuk mendapatkan akses lebih besar terhadap ladang minyak Venezuela.
Jakarta, IDN Times - Jajak pendapat terbaru menunjukkan warga Amerika Serikat (AS) terbelah dalam menyikapi operasi militer negaranya di Venezuela. Survei Reuters/Ipsos mencatat hanya satu dari tiga warga yang mendukung langkah Presiden Donald Trump saat Amerika serang Venezuela untuk menangkap Nicolas Maduro.
Secara rinci, hasil jajak pendapat yang dirilis Senin (5/1/2026) ini, memperlihatkan 33 persen responden setuju dengan penangkapan tersebut. Sementara itu, 34 persen menyatakan tidak setuju dan 32 persen mengaku ragu-ragu atas intervensi militer itu.
1. Perbedaan sentimen antara kubu Demokrat dan Republik
Perbedaan sentimen terlihat jelas saat responden dibagi berdasarkan afiliasi partai politik. Sebanyak 65 persen simpatisan Partai Republik mendukung operasi militer tersebut, berbanding terbalik dengan Demokrat yang hanya mencatatkan 11 persen dukungan.
Responden independen juga cenderung skeptis dengan hanya 23 persen yang menyatakan persetujuan mereka atas tindakan Trump. Perbedaan tajam ini mencerminkan polarisasi di masyarakat AS terkait kebijakan luar negeri agresif pemerintahan saat ini.
Survei ini dilakukan secara daring pada 4-5 Januari 2026 terhadap 1.248 orang dewasa di seluruh wilayah AS. Jajak pendapat tersebut memiliki margin of error sekitar 3 poin persentase dan dianggap merepresentasi populasi nasional.
Meski menuai kontroversi, tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Trump secara umum justru menyentuh angka 42 persen. Menurut Straits Times, angka ini merupakan capaian tertinggi sejak Oktober, naik dari 39 persen pada bulan Desember sebelumnya.
2. Publik cemas AS terjebak konflik berkepanjangan
Mayoritas responden khawatir AS akan terjebak dalam konflik berkepanjangan di Venezuela. Sekitar 72 persen responden cemas bahwa Washington akan terlibat terlalu jauh dalam urusan internal negara Amerika Selatan tersebut.
Isu penguasaan cadangan minyak juga menjadi sorotan dalam persepsi publik AS terhadap motif pemerintah. Sebanyak 51 persen responden setuju bahwa motivasi utama serangan militer adalah untuk mendapatkan akses lebih besar terhadap ladang minyak Venezuela.
Terkait tata kelola pascaoperasi, publik AS cenderung menolak gagasan Washington mengambil alih pemerintahan Caracas. Sekitar 44 persen responden menentang AS menjalankan pemerintahan Venezuela sampai terbentuk pemerintahan baru, sementara hanya 34 persen yang mendukung. Kekhawatiran ini juga mencakup isu keselamatan tentara dan beban biaya yang harus ditanggung negara.
"Sebanyak 74 persen responden menyatakan kekhawatiran akan risiko terhadap nyawa personel militer AS. Sementara itu, 69 persen mengkhawatirkan biaya finansial dari keterlibatan AS di Venezuela," tulis laporan Ipsos terkait temuan survei tersebut.
3. Maduro klaim tidak bersalah di pengadilan AS
Operasi penangkapan Maduro dilakukan oleh pasukan khusus AS dalam serangan fajar di Caracas pada 3 Januari 2026. Presiden Trump kemudian menyatakan bahwa AS akan mengelola Venezuela untuk jangka waktu yang tidak ditentukan dan mengancam serangan lanjutan jika diperlukan.
Maduro dan istrinya, Cilia Flores, telah diterbangkan ke New York untuk menghadapi dakwaan federal terkait perdagangan narkoba dan terorisme. Dalam sidang perdananya, pemimpin sosialis tersebut mengaku tidak bersalah atas semua tuduhan yang dialamatkan kepadanya.
Dilansir The Guardian, penangkapan Maduro telah memicu aksi protes dari berbagai kalangan diaspora Venezuela di luar gedung pengadilan federal Manhattan. Sebagian merayakan penahanan tersebut sebagai bentuk keadilan, sementara demonstran lain mengecam tindakan itu sebagai pelanggaran hukum internasional. Maduro sendiri menyatakan dirinya adalah korban penculikan militer dan masih menjabat sebagai presiden sah.
"Saya tidak bersalah, saya adalah orang yang baik dan saya masih presiden negara saya. Saya menolak tuduhan ini dan menyatakan diri sebagai korban penculikan," tegas Maduro melalui penerjemah di pengadilan federal New York, dilansir Al Jazeera.
