Uni Eropa: Pemilu Belarus Palsu dan Tidak Adil
Jakarta, IDN Times - Parlemen Eropa, pada Rabu (22/1/2025), mengecam penyelenggaraan pemilihan presiden (pilpres) di Belarus. Brussels mengklaim bahwa pemilu tersebut tidak adil dan bebas karena hanya berfungsi memperpanjang masa jabatan Presiden Belarus Alexander Lukashenko.
Pada November, Lukashenko mengancam akan mematikan internet jika terjadi demonstrasi akbar seperti pada 2020. Ia pun sudah melancarkan operasi penangkapan massal terhadap lebih dari 1.250 aktivis dan oposisi beserta keluarganya menjelang berlangsungnya pilpres pada 26 Januari 2025.
1. Tidak akan mengakui hasil pilpres di Belarus
Parlemen Eropa sudah menyetujui resolusi untuk menetapkan pilpres Belarus adalah pilpres palsu. Sebanyak 567 anggota parlemen menyetujui kebijakan tersebut dan hanya 66 yang absen dan 25 yang menolak.
"Mengacu pada pemilu 2020, maka Uni Eropa (UE) menganggap pemerintahan di Belarus saat ini tidak sah, ilegal, dan kriminal karena tidak mendapatkan dukungan dari rakyat Belarus yang menginginkan demokrasi, kebebasan, dan penguatan hak asasi manusia (HAM)," tuturnya, dikutip RFE/RL.
Brussels juga menyebut bahwa pemilu Belarus tersebut tidak akan dijalankan sesuai standar internasional terkait kebebasan, keadilan, dan transparansi. Pihaknya menyebut tidak akan mengakui hasil pilpres di negara pecahan Uni Soviet tersebut.
Dalam pilpres tahun ini, Lukashenko diprediksi akan menang mudah tanpa adanya lawan dari pihak oposisi dan kembali memperpanjang kekuasannya sejak 1994.
2. Tepis tuduhan buruk terhadap pilpres Belarus
Menteri Luar Negeri Belarus, Antony Glaz, mengatakan bahwa Minsk sudah menyiapkan diri dari pernyataan-pernyataan buruk UE terhadap penyelenggaraan pilpres di Belarus.
"Kami sudah menerima rencana European External Action Service (EEAS) terkait rencana usai hasil pilpres di Belarus. Resolusi itu belum disahkan dan pemilu di Belarus juga belum dimulai. Namun, dokumen tersebut sudah menuliskan semua kecaman dan tidak akan mengakui hasil pilpres," terangnya, dilansir Belta.
Ia menolak tudingan bahwa standar demokrasi di Belarus tidak sesuai dengan standar internasional. Ia mengklaim semua jurnalis independen dibebaskan masuk ke Belarus untuk meliput pilpres.
"Kami sudah melihat pernyataan buruk dari awal. Kami sudah memperbolehkan 330 jurnalis internasional untuk meliput pemilu. Mereka berasal dari media-media top dunia, termasuk dari media independen dari 23 negara," tambahnya.
3. Lukashenko kritisi pidato perdana Trump
Pada Selasa (21/1/2025), Lukashenko mengatakan bahwa ia melihat langsung pidato perdana Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Ia menyayangkan pernyataan negatif Trump terhadap mantan Presiden Joe Biden.
"Menurut saya pidato perdana Trump negatif. Saya berhenti mendengarkannya setelah ia mengkritisi Biden dan Kamala Harris. Anda tidak dapat melakukan itu. Anda tidak boleh menghina pemimpin sebelumnya. Jika mereka bertindak buruk maka benarkanlah. Orang akan melihatnya dan mengapresiasinya," ungkapnya.
Pekan lalu, Kementerian Luar Negeri AS menyebut bahwa pilpres Belarus tidak berjalan dengan bebas dan adil karena adanya tekanan kepada rakyatnya dan penangkapan. Selain itu, kandidat presiden yang boleh mencalonkan hanya yang disetujui oleh pemerintah.
